Breaking News:

Reaksi SBY Terkait Digelarnya KLB: Benar-benar Tega dan Berdarah Dingin yang Lakukan Kudeta Ini

Mantan Panglima TNI Jendera (Purn) Moeldokodiputuskan menjadi Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB Sibolangit.

TRIBUNNEWS.COM/IRWAN RISMAWAN
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). 

TRIBUNSOLO.COM - Mantan Panglima TNI Jendera (Purn) Moeldokodiputuskan menjadi Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB Sibolangit.

Acara ini dilakukan di Hotel The Hill Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat, (5/3/2021)

Baca juga: Pidato Moeldoko Usai Jadi Ketua Umum Partai Demokrat Versi KLB: KLB Ini Konstitusional

Terkait kegiatan ini Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY) mengatakan, Partai Demokrat tengah berkabung atas diselenggarakannya kongres luar biasa (KLB) dari kubu kontra kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada Jumat (5/3/2021) sore.

Lebih dari itu, ia menilai bahwa KLB tidak hanya membuat Demokrat berkabung, tetapi juga seluruh bangsa Indonesia.

"Hari ini kami berkabung, Partai Demokrat berkabung, sebenarnya bangsa Indonesia juga berkabung, berkabung karena akal sehat telah mati, sementara keadilan supermasi hukum dan demokrasi sedang diuji," kata SBY dalam konferensi pers, Jumat (5/3/2021) malam di Cikeas, Bogor yang dipantau Kompas.com secara daring.

Presiden RI ke-6 itu kemudian melanjutkan pemaparannya bahwa KLB yang digelar di Sumatera Utara tersebut tidak sah dan tidak legal.

Ia bahkan menyebut KLB yang memutuskan Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat itu abal-abal.

"KLB tersebut telah menobatkan KSP Moeldoko, seorang pejabat pemerintahan aktif berada di lingkar dalam lembaga kepresidenan, bukan kader Partai Demokrat, alias pihak eksternal partai, menjadi Ketum Partai Demokrat," ucap SBY.

Menurut SBY, Moeldoko telah mendongkel dan merebut posisi Ketum Demokrat sah yang diduduki oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Padahal, menurut dia, kepemimpinan AHY tersebut sudah disahkan satu tahun lalu oleh negara dan pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM.

Halaman
12
Editor: Naufal Hanif Putra Aji
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved