Air Irigasi dan Pupuk Bersubsidi Masih Menjadi Kendala Pertanian di Sukoharjo

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Agil Tri

TRIBUNSOLO.COM, SUKOHARJO - Sampai saat ini pertanian di Sukoharjo masih memiliki kendala pada air Irigasi dan pupuk bersubsidi. 

Hal tersebut dijelaskan Wakil Bupati Sukoharjo, Purwadi saat pengukuhan Kepengurusan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI)  di Kabupaten Sukoharjo.

Wakil Bupati Sukoharjo, Purwadi ditunjuk menahkodai HKTI Kabupaten Sukoharjo.

• Sempat Viral, Kini Keputusan Menteri Pertanian soal Ganja Masuk Tanaman Obat Binaan Dicabut

• Indonesia Hadapi Siklus 10 Tahunan saat Pandemi, Ekonom UNS: Industri Kreatif & Pertanian Penyelamat

Menurut Purwadi, masalah pertanian di Kabupaten Sukoharjo masih didominasi air irigasi dan pupuk bersubsidi.

"Kemarin laporan yang diterima dari korcam ke Kabupaten itu, menjelang kemarau ini di Kabupaten Sukoharjo banyak yang kering," katanya.

"Karena dari hulu di Kabupaten Wonogiri ditutup, untuk perbaikan," imbuhnya.

Rencananya, tahun ini penutupan pintu saluran irigasi di Dam Colo Desa Nguter, akan dilakukan pada tanggal 11 Oktober mendatang.

Terkait kebutuhan pupuk bersubsidi di Kabupaten Sukoharjo juga belum terpenuhi.

Pada tahun 2019 lalu, jumlah pupuk yang diterima sebesar Urea 10.348 ton, SP36 ada 1.900 ton, NPK 9.550 ton, ZA 3.172 ton, dan organik 4.800 ton.

Namun, tahun ini alokasi dipangkas 19,3 persen, dengan rincian Urea 8.420 ton, SP36 ada 1.135 ton, NPK 12.331 ton, ZA 2.276 ton dan organik 1.686 ton.

"Apakah salah satu ada faktornya banyak petani yang belum mengerti penggunaan kartu tani, nanti akan kami koordinasikan lagi," jelasnya.

Dengan dibentuknya kepengurusan HKTI ini, pihaknya ingin menyelesaikan masalah tersebut secara bersama-sama, baik dari pemerintah, HKTI, dan kelompok tani.

"Nanti ada penyuluhan, dan koordinasi dengan Gapoktan dan petani, untuk edukasi masalah pertanian." jelasnya.

"Harapannya agar ketahanan pangan di Sukoharjo menjadi lebih baik lagi," imbuhnya.