Breaking News:

Virus Corona

Corona Hantam Sektor Transportasi, Pengamat Usul Pemberian Pembebasan Pajak PKB sampai Iuran BPJS

Sejumlah sektor terdampak wabah virus Corona,termasuk sektor transportasi, apalagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengumumkan larangan mudik.

Penulis: Ryantono Puji Santoso | Editor: Adi Surya Samodra
Tribunnews/Herudin
ILUSTRASI MUDIK : Suasana penumpang di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur, Rabu (22/4/2020). Awak bus dan karyawan perusahaan bus resah dengan kebijakan pemerintah melarang mudik yang berlaku mulai tanggal 24 April 2020 karena akan menghilangkan mata pencaharian mereka dan meminta kompensasi selama tidak bekerja. 

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Ryantono Puji Santoso

TRIBUNSOLO.COM, SOLO - Sejumlah sektor terdampak wabah virus Corona,termasuk sektor transportasi.

Ditambah lagi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengumumkan larangan mudik beberapa waktu lalu.

Pengamat Transportasi dan Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata, Djoko Setijowarno mengatakan, ada beberapa cara yang bisa digunakan untuk menyelamatkan sektor transportasi.

"Perlu dukungan dan kebijakan dari pemerintah dalam rangka penyelamatan sektor transportasi," kata Djoko, Selasa (28/4/2020).

Pikap Sundul Truk Dump Berhenti, Dahi Pengemudi Sobek dan Dirawat di RS Klaten

Punya Riwayat Penyakit Kanker Perut dan Jantung, Seorang PDP Asal Gatak Sukoharjo Meninggal 

"Masing-masing sektor transportasi telah mengusulkan beragam stimulus," jelasnya.

Pemberian relaksasi pembayaran kewajiban pinjaman kepemilikan kendaraan kreditur anggota Organisasi Angkutan Darat (Organda) menjadi salah satu usul yang bisa dilakukan Pemerintah di tengah pandemi Corona.

Selain itu, kebijakan penundaan pemungutan pajak, diantaranya PPh21, PPh 22 Impor, dan PPh pasal 25 juga bisa dilakukan.

"Bisa juga pembebasan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan retribusi  lain di daerah," papar Djoko.

Pembebasan iuran BPJS (Kesehatan dan  Ketenagakerjaan) serta bantuan langsung kepada  Karyawan dan Pengemudi perusahaan  angkutan umum.

Djoko juga mengusulkan pembebaskan pembayaran tol kepada  angkutan umum plat kuning dan pembebaskan kewajiban pembayaran PNBP (penerimaan negara bukan pajak) pengurusan perijinan. (*)

Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved