Pemerintah Bakal Mengesahkan Moeldoko sebagai Ketum Demokrat? Jawaban Mahfud MD: Tergantung

TRIBUNSOLO.COM -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menanggapi soal dualisme Partai Demokrat.

Muncul banyak pertanyaan: apakah pemerintah akan mengesahkan Demokrat tandingan pimpinan Moeldoko?

Menanggapi hal itu, Mahfud menegaskan bahwa pemerintah tidak dapat memutuskan sah atau tidak Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut).

Baca juga: Konflik Dualisme Demokrat Moeldoko vs AHY,  Pengamat Ingatkan Pemilih Pilpres 2024 Bisa Hilang

Baca juga: Soal KLB Demokrat Tandingan, Herzaky Mahendra Sebut Bukan Masalah Internal Partai Saja

Sebab, menurut Mahfud, hingga saat ini kepengurusan Partai Demokrat yang tercatat pemerintah adalah di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Pengurus yang resmi yang tercatat pemerintah adalah AHY putra Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu yang sampai sekarang ada," kata Mahfud dalam sebuah video, Sabtu (6/3/2021).

Oleh karena itu, menurut Mahfud, pemerintah sejauh ini belum menganggap ada KLB Partai Demokrat.

Pasalnya belum ada pemberitahuan resmi ke pemerintah, terutama soal susunan kepengurusan dalam KLB.

"Karena kan kalau KLB ada pemberitahuan resmi KLB, pengurusnya siapa, sehingga yang ada di Medan kita anggap temu kader yang tidak bisa dihalangi," jelas Mahfud.

Dia menyebut bahwa pemerintah tidak bisa menghalangi acara pertemuan kader Demokrat selama kegiatan tersebut tidak menyalahi ketentuan hukum. Dari mulai tempat hingga kegiatan yang dilakukan.

"Boleh orang berkumpul asalkan memenuhi syarat. Syaratnya bukan di Istana Negara, tempat ibadah, sekolah, RS, objek vital," ujar Mahfud.

"Sehingga jika ditanya apakah sah KLB? Bagi pemerintah kita tidak bicara sah, karena belum ada laporan resmi KLB. Tidak ada masalah hukum," sambungnya.

Pemerintah Tak Bisa Intervensi

Namun, lanjut Mahfud, kondisi tersebut bisa saja berbeda jika nantinya kelompok KLB Deli Serdang melapor kepada pemerintah.

Pemerintah akan menilai keabsahan dan memutuskan hal itu.

"Sesuai AD/ART atau tidak, penyelenggaranya siapa, baru kita nilai nanti, nanti pemerintah memutuskan ini sah atau tidak sah, nanti silakan pemerintah akan berpedoman pada aturan-aturan itu," terangnya.

Mahfud juga mengakui bahwa pemerintah memang berada dalam posisi sulit jika ada persoalan di internal partai.

Sebab pemerintah memang tak bisa mengintervensi.

"Pemerintah tidak boleh melarang, seharusnya partai sendiri yang solid di dalam jangan sampai pecah," tandas mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.

Adapun sebelumnya, KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara, memutuskan kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) demisioner.

Sebagai pengganti mereka menunjuk Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2026.

Kongres juga menetapkan Marzuki Alie sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat.

Artikel ini telah tayang di Kompas.tv dengan judul: Ketum Moeldoko di KLB Demokrat Sah atau Tidak? Ini Kata Menkopolhukam Mahfud MD