Berita Solo Terbaru
Nilai Pelaksanaan Muscablub Tak Seusai Aturan, MPAB Segel Kantor MPC Pemuda Pancasila Solo
Konflik di tubuh Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila (PP) Kota Surakarta tiba-tiba mencuat, Rabu (28/10/2020).
Penulis: Ryantono Puji Santoso | Editor: Adi Surya Samodra
lihat foto
Laporan Wartawan TribunSolo.com, Ryantono Puji Santoso
TRIBUNSOLO.COM, SOLO - Konflik di tubuh Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila (PP) Kota Surakarta tiba-tiba mencuat, Rabu (28/10/2020).
Kelompok yang mengatasnamakan Majelis Pimpinan Arus Bawah (MPAB) Pemuda Pancasila (PP) Surakarta menyegel kantor sekretariat MPC PP Kota Surakarta di Jalan MH Thamrin Nomor 24, Kerten, Manahan, siang ini.
Ketua MPAB PP Surakarta, Hendras Ery Wicaksana mengatakan, penyegelan ini adalah buntut kekecewaan dari proses penyelenggaraan Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub) yang berlangsung 20 September lalu.
"Pelaksanaan Muscablub tidak sesuai dengan aturan yang ada," papar dia.
Dalam Muscablub yang menelurkan Faisol Rifqi sebagai Ketua MPC PP Kota Surakarta, dituding tidak sesuai tata tertib.
"Kami meminta MPW (Majelis Pimpinan Wilayah) PP Jateng untuk menggelar Muscablub ulang," kata Hendras.
Penyegelan kantor sekretariat tersebut dilakukan siang ini.
Baca juga: Segera Gelar Muscablub, Pemuda Pancasila Kota Surakarta Bawa 6 Kandidat Ketua Umum
Baca juga: Tolak Rancangan RUU HIP, Ratusan Pemuda Pancasila Geruduk Kantor DPRD Sukoharjo
Mereka membawa papan bertuliskan "Kantor Ini Disegel Oleh Arus Bawah".
Tulisan dalam papan tersebut mereka paku di pintu masuk kantor sekretariat.
Menambahkan, pengurus lain Hery Setyo Nugroho mengatakan, ada beberapa hal yang dia sorot dalam keputusan sidang pleno.
Satu diantaranya mengenai demosi kepengurusan.
"Mengenai demosi malah dilewati. Padahal itu sangat krusial," kata dia.
Berdasarkan itu, di tubuh MPC PP seakan ada dua kepengurusan yang terjadi karena ketua yang dipilih, Faisol Rifqi membentuk pengurus baru.
Dalam waktu dekat ini, surat serta pernyataan sikap tersebut akan dikirimkan ke MPW Jawa Tengah dan MPN (Majelis Pimpinan Nasional) agar merekomendasikan pelaksanaan Muscablub kembali. (*)
