Setahun Jokowi-Ma'ruf, Pemerintah Disarankan Ubah Strategi Komunikasi : Dengar Suara Rakyat
Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Parahyangan, Asep Warlan Yusuf menilai Jokowi dan Ma'ruf Amin saat ini terkesan abai dengan suara rakyat.
lihat foto
TRIBUNSOLO.COM, JAKARTA - Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) - Ma'ruf Amin telah berjalan 1 tahun dan masih menyisakan sejumlah catatan.
Dilansir dari Kompas.com, Guru Besar Hukum Tata Negara (HTN) Universitas Parahyangan, Asep Warlan Yusuf menilai, pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat ini terkesan abai dengan suara rakyat.
Menurutnya, berbagai kebijakan negara, seperti pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja, ditentukan tanpa partisipasi publik.
Ia pun mendorong agar Presiden dapat menerima kritik dan membuka ruang dialog.
Hal ini ia sampaikan sebagai catatan satu tahun kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf yang jatuh tepat hari ini.
"Penting betul presiden mengubah strategi komunikasi publiknya agar lebih mendengarkan apa yang disuarakan masyarakat, tokoh, ormas-ormas, dan sebagainya," kata Asep saat dihubungi, Selasa (20/10/2020).
Asep berpendapat, saat ini Jokowi sibuk mengejar target pemerintahan, khususnya di bidang ekonomi dan investasi.
Baca juga: Periode Kedua Jokowi Berjalan 1 Tahun, Utang Luar Negeri Indonesia Bertambah Rp 1.721 Triliun
Baca juga: Sosok Syahganda Nainggolan Petinggi KAMI yang Ditangkap Polisi: Dulu Pernah Ramal Jokowi Bakal Jatuh
Namun, Asep menilai, Jokowi telah salah mengambil jalan ketika justru meminggirkan pelibatan publik.
"Setuju bahwa ekonomi penting, tapi mereka salah jalan, salah paradigma, dan salah kerja mereka (misalnya) membuat UU di bidang perekonomian. Jadi memakai jalan pintas," ujarnya.
Situasi ini kemudian diperburuk dengan sikap DPR yang selalu sepakat dengan pemerintah.
Pasalnya, tujuh dari sembilan fraksi di DPR merupakan partai pendukung pemerintah.
Asep mengatakan, semestinya DPR mampu melahirkan proses kritis terhadap jalannya roda pemerintahan.
"Sayangnya posisi DPR lemah. Jadi tidak ada kontrol efektif dari DPR sehingga lahir UU yang menuai polemik," kata dia.
Pada akhirnya, pemerintah dan DPR kompak mengabaikan suara publik dalam proses pembentukan undang-undang.
Baca juga: Kasus Covid-19 Masih Bertambah, Jokowi Minta Jajarannya Terus Meningkatkan Angka Kesembuhan
Baca juga: Satu Suara dengan Jokowi, Menko PMK Muhadjir : Tak Puas UU Cipta Kerja, Bisa Judicial Review ke MK
Ia pun mendorong agar DPR memprioritaskan produk legislasi yang memang betul-betul dibutuhkan dan diinginkan masyarakat.
