Tak Ikuti Saran Jokowi, Ribka Tjiptaning Menolak Divaksin: Negara Tak Boleh Berbisnis dengan Rakyat

TRIBUNSOLO.COM, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Ribka Tjiptaning memberi penyataan tegas terkait program vaksinasi Covid-19 di Indonesia.

Ribka secara lantang menolak divaksinasi Covid-19 untuk mencegah meluasnya penularan virus mematikan dari Wuhan, China.

Penegasannya itu disampaikan langsung dalam rapat kerja Komisi IX DPR dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Selasa (12/1/2021).

Baca juga: Bukan Sukoharjo, Klaten atau Sragen, Solo Paling Pertama Dapat Vaksin Covid-19 : Total 10.609 Dosis

Baca juga: Solo Dapat 10.609 Dosis Vaksin Corona Paling Pertama di Karesidenen Surakarta,Diutamakan untuk Nakes

Menurut Ribka, belum ada satupun pihak yang dapat memastikan keamanan vaksin Covid-19 asal perusahaan China, Sinovac.

Ribka rela membayar jika ada sanksi bagi para pihak yang menolak untuk divaksin.

"Kalau persoalan vaksin, saya tetap tidak mau divaksin, mau pun sampai yang 63 tahun bisa divaksin. Saya sudah 63 nih, mau semua usia boleh tetap (saya tolak)."

"Misalnya saya hidup di DKI, semua anak cucu saya dapat sanksi Rp 5 juta mending saya bayar, saya jual mobil kek," kata Ribka di Ruang Rapat Komisi IX DPR, Senayan, Jakarta.

"Bagaimana orang Bio Farma juga masih bilang belum uji klinis ketiga dan lain-lain," lanjutnya.

Ribka kemudian membandingkan vaksin Covid-19 dengan vaksin untuk penyakit lain yang sudah ada di Indonesia sebelumnya.

Dia mendesak pemerintah untuk tidak bermain-main masalah vaksin.

"Ini pengalaman saya saudara menteri (Budi Gunadi Sadikin) vaksin polio untuk antipolio malah lumpuh di Sukabumi, terus anti kaki gajah di Majalaya mati 12 karena di India ditolak, dia di Afrika ditolak."

"Masuk di Indonesia dengan 1,3 triliun waktu saya ketua komisi," ujarnya.

"Saya ingat betul itu, jangan main-main vaksin ini. Saya pertama yang bilang saya menolak vaksin, kalau dipaksa pelanggaran HAM, gak boleh maksa gitu," lanjutnya.

Ribka menyoroti perbedaan harga vaksin dari mulai yang termurah hingga yang termahal, sama halnya dengan beragam biaya rapid atau PCR test.

Menurut Ribka, vaksinasi untuk masyarakat kelas bawah akan diberikan dengan harga yang paling murah.Dia mengingatkan pemerintah untuk tidak berbisnis vaksin dengan masyarakat.

"Saya tanya, untuk gratiskan kepada masyarakat ini yang mana?"

"Wong ada 5 macam, ada yang harga 584 ribu, ada yang 292 ribu, ada yang 116 ribu ada yang 540 ribu sampai 1.080.400, ada 2.100.000. Pasti yang murah untuk orang miskin," ucapnya.

"Dari Maret lalu saya sudah bilang begitu ada covid ini ujung-ujungnya jualan obat jualan vaksin. Karena sekarang bukan masanya APD, nanti abis ini obat ramai, abis obat ini kan menkes jago ekonomi nih, wamennya BUMN, abis ini stunting, udah tau deh udah dipola kesehatannya."

"Saya cuma ingatin nih negara tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya, tidak boleh mau alasan apa saja tidak boleh," tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Menteri kesehatan (Menkes) Budi Gunadi sempat menyinggung varian baru virus Corona dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR.

Budi mengakui, sampai saat ini ia masih belum bisa memastikan apakah varian baru tersebut sudah masuk ke Indonesia.

"Kalau ditanya udah ada di Indonesia belum, saya akan jawab belum tahu. Karena itu saya bilang ke teman-teman ini perang melawan virus seperti perang beneran, kita harus punya intelnya yaitu dari Kementerian Kesehatan," kata Budi.

Budi mengatakan, untuk bisa mengetahui apakah varian tersebut sudah berada di Indonesia dibutuhkan genome sequencing atau pengurutan seluruh rangkaian DNA untuk mendeteksi strain virus.

Sementara itu, di Indonesia, hanya ada 12 laboratorium yang bisa melakukannya, satu diantaranya Lembaga Eijkman.

Sebagai langkah untuk melacak keberadaan varian baru Corona ini Menkes bersama Kemenristek telah memformalisasikan jaringan laboratorium tersebut di beberapa titik kota yang banyak pendatangnya.

"Sehingga kita bisa mengidentifikasi secara dini, kita memiliki sistem intelijen secara dini
kalau ternyata ada virus mutasi baru yang masuk. Mudah-mudahan harusnya mulai minggu ini kita bisa mengidentifikasi virus-virus yang masuk," kata dia. 

Hari Ini Presiden Jokowi Divaksin

Presiden Joko Widodo dijadwalkan bakal disuntikkan vaksin Covid-19 buatan Sinovac hari ini, Rabu (13/1/2021).

Badan Pengawas Obat dan Makanan ( BPOM) dan pihak Majelis Ulama Indonesia (MUI) memastikan vaksin Sinovac aman.

BPOM menyatakan, vaksin buatan Sinovac telah lulus uji keamanan dan keampuhan.

"Rencana besok pagi (hari ini red) penyuntikan vaksin perdana untuk Presiden. Kami (Sekretariat Presiden) sedang mempersiapkan dan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk pengaturan  tata cara vaksinasi.

Menurut Kepala Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden Bey Machmudin kepada wartawan, Selasa, (12/1/2021), vaksinasi pada Presiden prosesnya akan disiarkan langsung.

"Penyuntikan perdana tersebut juga akan disiarkan secara live streaming. Jadi
prosesnya seperti apa, bisa dilihat langsung besok," kata  Bey.

Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono memastikan, Presiden Jokowi menjadi orang pertama yang disuntikkan vaksin Covid-19.

Hal itu bertujuan membangun kepercayaan masyarakat terhadap vaksin Covid-19 yang disediakan pemerintah.

Tak hanya Jokowi, pejabat lainnya seperti Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga akan disuntikkan vaksin buatan Sinovac tahap pertama bersama Jokowi.

Setelah Presiden Jokowi, rencananya program vaksinasi akan diberikan kepada tenaga
kesehatan sebagai prioritas.

Setelah itu, prioritas vaksin diberikan kepada pekerja di sektor publik dan kelompok rentan.

Menag menegaskan vaksin Covid-19 Sinovac sudah dinyatakan halal dan suci oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Vaksin tidak mengandung unsur babi yang haram hukumnya bagi umat Islam.

"Saya ingin juga menyampaikan bahwa sudah ada fatwa halal dan suci dari Majelis Ulama Indonesia dalam hal ini sudah disampaikan oleh komisi fatwa MUI yang hasilnya kurang lebih begini yang pertama vaksin

yang tidak memanfaatkan intifaq atau intifaq babi atau bahan yang tercemar babi dan turunannya," kata Gus Yaqut.

Menag melanjutkan vaksin Sinovac, boleh digunakan untuk seluruh umat Islam selama terjamin
keamanannya menurut ahli yang kredibel dan kompeten.

"Kepada seluruh umat beragama warga negara Republik Indonesia, warga bangsa ini, saya mengingatkan bahwa semua agama tanpa terkecuali

mengajarkan kita untuk saling melindungi, mengajarkan kita untuk saling melindungi satu diantara yang
lain dan vaksinasi ini bagian dari upaya untuk menjalankan ajaran agama tersebut," ujarnya. (tribun
network/fik/fah/rin).

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul: Politisi PDIP Ribka Tjiptaning Menolak Divaksinasi, ''Mending Saya Bayar Rp 5 Juta''