Breaking News:

Berita Sukoharjo Terbaru

Pangdam Jaya Copoti Baliho Rizieq, PA 212 Jateng Protes & Buat Surat untuk Panglima TNI, Ini Isinya

Protes gerakan masif mencopoti baliho dan spanduk Rizieq Shihab di Jakarta muncul dari Jawa Tengah (Jateng), Sabtu (21/11/2020).

TribunSolo.com/Mardon Widiyanto
PA 212 Jateng saat menunjukkan surat terbuka karena protes baliho Rizieq Shihab dicopoti Pangdam Jaya di Desa Ganten, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, Sabtu (21/11/2020). 

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Mardon Widiyanto

TRIBUNSOLO.COM, SUKOHARJO - Protes gerakan masif mencopoti baliho dan spanduk Rizieq Shihab di Jakarta muncul dari Jawa Tengah (Jateng), Sabtu (21/11/2020).

Ya, Dewan Tanfidzi Provinsi (DTP) Persaudaraan Alumni (PA) 212 Jateng menggelar konferensi pers menyikapi pencopotan baliho Rizieq Shihab di Jakarta oleh perintah Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurahman di Desa Ganten, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo.

Ketua DTP PA 212 Jateng, R Djayendra Dewa meminta kepada Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto untuk mencopot Pangdam Jaya dengan mengirimkan surat terbuka.

"Ini terkait sikap Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurrahman yang mengakui memerintahkan jajarannya untuk mencopot spanduk dan baliho pemimpin FPI, Habib Rizieq seusai apel pasukan di Monas kami berikan surat terbuka," ucap Djayendra.

Baca juga: 4 Pernyataan Kontroversi Pangdam Jaya Selain Usul FPI Dibubarkan: Habib Tak Pernah Berucap Tak Baik

Baca juga: Pangdam Jaya soal Pencopotan Spanduk FPI : (FPI) Bubarkan Saja, Kalau Coba-coba dengan TNI, Mari!

Dajyendra mengatakan dalam penertiban baliho dan MMT tersebut seharusnya tugas dan kewenangan Satpol PP bukan tugas TNI Polri karena TNI sebagai alat negara di bidang pertahanan.

"Ya sesuai dengan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, pasal 7 ayat (1), tugas pokok TNI untuk menegakan kedaulatan negara serta mempertahankan keutuhan wilayah NKRI," jelasnya.

Dia menyampaikan sejumlah poin kepada panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, yakni meminta TNI bersama rakyat mempertahankan kedaulatan negara dari ancaman separatis, terorisme dan komunisme di NKRI.

"Kemudian tetap bekerja secara profesional tetap berada pada tupoksi tanpa harus keluar dari kewenangan dan mengevaluasi Pangdam Jaya," akunya.

Minta FPI Dibubarkan

Halaman
123
Penulis: Mardon Widiyanto
Editor: Asep Abdullah Rowi
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved