Penentuan Lokasi Proyek Rel Layang Joglo Belum Jelas, PUPR Solo Sebut Akan Ada Rel Baru

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Adi Surya Samodra

TRIBUNSOLO.COM, SOLO - Dinas PUPR Kota Solo masih menunggu kepastian penetuan lokasi pembangunan proyek rel layang Simpang Tujuh Joglo.

Kepala Dinas PUPR Kota Solo, Endah Sitaresmi Suryandari mengatakan, itu nantinya akan mempengaruhi perlakuan wilayah sekitar pembangunan. 

Tak terkecuali, rekayasa lalu lintas. 

Baca juga: Proyek Rel Layang Palang Joglo, 400 Lebih Lahan dan Rumah akan Kena Gusur

Baca juga: Proyek Rel Layang Palang Joglo Bisa Pengaruhi Rencana Penataan Viaduk Gilingan, Ini Penjelasannya

"Nanti bergerak ke lapangan untuk tafsir bangunan dan sebagainya,"  kata Endah, Kamis (11/3/2021).

Rekayasa lalu lintas, sambung Endah, diprediksi harus disiapkan mengingat perjalanan kereta relasi Solo-Semarang tidak berhenti. 

"Karena nanti metodenya, rel layang dibangun satu-satu," jelas Endah. 

"Ketika dibangun rel yang berada di bawah, kereta tidak boleh berhenti, maka akan ada rel baru," tambahnya. 

Baca juga: Dikunjungi Menteri Perhubungan, Gibran Ingin Pembangunan Proyek Palang Joglo Solo Segera Dikebut

Endah menuturkan rel baru tersebut kemungkinan akan mengenai saluran drainase di sekitarnya. 

"Maka harus ada komunikasi. Kita tunggu penentuan lokasinya," tuturnya.

400 Lahan Bakal Kena Gusur

Proyek Rel Layang Palang Joglo akan menjadi proyek besar pertama yang ada di Kota Solo semenjak Gibran Rakabuming menjadi Wali Kota Solo.

Proyek prestisius ini akan membuat 446 lahan maupun hunian kena imbas penggusuran.

Baca juga: Pembangunan Rel Layang Joglo, Fraksi PDIP Minta Pemkot Solo Tiru Cara Jokowi Relokasi Warga

Kawasan Kelurahan Joglo, misalnya, ada 72 lahan maupun hunian terdampak, serta satu diantaranya sudah menjadi hak milik.

Kemudian Gilingan ada kurang lebih 50 lahan dan hunian terdampak dengan 1 diantarnya hak milik.

Sementara Nusukan dan Banjarsari, masing-masing ada 290 serta 34 lahan dan hunian terdampak.

Kabag Pemerintahan Setda Kota Solo, Hendro Pramono mengatakan mayoritas lahan tercatat milik PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan lahan negara hak pakai.

Hanya ada 10 persen merupakan milik warga.

"Mayoritas memang tanah PT KAI," kata Hendro.

Jumlah lahan dan hunian terdampak rel layang Simpang Tujuh Joglo masih bisa bertambah.

Itu lantaran surat keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang penetapan lokasi belum keluar.

"Kalau lebih dari itu bisa, kalau kurang dari itu tidak mungkin. Yang jelas kita masih menunggu penetapan lokasi," ujar Hendro.

Sejumlah warga harus siap-siap kena relokasi akibat pembangunan proyek rel layang Simpang Tujuh Joglo.

Itu bisa saja menimbulkan konflik.

"Konflik atau tidak ya bagaimana menyadarkan masyarakat," ucap Hendro.

DPRD Ingatkan Hak Warga

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Solo, YF Sukasno berharap hak-hak kepala keluarga terdampak diperhatikan Pemkot.

"Hampir sebagian penghuni adalah warga berpenghasilan rendah dan ada juga beberapa warga yang bersertifikat," kata Sukasno, Senin (8/3/2021).

"Mestinya Kementerian Perhubungan akan memperhatikan hal itu dan Pemkot Surakarta pastinya ada Anggaran Pendampingan untuk Penyelesaian non teknis," tambahnya.

Sukasno mengatakan Pemkot Solo bisa mempelajari cara yang dipakai saat era kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi) maupun Fx Hadi Rudyatmo.

Misalnya, saat melakukan relokasi warga Bantaran Sungai Bengawan Solo, Kali Pepe dan Kali Anyar.

Itu bisa meredam keresahan warga terdampak pembangunan rel layang Simpang Tujug Joglo.

"Saat itu, Pak Rudy memberikan bantuan untuk beli tanah dan untuk pembangunan rumah sederhana dengan luasan sekitar 40 meter sampai 60 meter," ujar Sukasno. (*)