Wakil Ketua DPRD Solo Ini Tolak Mentah-mentah Diberi Mobil Dinas Baru di Tengah Pandemi Corona

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Adi Surya Samodra

TRIBUNSOLO.COM, SOLO - Pengadaan mobil dinas untuk wali kota hingga pimpinan DPRD Solo Rp 2,2 miliar kandas di tengah situasi sulit adanya pandemi saat rapat pembahasan APBD Perubahan 2020.

Adapun rapat digelar di kantor DPRD Solo yang diikuti para pimpinan hingga anggota dewan hingga pejabat Pemkot seperti Sekretaris Daerah Ahyani, Selasa (4/8/2020) malam.

Saat pembahasan mobil dinas, Wakil Ketua DPRD Solo, Sugang Riyanto langsung meminta usulan pengadaan dibatalkan. 

Empat mobil dinas baru tersebut untuk Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo dan tiga Wakil Ketua DPRD Solo. 

"Fraksi kami (PKS) tidak sepakat, karena situasi ekonomi sulit karena pandemi Corona," ungkapnya kepada TribunSolo.com, Rabu (5/8/2020).

• Grace Natalie Tanda Tangani Surat Rekomendasi untuk Gibran, PSI Susul Gerindra Masuk Koalisi PDIP

• Penampakan Gibran dan FX Rudy Dipanggil Menghadap Ketum PDIP Megawati di Rumah Teuku Umar Jakarta

Sugeng menceritakan, usulan pengadaan mobil dinas oleh Pemkot lantaran mobil dinas yang dipakai tiga pimpinan DPRD sering mogok di tengah jalan.

Khususnya mobil yang dikendarai dua Wakil Ketua DPRD lain, yaknki Achmad Sapari dan Taufiqurahman

"TAPD itu kan mengalokasikan pembelian untuk tiga mobil dinas, itu untuk tiga Wakil Ketua DPRD," jelas dia.

"Karena memang faktanya, dua mobil yakni milik pak Taufiq dari Golkar dan Sapari dari PAN sudah sering rusah, sering ngadat, AC-nya sering mati," tambahnya.

Rapat 8 Jam di DPRD

Rapat pembahasan rancangan APBD Perubahan 2020 dilakukan secara tatap muka mulai pukul 13.00 WIB hingga 20.00 WIB.

Rapat itu dilakukan antara TAPD yang dipimpin Sekretaris Daerah, Ahyani dan Banggar DPRD Kota Solo yang dimpimpin Ketua DPRD Kota Solo, Budi Prasetyo.

"Ada laporan dari Komisi I, mas Harsono setelah konsolidasi dengan OPD-OPD konterpat Komisi I ternyata masih kurang sekitar Rp 1,7 miliar," terang Sugeng.

"Kita coba telisik lagi peluang anggaran ternyata sudah susah, lalu diperas-peras masih ada sekitar Rp 1,2 miliar kurangnya di Komisi I," papar dia.