Mahfud MD Sebut Jakarta Juara 1 Covid, Begini Reaksi Ahmad Riza Patria dan Epidemiolog

TRIBUNSOLO.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan ( Menko Polhukam) Mahfud MD bicara tentang kasus Covid-19 yang kian meningkat di ibukota.

Sebelumnya ia menyebut penyebaran Covid-19 di DKI Jakarta dan Aceh naik tinggi meskipun kedua daerah tersebut tak menggelar Pilkada 2020.

Menanggapi hal itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria akhirnya membalas komentar Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD.

• Seorang Pria Ditemukan Tewas di Kawasan Pasar Kembang Solo, Evakuasi dengan Protokol Covid-19

• Berisiko Tinggi Terpapar Corona, Besar-besaran Sebanyak 930 Ibu Hamil di Wonogiri Jalani Swab Test

Terkhusus pernyataan Mahfud soal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang disebut juara pertama penularan Covid-19.

Pendamping Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini pun membantah hal tersebut.

"Tidak ada hubungannya Pilkada (pemilihan kepala daerah) dengan corona," jelas Riza, saat diwawancarai awak media, Minggu (4/10/2020).

"Kalau Pilkada melaksanakan protokol Covid-19, tidak akan menjadi klaster baru, apapun kegiatannya," lanjut Riza.

Dia mengatakan, kegiatan apapun jika tidak mematuhi protokol kesehatan kemungkinan besar dapat menimbulkan virus corona Covid-19.

"Jadi, bukan pada kegiatannya, tapi sejauh mana kita bisa melaksanakan protokol Covid-19, kalau kita melanggar protokol, apapun kegiatannya tentu akan menjadi klaster baru," tuturnya.

"Untuk itu kami minta yang paling penting memastikan semua kegiatan apapun bentuk kegiatannya, mari melaksanakan protokol Covid-19," tutup Riza.

Tertinggi

Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD menyebut penyebaran Covid-19 di DKI Jakarta dan Aceh naik tinggi meskipun kedua daerah tersebut tak menggelar Pilkada 2020.

Hal itu ia sampaikan seusai menggelar rapat evaluasi bersama Menteri Dalam Negeri, Panglima TNI, KPU, Bawaslu, Mabes Polri, Kejaksaan Agung hingga BIN terkait tahapan kampanye Pilkada.

"Di DKI dan Aceh yang tidak ada Pilkada justru angka terinfeksi tinggi. Di Aceh itu naik tinggi, di DKI selalu menjadi juara 1 tertinggi penularannya," kata Mahfud dalam konferensi pers yang disiarkan melalui akun Instagram Kemendagri, Jumat (2/10/2020).

Mahfud membandingkan dengan daerah-daerah penyelenggara Pilkada 2020, yang dinilainya justru mengalami penurunan kasus.

Menurut dia, daerah penyelenggara pilkada yang masuk zona merah Covid-19 turun, dari 45 menjadi 29 daerah.

Sedangkan di daerah-daerah yang tak menggelar pilkada, zona merah naik dari 25 menjadi 33 daerah dalam satu minggu terakhir.

Sehingga Mahfud menyimpulkan bahwa kerawanan Covid-19 tak bergantung dari penyelenggaraaan Pilkada 2020.

Tidak Berdasar

Epidemiolog dari Griffith University Dicky Budiman mengatakan, klaim tersebut tidak berdasar.

Kesan penurunan kasus di daerah yang menyelenggarakan Pilkada, terjadi karena kapasitas tes yang rendah.

Dicky menyebutkan bahwa dalam mengukur kondisi suatu wilayah harus merujuk pada data epidemiologi yang benar dan bisa dipertanggungjawabkan.

"Jadi harus dipahami berdasarkan pemahaman ilmu wabah yang tepat," kata Dicky kepada Kompas.com, jumat (2/10/2020).

Positivity rate rendah

Dicky pun menyinggung mengenai penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia saat ini belum optimal. Bahkan Dicky mengatakan, sistem zonasi yang diberlakukan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 tidak valid.

Penyebabnya adalah banyak daerah yang kapasitas tesnya jauh dari ideal.

"Bukan hanya harus merujuk pada satu tes per 1.000 orang per minggu, tapi juga tes itu harus berdasarkan tingkat keseriusan pandemi di wilayah tersebut," ucap dia.

Selain itu, positivity rate di Indonesia selama tiga bulan terakhir tidak pernah di bawah 10 persen. Ini artinya, laju prevalensi di Tanah Air sangat tinggi.

Tes masif

Dicky menuturkan, penularan di DKI Jakarta memang terlihat paling tinggi karena cakupan tesnya jauh melebihi wilayah lain.

"Jakarta ini memang terlihat cakupan testing-nya sudah jauh melebihi daerah lain, walaupun tracing-nya masih jadi PR," kata Dicky.

Dengan demikian, apabila ingin mengetahui kondisi wilayah lain, pemerintah harus membenahi program tesnya.

Ia mengingatkan bahwa tiap daerah saat ini memiliki masalah yang sama seriusnya dengan DKI Jakarta.

Dengan demikian, menurut Dicky, jika ingin menyebut kondisi suatu daerah lebih aman, Pemerintah harus membuktikan hal tersebut.

Pembuktian itu dilakukan dengan mengadakan tes sama seperti yang dilakukan oleh DKI Jakarta.

"Sehingga tidak ada dasar yang kuat, yang valid, untuk mengeklaim bahwa daerah ini lebih aman, daerah sana tidak," kata dia.

Pemerintah juga perlu membenahi penanganan dan dan sistem tesnya. Dengan ini, Dicky berharap tidak ada pernyataan-pernyataan yang mengklaim keamanan suatu daerah.

Jangan sok-sokan Lockdown

Presiden Joko Widodo menilai lockdown di tingkat kota, kabupaten, dan provinsi, bukan solusi tepat untuk menekan angka penyebaran Covid-19.

Pasalnya, menurut Jokowi, lockdown di tingkat kota, kabupaten, dan provinsi dapat mengorbankan kehidupan masyarakat.

"Tidak perlu sok-sokan akan me-lockdown provinsi, me-lockdown kota, atau me-lockdown kabupaten, karena akan mengorbankan kehidupan masyarakat," kata Jokowi dalam video yang diunggah di akun Youtube Sekretariat Presiden, Sabtu (3/10/2020).

Jokowi menuturkan, strategi pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 adalah mencari titik keseimbangan antara kepentingan kesehatan masyarakat dan kepentingan ekonomi.

Untuk itu, Jokowi menekankan pentingnya penerapan pembatasan sosial berskala mikro atau micro-lockdown ketimbang melakukan lockdown di tingkat kota, kabupaten atau provinsi.

"Kita buat lebih terarah, spesifik, fokus, tajam untuk mengatasi masalah Covid tapi tidak membunuh ekonomi dan kehidupan masyarakat, ini yang harus kita lakukan," kata Jokowi," ujar Jokowi.

Jokowi juga meminta publik untuk tidak menganggap Pemerintah bersikap mencla-mencle terkait penyesuaian kebijakan di tengah pandemi Covid-19.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengingatkan, pandemi Covid-19 merupakan masalah baru yang terjadi di seluruh negara di mana belum ada negara yang dapat mengklaim telah memiliki solusi terbaik.

"Tiap negara juga berbeda-beda masalahnya, berbeda cara dalam menanganinya, jadi kita pun harus terus menyesuaikan diri mencari cara terbaik yang paling cocok dengan situasi kita," kata Jokowi. (Muhammad Rizki Hidayat)

Sebagian Artikel Ini Telah Tayang di Kompas.com dan TribunJakarta, dengan judul: Mahfud MD Sebut Jakarta Juara 1 Covid-19 meski Tak Pilkada, Logiskah? dan Jokowi: Tidak Perlu Sok-sokan Me-lockdown Provinsi, Mahfud MD Sebut Jakarta Juara 1 Covid-19 Meski Tak Adakan Pilkada, Wagub Riza Patria Beri Tanggapan