Tak Ikut Aksi Tolak UU Cipta Kerja, SBSI Solo Pilih Kaji Ulang: Tak Ingin Terjebak Isu yang Beredar

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Adi Surya Samodra

TRIBUNSOLO.COM, SOLO - Aksi mogok nasional dan turun ke jalan menyuarakan aspirasi pengesahan RUU Cipta Kerja tidak dipilih DPC Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) 1992 Kota Solo.

Padahal, mogok nasional selama tiga hari terhitung 6 - 8 Oktober 2020 digaungkan sejumlah serikat buruh di tingkat pusat.

Ketua DPC SBSI 1992 Kota Solo, Endang Setiowati mengatakan pihaknya tidak akan melakukannya meski pusat mengintruksikan.

• Mahasiswa Aksi Tolak Omnibus Law Mulai Berdatangan di Tugu Kartasura, Petugas Gabungan Bersiaga

• Waspada, Ini 7 Tanda Orang Terkena Penyakit Diabetes yang Jarang Disadari

Alasannya pertimbangan kesehatan mengingat masih merangkaknya kasus Covid-19, khususnya di Kota Solo.

"Kita ada pertimbangan sendiri. Di daerah melihat situasi seperti ini, saat dihantam pandemi, kami akhirnya lebih memprioritaskan dari sisi kesehatan," kata Endang kepada TribunSolo.com, Kamis (8/10/2020).

"Kami tidak ingin buruh menjadi korban," tegasnya.

Endang menuturkan DPC SBSI 1992 Kota Solo memilih untuk mengkaji dulu UU Cipta Kerja yang baru saja disahkan dalam sidang paripurna DPR.

Mereka tidak ingin terjebak dalam kubangan wacana yang mencuat beberangen dengan pengesahan regulasi sapu jagat itu.

Audiensi dengan Wali Kota Solo, Fx Hadi Rudyatmo dan petinggi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Solo menjadi langkah yang diambil.

"Kita ingin membedah undang-undangnya. Kita ingin lihat supaya tidak termakan hoaks. Ini benar tidak poin-poin yang diisukan," tuturnya.

Endang mengungkapkan, audiensi sudah dilakukan pada Rabu (7/10/2020).

"Audiensi kemarin sudah diterima pemerintah dengan baik. Pemerintah berupaya memperjuangkan," tandasnya. (*)