Satu Suara dengan Jokowi, Menko PMK Muhadjir : Tak Puas UU Cipta Kerja, Bisa Judicial Review ke MK

"Kalau masih tidak puas, bisa melalui judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK)," kata dia.

(Humas Kemenko PMK)
Menko PMK Muhadjir Effendy dalam kunjungannya ke Papua dan Papua Barat, Selasa (7/7/2020). 

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Agil Tri

TRIBUNSOLO.COM, SUKOHARJO - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menilai bagi yang tidak terima UU Cipta Kerja untuk melakukan judicial reviews ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Dia juga menyayangkan aksi tolak UU Cipta Kerja di berbagai daerah yang berakhir ricuh.

Dia menilai, jika ada penolakan bisa dilakulan melalui jalur musyawarah dengan duduk bersama.

"Kalau masih tidak puas, bisa melalui judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK)," kata dia saat kunjungan kerja ke Pemkab Sukoharjo, Jumat (8/10/2020).

Beri Penjelasan ke Publik, Jokowi : UU Cipta Kerja Dukung Pencegahan & Pemberantasan Korupsi

Alumni GMNI Solo Tolak UU Omnibus Law hingga Soroti Aparat Keamanan yang Represif Hadapi Pendemo

Aksi demonstrasi memang dijamin oleh undang-undang sebagai bentuk menyuarakan pendapat.

Namun jika diwarnai dengan aksi anakisme, itu tidak ditolerir dan disayangkan.

Dia menilai, pemerintah membuat UU Cipta Kerja itu untuk kebaikan rakyatnya, seperti dapat mengembangkan UMKM.

"UU Cipta Kerja salah satunya untuk mengembangkan dan memperluas UMKM." kata dia.

"Karena kita ingin memperbesar volume UMKM ini," imbuhnya.

Menurutnya, UMKM menjadi salah satu sektor yang paling banyak menampung angkatan kerja.

Sebanyak 86 persen angkatan kerja Indonesia terserap di UMKM sementara perusahaan besar hanya menyerap 14 persen saja.

"Dengan UU Cipta Kerja ini, niat baik pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi mereka yang belum bekerja," katanya.

Menurutnya, dari data per Februari 2020, ada sekira 137 juta orang angkatan kerja.

Halaman
123
Sumber: TribunSolo.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved