Bisnis Travel Umrah Terdampak Covid-19, Sahrul Gunawan Curhat Harus Banting Setir dan Main FTV Lagi

Keputusan tersebut telah ditetapkan akibat pandemi corona yang terjadi di awal 2020 hingga saat ini.

Terlebih, Fachrul Razi juga menyampaikan pemerintah Arab Saudi tidak kunjung membuka akses untuk penyelenggaraan ibadah haji dari negara manapun.

"Pada pagi ini Arab Saudi tak juga membuka akses dari negara manapun, akibatnya pemerintah tak punya cukup waktu, sehingga pemerintah memutuskan tidak memberangkatkan jemaah haji pada 1441 H," ujar Fachrul Razi, dikutip Tribunnews dari Youtube Kemenag RI.

Keputusan pun telah ditetapkan melalui peraturan Kementerian Agama No 494 tahun 2020 tentang pembatalan pemberangkatan jemaah haji pada penyelenggaran ibadah haji pada 1441 H.

Dikutip dari Siaran Pers resmi Kementerian Agama, Menag menegaskan bahwa keputusan ini sudah melalui kajian mendalam.

Pandemi Covid-19 yang melanda hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia dan Arab Saudi, dapat mengancam keselamatan jemaah.

Kemenag telah melakukan kajian literatur serta menghimpun sejumlah data dan informasi tentang haji di saat pandemi di masa-masa lalu.

Didapatkan fakta bahwa penyelenggaraan ibadah haji pada masa terjadinya wabah menular, telah mengakibatkan tragedi kemanusiaan di mana puluhan ribu jemaah haji menjadi korban.

Sementara itu terkait kebijakan ini, Sahrul Gunawan memilih legawa.

Ia juga membeberkan kelanjutan bisnisnya yang telah terdampak pandemi Covid-19.

Sebagaimana hal tersebut ia ungkapkan dalam video di channel YouTube pribadinya.

"Kita harus patuhi kebijakan pemerintah sebagai warga negara yang baik. Karena enggak mungkin juga kita pergi ke sana atau misal penyelenggara umrah," ucap Sahrul.

Sahrul Gunawan pun mengimbau kepada semua jemaah calon haji agar bersabar.

"Karena negara Indonesia ini paling banyak jumlah jemaahnya. Kalau misal dipaksakan tetap diannounce kita ada kemungkinan berangkat, sementara jumlah haji cukup besar maka akan kurang persiapannya," tutur Sahrul.

Ia pun memilih menerima kebijakan pemerintah Republik Indonesia.