Penanganan Covid

Doni Monardo Bakal Tegur Kepala Daerah yang Tak Terapkan Protokol Covid-19 saat Pilkada

Pejabat daerah dimaksud adalah yang terpantau di wilayahnya tidak menerapkan protokol kesehatan dengan baik.

Editor: Hanang Yuwono
(DOK. covid19.go.id)
Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Letjen TNI Doni Monardo dalam agenda talk show dan web seminar (webinar) Anak Muda Bawa Perubahan di Media Center Satgas Penanganan Covid-19, Graha BNPB Jakarta, Rabu (28/10/2020). 

TRIBUNSOLO.COM, JAKARTA - Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo menegaskan pihaknya tak segan mengingatkan pejabat daerah.

Pejabat daerah dimaksud adalah yang terpantau di wilayahnya tidak menerapkan protokol kesehatan dengan baik.

Terutama, dalam proses pelaksanaan pemunguntan suara Pilkada Serentak 2020.

Baca juga: UPDATE Sirekap Pilkada Sukoharjo di KPU: dari 1.054 TPS EA Unggul 52,4 Persen

Baca juga: Partisipasi Pilkada Solo Rendah Hanya Sentuh 65 Persen, Tim Gibran-Teguh Salahkan Pandemi Covid-19

Hal itu disampaikan Doni Monardo saat konferensi pers terkait Monitoring Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah yang disiarkan kanal YouTube BNPB Indonesia, Rabu (9/12/2020).

"Kami melihat perkembangan dari seluruh provinsi. Ada provinsi dengan tingkat kepatuhan yang rendah, tetapi peringatan yang diberikan petugas juga rendah sekali. Lantas kami menghubungi pejabat terkait," kata Doni.

Dengan peringatan tersebut, Doni yakin penerapan protokol kesehatan dalam pelaksanaan Pilkada Serentak dapat lebih baik dan ada perubahan untuk keamanan serta keselamatan masyarakat.

"Kita lihat datanya sudah masuk sepuluh besar. Artinya apa, kalau ada pemberitahuan dan segera ditindak lanjuti maka di lapangan pun ada perubahan," jelas Doni.

Lebih lanjut, Kepala BNPB ini juga meminta agar peringatan ada sebelum terjadinya pelanggaran.

Sebab, hal itu juga berarti ada kepedulian dari sesama untuk mencegah terjadinya penularan Covid-19.

Tentunya, kesuksesan dari pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 yang aman Covid-19 juga berawal dari kerja keras dari seluruh pihak yang selalu menjaga konsisten dan mengikuti peraturan yang telah ditetapkan.

"Kerja keras dari semua pihak diharapkan tidak kendor, tidak berhenti sampai dengan sekarang. Begitu ada pelanggaran langsung diingatkan. Jangan tunggu terjadinya pelanggaran. Sebelum ada pelanggaran diawali dengan peringatan-peringatan," ucap Doni.

"Apabila SOP yang telah disusun oleh KPU dilakukan dengan baik. Maka semuanya pasti berjalan dengan baik," pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, pemerintah lewat Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 saat ini terus menggencarkan kampanye penyuluhan protokol kesehatan 3M yaitu Memakai masker, rajin Mencuci tangan, dan selalu Menjaga jarak.

Kampanye 3M ini terus menerus disosialisasikan supaya masyarakat tidak lupa bahwa penyebaran Covid-19 banyak datang dari pergerakan manusia.

Halaman
12
Sumber: Tribunnews.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved