Komisi IX DPR Sebut Pemerintah Terlalu Santai Tangani Kasus Virus Corona

TRIBUNSOLO.COM - Pemerintah dinilai terlalu santai dalam melakukan komunikasi kepada masyarakat terhadap kasus virus corona (Covid-19) di Indonesia.

Hal ini disampaikan oleh Anggota Komisi IX DPR Fraksi PKS, Netty Prasetiyani di program SAPA INDONESIA MALAM yang dikutip dari YouTube KompasTV, Sabtu (7/3/2020).

Sebelumnya, Netty memeberikan apresiasi kepada pemerintah terkait penunjukkan juru bicara penanganan Covid-19 beberapa hari lalu.

• Pasien Positif Corona Harus Diisolasi sampai Virusnya Negatif, Ini Penjelasannya

 "Better late than never ya, kami tetap mengapresiasi apa yang telah dilakukan pemerintah akhirnya menunjuk jubir, kemudian tampil dan menyampaikan informasi secara reguler," jelasnya seperti dikutip TribunSolo.com dari Tribunnews.com.

"Itu yang kita tunggu sebenarnya," tegas Netty.

Lebih lanjut ia mengatakan, harus ada dorongan terus kepada pemerintah dalam menjalankan komunikasi kepada masyarakat.

"Pemerintah perlu di dorong terus lah, bagaimana melakukan manajemen komunikasi informasi dan edukasi untuk masyarakat," kata Netty.

• Corona Disebut Tak Lebih Bahaya dari Flu, Bolehkah Pasien yang Terpapar Rawat Diri Sendiri di Rumah?

"Kenapa? karena kita melihat masyarakat itu literasinya masih rendah, dan adanya kecepatan teknologi pada hari ini masyarakat meng-input dan mengakses informasi dari berbagai platform dengan sangat mudah," jelasnya.

"Kemudian, antara fake news dan hoax ini saling berkejar-kejaran sehingga masyarakat tidak bisa membedakan mana yang fakta dan bukan gitu," jelasnya.

Sementara kalau berbicara tentang Covid-19, Netty mengatakan ini sesuatu yang baru untuk masyarakat.

"Meskipun pemerintah memiliki pengalaman pada saat menangani flu burung, SARS, MERS dan sebagainya," ujarnya.

• Kondisi Terbaru 4 Pasien Positif Corona di Indonesia, Pasien Kasus 1 dan Kasus 2 Membaik

"Tetapi kan tetap saja, masyarakat harus diberikan informasi yang resmi dari pemerintah," tegasnya.

Ia kemudian menyinggung soal warga Natuna yang sempat menolak observasi WNI dari Wuhan di lakukan di pulau tersebut.

"Itu kasus Natuna menggambarkan betapa masyarakat kala itu terkaget-kaget dan menolak observasi itu, karena belum ada informasi yang memadai dari pemerintah," ujanya.

"Tapi, pada akhirnya setelah di ajak bicara, berdialog kemudian dijelaskan, masyarakat Natuna tenang dan menerima bahwa itu adalah bagian dari tanggung jawab sebagai warga negara," jelas Netty.