Menko PMK Muhadjir soal Omnibus Law : Tak Ada Pemerintah yang Tak Punya Niat Baik Kepada Rakyatnya

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Agil Tri

TRIBUNSOLO.COM, SUKOHARJO - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menyayangkan aksi menolak UU Cipta Kerja di berbagai daerah berakhir ricuh.

Menurut Muhadjir, tidak ada salahnya mengekpresikan pendapat, karena dijamin UU.

Akan tetapi yang tidak ditoleransi apabila menimbulkan anarkistis, apalagi sampai melakukan perusakan fasilitas umum.

Seperti terjadi di Jakarta, Bandung, Malang hingga Sukoharjo.

"Saya kira salurkanlah aspirasi sebaik-baiknya," terangnya saat kunjungan kerja ke Pemkab Sukoharjo, Jumat (9/10/2020).

• BREAKING NEWS : Demo Omnibus Law di Kartasura Berakhir Ricuh, Massa Bakar Truk Satpol PP Sukoharjo

• Tak Hanya Truk Satpol PP Dibakar, Tapi Truk Polisi Juga Dirusak saat Demo Omnibus Law di Kartasura

• Aksi Penolakan Omnibus Law Berujung Ricuh, Warga Kartasura Akui Kecewa: Fasilitas Umum Kok Dirusak

"Percayalah bahwa tidak ada pemerintah yang tidak punya niat baik kepada rakyatnya," katanya menekankan.

Dilanjutkan Muhadjir, sebaiknya permasalahan ada yang menolak produk UU Cipta Kerja yang baru disahkan DPR RI, diminta diselesaikan dengan baik.

Dikatakan, namun apabila akhirnya tidak puas, maka bisa melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Soal salah paham bisa diselesaikan duduk bersama," ucapnya.

Kelompok Misterius Pakaian Hitam

Di tengah hebohnya demo penolakan UU Cipta Kerja ada sekelompok orang yang berpakian serba hitam.

Ya, selain diikuti mahasiswa dan buruh, ada massa yang cukup menyita perhatian karena muncul misterius di sejumlah wilayah Indonesia.

Massa berpakaian hitam ini disebut menjadi pemicu kerusuhan unjuk rasa di Bandung, Palembang, Denpasar hingga Jakarta.

Bahkan massa ini muncul saat halte Transjakarta dibakar di bundaran HI Jakarta, Kamis (8/10/2020) sore.