Breaking News:

Pilkada Serentak 2020 akan Digelar 9 Desember 2020 jika Pandemi Corona Usai

Pelaksanaan pemungutan suara pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 pada 9 Desember 2020.

Foto Istimewa/via https://apahabar.com
Pilkada 2020 - KPU 

TRIBUNSOLO.COM - Pihak Komisi II DPR RI menyetujui usulan pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait pelaksanaan pemungutan suara pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 pada 9 Desember 2020.

Sebelumnya, mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Pilkada 2020 akan digelar pada 23 September 2020.

Namun, karena situasi pandemi corona virus disease 2019 (Covid-19) termasuk di Indonesia, maka waktu pesta demokrasi tingkat daerah itu ditunda sementara.

Cuma Pakai Kolor, Pencuri Ini Nekat Satroni Rumah Warga Tawangmangu Saat Corona

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, Abhan, mengatakan usulan Pilkada 2020 digelar pada 9 Desember 2020 itu masih tentatif.

Artinya, kata dia, masih kemungkinan untuk dimundurkan dari tanggal itu melihat situasi penanganan pandemi Covid-19 di tanah air.

"Terkait opsi pertama, 9 Desember 2020, maka kalau melihat kondisi saat ini seperti disampaikan, bahwa ini sangat tergantung pada kondisi COVID-19, apakah bisa selesai Mei 2020 atau berkelanjutan, tentu kita berharap semua cepat selesai,” ujar Ketua Bawaslu Abhan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) secara virtual dengan Komisi II DPR, Selasa (14/4/2020).

Dia menjelaskan, kurva puncak pandemi ini masih berkisar pada Mei dan Juni 2020 sehingga, jika memilih opsi bulan Desember 2020 dan tahapan dimulai bulan Juni, kemungkinanya kecil. Seandainya ada beberapa perubahan dalam beberapa tahapan seperti metode kampanye dan verifikasi faktual.

3 Langkah Mudah Klaim Token Listrik Gratis via WhatsApp

Untuk itu, dia meminta, presiden menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Nantinya, menurut dia, Perppu akan mengatur soal teknis seandainya pilihannya 9 Desember

"Ada beberapa metode-metode kampanye dan metode verifikasi faktual tak seperti yang ada di UU 10/2016, ataupun metode coklit tak sama seperti di UU 10. Jadi bukan diubah oleh PKPU, tapi diubah lewat Perppu. Jadi Perppu enggak ngatur soal penundaan, tetapi mengatur sisi teknis dan sebaginya,” kata dia.

Selain itu melalui keberadaan Perppu, pihaknya mendapatkan kepastian kapan penundaan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.

Halaman
12
Editor: Noorchasanah Anastasia Wulandari
Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved