Solo KLB Corona
Tak Sependapat dengan Ganjar Pranowo, Pemkab Sukoharjo Belum Terapkan KBM Tatap Muka : Zona Oranye
Kelas dibuka menunggu KLB tidak ada, dan menunjukkan zona hijau dulu," kata Bupati Sukoharjo, Wardoyo Wijaya
Penulis: Agil Trisetiawan | Editor: Adi Surya Samodra
lihat foto
Laporan Wartawan TribunSolo.com, Agil Tri
TRIBUNSOLO.COM, SUKOHARJO – Kegiatan belajar mengajar (KBM) secara daring atau online masih diterapkan di Kabupaten Sukoharjo.
Bupati Sukoharjo, Wardoyo Wijaya mengatakan pihaknya baru akan menerapkan KBM tatap muka bila kondisi benar-benar aman.
Sebab, Kabupaten Sukoharjo saat ini masih berstatus orange kasus Covid-19.
"Kelas dibuka menunggu KLB tidak ada, dan menunjukkan zona hijau dulu," kata Wardoyo, Selasa (25/8/2020).
"Kalau masih zona orange tidak boleh, status kita masih orange," imbuhnya.
Status kejadian luar biasa (KLB) masih belum dicabut Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo sampai saat ini.
Bahkan, Pemkab Sukoharjo berencana akan memperpanjang status KLB bilamana masih ada penambahan kasus Covid-19.
"Kalau tren (penularan) sudah menurun, KLB kita hentikan." jelas dia.
• Bandel Tak Penuhi Protokol Kesehatan Covid-19, Pelaku Usaha di Sukoharjo Bakal Didenda Rp 500 Ribu
• Satu Keluarga di Grogol Sukoharjo Positif Covid-19, Diduga Tertular dari Ayah yang Bekerja di Bank
• Terkait Kapasitas RS Covid-19, IDI Proyeksikan Indonesia Hadapi Situasi Berbahaya pada September
"Tapi kalau masih ada kasus, KLB ya jalan terus," imbuhnya.
Di samping itu, Wardoyo kurang sepakat dengan instruksi yang dikeluarkan Gubernurn Jawa Tengah Ganjar Pranowo soal simulasi KBM tatap muka.
"Pada prinsipnya, kami menghormati keputusan pak Ganjar, tapi ini di Sukoharjo, kita harus hormati keputusan di Sukoharjo, karena kita masih KLB,” tutur dia.
"Jadi kalau pak Ganjar memerintahkan hal itu, ya silahkan," imbuhnya.
Sementara itu, sejumlah daerah seperti Kota Solo juga sudah bersiap untuk memulai KBM tatap Muka.
Pemkot Solo berencana akan akan memilai KBM tatap muka pada bulan November mendatang.
Wardoyo mengatakan, itu merupakan keputusan dari setiap daerah.
"Jika ada masyarakat kita yang sekolah di Solo, kita tidak bisa larang mereka untuk masuk sekolah." terangnya.
"Karena yang bisa kita larang hanya dari wilayah Sukoharjo saja," tandasnya. (*)
