Berita Sukoharjo Terbaru
Fix! Tahun Ini di Sukoharjo Tak Ada Regrouping SD, Imbas dari Kekurangan Guru PNS di Sekolah Negeri
Menurut Kasi SD Disdikbud Sukoharjo Budiyanti, regrouping SD kemungkinan akan ditunda sampai tahun depan.
Penulis: Agil Trisetiawan | Editor: Asep Abdullah Rowi
lihat foto
Laporan Wartawan TribunSolo.com, Agil Tri
TRIBUNSOLO.COM, SUKOHARJO - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Sukoharjo tahun ini tidak melakukan penggabungan atau regrouping sekolah dasar (SD).
Menurut Kasi SD Disdikbud Sukoharjo Budiyanti, regrouping SD kemungkinan akan ditunda sampai tahun depan.
"Tahun ini kami ada regrouping, kemungkinan regrouping baru ada di tahun 2022," kata dia kepada TribunSolo.com, Rabu (10/2/2021).
Dikatakan, tak adanya regrouping ini disebabkan kekurangan tenaga pengajar PNS yang ada di SD negeri.
• Kesaksian Guru Ngaji di Sragen Cabuli 2 Bocah Berumur 6 & 7 Tahun : Mengaku Khilaf, Bukan Pedofil
• Sukoharjo Kekurangan Ribuan Guru SD dan SMP, Paling Parah di SD Pinggiran: Hanya 2 Guru PNS
Sejumlah sekolah yang ada di pinggiran, dengan jumlah murid yang sedikit, dan jarak sekolah satu dengan yang lain yang berdekatan, masuk dalam rencana regrouping.
"Untuk jumlahnya yang masuk regrouping tahun ini belum kami rekap, kemungkinan tahun dapan," ucapnya.
Sementara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Sukoharjo Darno, SD pinggiran hanya ada beberapa guru saja.
• Meski Pandemi, Guru di Klaten Ini Rela Keruk Dompet Rp 900 Ribu Per Bulan Demi Bikin Makanan Gratis
• Aksi Bejat Oknum Guru SMP Cabuli Muridnya Selama 3 Tahun Terungkap, Pertama Kali di Ruang Kepsek
"Setiap sekolah negeri di wilayah pinggiran itu hanya ada 2-3 guru PNS. Sisanya guru dengan status honorer," katanya, Rabu (10/2/2021).
Untuk guru SD, Kabupaten Sukoharjo kekurangan 1.466 guru. Dengan rincian guru kelas sebanyak 1.105 orang, guru agama sebanyak 223 orang dan guru olahraga sebanyak 138 orang.
Sementara untuk guru SMP, kebutuhan guru masih kurang 421 guru. (*)
"Kami, Pemerintah Daerah, tak punya wewenang untuk mengangkat guru honorer sebagai calon pegawai negeri sipil (CPNS). Jadi masalah kekurangan guru ini masih terjadi," jelasnya.
• Ponpes Guru Ngaji Jokowi Diterjang Banjir, Ketinggian Air Satu Meter dan Meluap Hingga Area Belajar
Sehingga, program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang berencana melakukan seleksi pengangkatan guru honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), dianggap sebagai angin segar.
"Pengangkatan PPPK itu bagus, untuk meningkatkan kesejahteraan guru," ucapnya.
"Tapi kami masih menunggu petunjuk dari Kemendikbud," tandasnya
