11 Guru Positif Covid-19, SMAN 1 Polokarto Sukoharjo di-Lockdown, Tertular di Mana Masih Dilacak

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Agil Tri

TRIBUNSOLO.COM, SUKOHARJO - Sebanyak 11 guru di SMAN 1 Polokarto, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo terkonfirmasi positif Covid-19.

Hal ini membuat aktivitas di SMA Negeri 1 Polokarto diberhentikan sementara waktu. 

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Sukoharjo, Darno membenarkan laporan beleasan guru SMAN 1 Polokarto terkena Covid-19. 

Laporan ini disertai surat salinan hasil uji swab para guru sekolah setempat. 

Sehingga aktivitas di sekolah tersebut diberhentikan sementara mulai 10 November 2020 lalu. 

Baca juga: Sempat Lockdown Imbas Perangkat Meninggal karena Covid-19, Kantor Desa Selokaton Layani Warga Lagi

Baca juga: Miris, Tiga Bocah Ini Menangis Sesenggukan, Mengaku Dipaksa Mencuri & Minum Miras oleh Seseorang

"SMAN 1 Polokarto tutup sementara hingga para guru yang positif Covid-19 itu sembuh," katanya kepada TribunSolo.com, Kamis (13/11/2020).

Setelah mendapat laporan itu, Darno pun langsung berkoordinasi dengan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Sukoharjo untuk mengantisipasi penularan Covid-19 dalam lingkungan sekolah.

"Ini kasus kali pertama penutupan sementara sekolah akibat pandemi Covid-19," jelasnya. 

"Saya berharap para guru dan karyawan sekolah mematuhi anjuran pemerintah untuk menjalankan protokol kesehatan pencegahan Covid-19," terangnya.

Meski ditutup, namun kondisi ini tidak menggangu jalannya pembelajaran jarak jauh (PJJ). 

Pasalnya para guru masih memberikan materi pelajaran kepada para siswa secara online.

Kepala SMAN 1 Polokarto, Sutikno, menyampaikan, aktivitas sekolah ditutup sementara akibat adanya guru yang positif Covid-19 mulai 10 November sekitar pukul 09.00 WIB.

Kebijakan ini diambil untuk menghambat laju persebaran Covid-19 di lingkungan sekolah. 

Sutikno berharap para guru segera sembuh dan kembali membimbing dan mengajari materi pelajaran kepada siswa.

Pengembangan Vaksin

Upaya pengadaan vaksin pun terus dikembangkan pemerintah.

Baca juga: Ini Alasan Negara Berkembang Sulit Dapat Vaksin Pfizer dalam Waktu Dekat, Faktor Fasilitas Kesehatan

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan pemerintah menargetkan pemberian vaksin Covid-19 gratis kepada 60 juta penduduk.

Dengan demikian, tidak semua masyarakat Indonesia yang berjumlah sekitar 270 juta jiwa akan diberikan vaksin.

Sisanya akan melakukan vaksin secara mandiri atau tidak menggunakan dana pemerintah.

"Rapat kemarin menetapkan bahwa yang betul-betul jadi target diberi vaksin gratis itu sekitar 60 juta. Kemudian ada vaksin mandiri. Vaksin mandiri artinya membiayai sendiri, terutama dari perusahaan," katanya di Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2020).

Muhadjir menyebut yang diprioritaskan mendapat vaksin adalah tenaga kesehatan yang benar-benar kontak dengan pasien corona seperti dokter dan perawat.

Sedangkan sisanya akan dipertimbangkan kemudian.

"Yang jelas nanti yang akan diutamakan tenakes, dan tenakes pun yang betul-betul kontak langsung dengan pasien. Enggak harus semuanya. Jadi karena itu jangan bayangkan kalau ada sekian ratus ribu orang enggak kena. Karena itu masih terus didalami, dirinci lebih dalam," ujarnya.

Keputusan tidak memberikan vaksin gratis kepada semua masyarakat dilakukan karena Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan herd immunity atau kekebalan kelompok bisa dicapai jika 70 persen penduduk kebal dari virus.

"Tapi dalam arti memang dari total penduduk terpapar covid. Tapi Indonesia kan tidak seluruh wilayah dinyatakan (zona) merah. Artinya tidak semuanya terpapar," ujar Muhadjir.

Muhadjir mengatakan Kementerian Kesehatan akan mempelajari lebih lanjut daerah mana saja dan berapa jumlah penduduk dari setiap wilayah tersebut yang perlu diberikan vaksin.

Ia menegaskan ini artinya tidak semua masyarakat Indonesia harus divaksin.

Baca juga: Kondisi 1.620 Relawan Usai Jalani Uji klinik 1 dan 2 Vaksin Covid-19 Sinovac, Adakah Efek Samping?

Hingga saat ini pemerintah terus mendata dan memastikan siapa-siapa kelompok masyarakat yang akan memperoleh vaksin corona secara cuma-cuma.

Pemerintah juga masih terus mempelajari berapa jumlah penduduk yang perlu kebal dari Covid-19 untuk mengakhiri pandemi.

"Tidak harus semuanya. Karena itu jangan membayangkan kalau nanti ada sekian ratus ribu nggak kena terus meledak. Nanti masih terus didalami," lanjutnya.

Ia mengatakan sosialisasi terhadap masyarakat juga akan didorong jelang pemberian vaksin. Termasuk bagi masyarakat yang enggan divaksin karena kekhawatiran tertentu.

Sehingga stigma negatif yang telanjur tertanam di pikiran masyarakat mengenai vaksin perlahan bisa berubah.

"Memang harus cepat tapi enggak boleh tergesa-gesa karena itu nanti mereka yang belum siap, ditunggu sampai siap. Diberi penyadaran, ada waktunya. Kan tidak harus serta merta," ucap Muhadjir.

Sebelumnya Survei Populi Center menemukan 40 persen masyarakat masih enggan divaksin covid-19.

Kekhawatirannya beragam, mulai dari efek kesehatan, kehalalan, tidak percaya bisa menyembuhankan, sampai dinilai belum teruji.

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan target vaksinasi kemungkinan dilakukan pada pekan ketiga Desember 2020.

Namun rencana tersebut masih mendapat tentangan dari sejumlah masyarakat yang ragu terhadap keamanan, efektivitas, hingga kehalalan vaksin.

Kementerian Kesehatan sendiri telah memiliki peta jalan vaksinasi covid-19.

Sejauh ini, pemerintah masih melakukan uji klinis ketiga untuk vaksin yang dikembangkan Sinovac dan Bio Farma di Bandung, Jawa Barat.

Setelah menyelesaikan uji klinis, baru Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dapat memberikan izin pemakaian darurat. (tribun network/fah/dod)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Pemerintah Targetkan Pemberian Vaksin Covid-19 Gratis untuk 60 Juta Penduduk, Sisanya Vaksin Mandiri,