Breaking News:

Cara Mengurus STNK dan BPKB yang Rusak atau Hilang karena Banjir, Siapkan Segini Biayanya

Syarat pengurusan BPKB hilang juga harus diumumkan di media cetak. Simak biaya yang dibutuhkan:

Ilustrasi STNK dan BPKB. Begini cara mengurus STNK dan BPKB yang hilang atau rusak karena banjir. 

TRIBUNSOLO.COM -- Saat ini di sejumlah daerah di Indonesia tengah dilanda banjir.

Hal itu tak pelak menimbulkan kerugian material, salah satunya adalah rusaknya dokumen kendaraan.

Nah, barang yang kerap rusak atau hilang karena banjir adalah Surat Tanda Nomor Kendaraan ( STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor ( BPKB).

Baca juga: Cara Balik Nama Sertifikat Tanah di BPN Terbaru, Simak Prosedur hingga Biayanya

Baca juga: Cara Daftar KJMU 2021: Kesempatan Mahasiswa Dapat Rp 9 Juta per Semester, Simak Syaratnya

Dua barang ini setidaknya paling sering rusak karena terendam banjir atau hilang karena hanyut. Lalu jika ingin mengurus STNK dan BPKB yang rusak atau hilang, berapa biayanya?

Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK).
Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK). ((Febri Ardani/Otomania))

Biaya untuk mengurus STNK atau BPKB yang hilang sebenarnya sudah tercantum di Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Artinya, pemilik sepeda motor dan kendaraan roda tiga yang ingin menerbitkan ulang STNK-nya dipungut biaya sebesar Rp 100.000.

Bagi kendaraan beroda empat, biayanya ialah Rp 200.000.

Sedangkan untuk penerbitan BPKB motor biayanya ialah Rp 225.000 dan Rp 375.000 untuk BPKB mobil.

Adapun persyaratan untuk mengurus STNK dan BPKB yang rusak, pemilik harus mengisi formulir dan membawa berkas seperti STNK atau BPKB yang rusak, KTP, surat kuasa jika pengurusan dilakukan oleh orang lain, serta kendaraan yang bersangkutan untuk dilakukan cek fisik.

Bila STNK dan BPKB hilang, sertakan dokumen tambahan berupa surat keterangan dari Polsek atau polres (khusus untuk STNK yang hilang), surat keterangan regident tempat BPKB tersebut diterbitkan (khusus untuk BPKB yang hilang), fotocopy STNK atau BPKB yang hilang, hingga surat pernyataan pemilik mengenai BPKB yang hilang tidak terkait kasus pidana dan/atau perdata.

Syarat pengurusan BPKB hilang juga harus diumumkan di media cetak.

Pemohon harus melampirkan bukti penyiaran pada media massa cetak sebanyak tiga kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing satu minggu di media cetak yang berbeda.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul: Biaya Resmi Mengurus STNK dan BPKB yang Rusak atau Hilang karena Banjir

Editor: Hanang Yuwono
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved