Antara Risma dan Rudy, Siapa yang Layak untuk Gantikan Juliari Batubara? Begini Analisis Politiknya

Laporan Wartawan Tribunsolo.com, Muhammad Irfan Al Amin

TRIBUNSOLO.COM, KARANGANYAR - Kasus korupsi Bansos Covid-19 yang melibatkan mantan Menteri Sosial Juliari Batubara membuat satu pertanyaan baru. 

Siapakah yang akan mengantikan posisinya tersebut.

Muncul banyak nama yang digadang-gadang akan menggantikan sang Mensos asal Fraksi PDIP tersebut. 

Baca juga: Pengakuan Gibran : Kenal Mensos Juliari P Batubara, Tapi Tegaskan Belum Pernah Sekalipun Bertemu

Baca juga: Heboh Orderan Tas Bansos Proyek Juliari Batubara, Sritex : Tak Ada Komunikasi dengan Gibran

Ada dua nama yang cukup santer diisukan maju menjadi menteri yaitu Tri Rismaharini selaku Wali Kota Surabaya dan FX Hadi Rudyatmo yang menjabat sebagai Wali Kota Surakarta. 

Menurut analisa psikolog politik UNS, Moh Abdul Hakim, kedua nama tersebut memiliki keunggulan dan tingkat kepercayaan yang tinggi di mata publik.

"Sekiranya menteri baru dalam kabinet ini dapat menjadi angin segar di tengah situasi ekonomi dan krisis kesehatan yang sangat buruk," kata Hakim kepada TribunSolo.com pada Senin (21/12/2020). 

Dirinya menyebut diantara dua nama itu, Rudi memiliki kans  paling besar untuk jadi menteri pengganti di istana. 

"Saya kira nama Rudy lebih memiliki peluang karena kedekatan dengan Jokowi baik secara ideologis karena satu partai dan pernah bekerja bersama saat di Kota Solo," ungkapnya. 

Namun dirinya mewanti-wanti, bahwasanya latar belakang agama Rudi dapat menjadi isu sensitif apabila berada di ranah nasional. 

"Di Solo dengan latar belakang politik nasionalis, apapun latar belakang agamanya tidak jadi masalah, tapi kalau secara nasional itu bisa menjadi sensitif," jelasnya.

Bisa Dihukum Mati

Pengamat Hukum UNS Agus Riwanto menyebut mantan Menteri Sosial Juliari P Batubara yang melakukan korupsi anggaran kebencanaan bisa dihukum berat. 

Termasuk melakukan penyelewengan atau korupsi dana bantuan Covid-19. 

Sebab, pandemi Covid-19 ini telah ditetapkan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sebagai wabah bencana nasional non alam. 

Baca juga: Pandangan Pengamat Soal Kenapa PT Sritex Tak Sebut Nilai Proyek Tas Bansos yang Seret Nama Gibran

Baca juga: Heboh Orderan Tas Bansos Proyek Juliari Batubara, Sritex : Tak Ada Komunikasi dengan Gibran

Di tengah bantuan yang gencar dari pemerintah untuk membantu masyarakat yang terimbas pandemi Covid-19,  Menteri Sosial Juliari P Batubara malah tertangkap KPK. 

Juliari P Batubara, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) untuk penanganan Covid-19.

"Pada Undang-undang pemberantasan korupsi ada ketentuan pasal, jika melakukan korupsi dana darurat seperti penanganan bencana bisa dijatuhi hukuman berat seumur hidup. Bahkan bisa dihukum mati," katanya Senin (21/12/2020).

Sehingga hukuman mati bisa diberikan pada Juliari P Batubara jika terbukti melanggar Pasal 12 UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Korupsi dana bencana ini memang harus di hukum maksimal," imbuhnya. 

Dilansir dari Tribunnews.com, ketua KPK Firli Bahuri mengatakan ketentuan UU 31 tahun 99 pasal 2 yaitu barang siapa yang telah melakukan perbuatan dengan sengaja memperkaya diri atau orang lain, melawan hukum yang menyebabkan kerugian keuangan negara.

"Di ayat 2 memang ada ancaman hukuman mati," ucapnya. 

Baca juga: Ramai di Twitter, Walikota Solo Digadang Bakal Jadi Mensos Pengganti Juliari, Begini Respons FX Rudy

Baca juga: KPK Tetapkan Menteri Sosial Juliari Tersangka Bansos Covid-19, Diduga Terima Suap Rp 17 Miliar

KPK telah mengamankan uang sebesar Rp 14,5 miliar dari hasil OTT kasus dugaan suap pengadaan bansos untuk penanganan Covid-19.

Meski jumlah uang yang diamankan KPK sebesar Rp 14,5 miliar, Juliari P Batubara diketahui telah mendapat untung Rp 17 miliar dari pengadaan bansos.

Juliari diduga telah menerima fee senilai Rp 8,2 miliar saat pelaksanaan bansos sembako periode pertama.

Fee tersebut didapat dari pembagian Rp 12 miliar secara tunai oleh PPK Kemensos, Matheus Joko Santoso (MJS), melalui Adi Wibowo (AW).

"Diduga diterima fee Rp 12 miliar yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh MJS kepada JPB melalui AW dengan nilai sekitar Rp 8,2 miliar," terang Firli.

Setelahnya, Juliari Batubara kembali menerima fee sekitar Rp 8,8 miliar dari pelaksanaan bansos sembako periode kedua.

Diduga uang tersebut dipakai untuk keperluan pribadi Juliari.

"Itu juga diduga akan dipergunakan untuk keperluan JPB," ujar Firli. (*)