Organda Karanganyar Sebut Bus Menjerit, Imbas Mudik Lebaran 2021 Dilarang, Kini Hanya Bisa Pasrah

TRIBUNSOLO.COM, KARANGANYAR - Organisasi Angkutan Darat (Organda) di Kabupaten Karanganyar bereaksi terhadap keputusan pelarangan mudik Lebaran 2021.

Meskipun menurut Ketua Organda Karanganyar, Tri Haryadi, terkait larangan mudik tahun ini memang dilematis.

Di satu sisi adanya dampak kerugian bagi jasa angkutan umum karena tidak dapat mengakut penumpang dan di sisi lain saat ini masih pandemi Covid-19. 

Berdasarkan informasi yang diterimanya, belum ada aturan yang mengatur apakah angkutan umum dibolehkan masuk ke Jakarta meski pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan melarang mudik lebaran.  

Baca juga: Respon Larangan Mudik 2021, Dishub se-Solo Raya Berkoordinasi, Kendaraan Pribadi Jadi Fokus

Baca juga: Fakta Sebenarnya Video Viral Polisi Pakai Knalpot Brong di Solo Baru, Ternyata Bukan Anggota Polri

"Kita tidak bisa berbuat apa-apa sih. Kalau pemudik dilarang, kita dibebaskan. Siapa yang mau diangkut," katanya, Sabtu (27/3/2021). 

Menurutnya, apabila kebijakan larangan mudik ingin benar-benar ditegakkan seharusnya semua moda transportasi juga harus diawasi.

Dia khawatir apabila nantinya angkutan umum di terminal diawasi, justru moda transportasi lain seperti di bandara dan stasiun diperbolehkan mudik dengan protokol kesehatan. 

"Harapan kami kalau aturan ini ditegakkan, semua moda angkutan diawasi juga," jelas dia.

"Jangan hanya angkutan umum di terminal. Sementara di bandara, stasiun dengan Prokes," ucapnya. 

Dia menjelaskan, saat ini masyarakat sudah mulai menggunakan moda transportasi umum untuk melakukan perjalanan dengan menerapkan protokol kesehatan.

Beda halnya dengan awal pandemi, masyarakat cenderung masih takut untuk menggunakan transportasi umum. 

Dengan kondisi tersebut, lanjutnya, justru penerapan protokol kesehatan yang harus diperketat apabila mudik lebaran tahun ini diperbolehkan. 

"Mau diatur Prokesnya bagaimana kita nanti mengikuti. Kalau 50 persen kapasitas penumpang dan harus ada surat sehat ya dicek betul," terangnya. 

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Karanganyar, Sri Suboko mengatakan, dijadwalkan Dishub se-Solo Raya akan mengadakan rapat koordinasi di Solo pada Selasa (30/3/2021).

"Membahas soal perkembangan terkini, termasuk larangan mudik. Strategi di masing-masing kabupaten," jelasnya.

Resmi Dilarang

Pupus sudah harapan masyarakat yang berencana mudik tahun ini.

Sebab, pemerintah memutuskan untuk menghapus kegiatan mudik pada Idul Fitri 2021.

Keputusan ini diambil setelah Rapat Tingkat Menteri yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dan sejumlah menteri dan lembaga terkait.

Baca juga: Arus Mudik Lebaran 2021 di Depan Mata, Kapan Tiket Kereta Api Bisa Dibeli? Berikut Penjelasannya

Baca juga: Ada Wacana Mudik Tahun Ini Tak Dilarang, Pemprov Jateng Perkirakan akan Ada Lonjakan Pemudik

"Maka ditetapkan bahwa pada tahun 2021 mudik ditiadakan," ujar Muhadjir dalam konferensi pers virtual, Jumat (26/3/2021).

Aturan ini berlaku untuk seluruh masyarakat. Mulai dari Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga pekerja mandiri.

"Berlaku untuk seluruh ASN, TNI-Polri  BUMN karyawan swasta, maupun pekerja mandiri dan juga seluruh masyarakat," ucap Muhadjir.

Meski begitu, pemerintah tetap memberikan jatah cuti Idul Fitri selama sehari. Namun masyarakat dilarang untuk mudik ke kampung halaman.

"Cuti bersama Idul fitri tetap satu hari tetap ada namun tidak boleh ada aktivitas mudik," pungkas Muhadjir. 

Kemenhub Masih Tunggu Hasil Ratas dengan Presiden soal Mudik Lebaran 2021

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan masih menunggu arahan dari pemerintah pusat, terkait pelaksanaan Mudik lebaran 2021 nanti.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi mengatakan, saat ini pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Polri terkait persiapan Mudik Lebaran 2021.

"Kita sudah melakukan rapat koordinasi dengan Polri terkait persiapan Mudik Lebaran 2021, tetapi kita tetap harus menunggu kebijakan pemerintah terkait hal tersebut seperti apa," kata Budi di UPPKB Kemang, Bogor, Rabu (24/3/2021).

Selain itu Budi juga mengungkapkan, telah melakukan rapat dengan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto.

Dalam rapat tersebut, tentang kebijakan Mudik Lebaran 2021 masih menunggu arahan presiden di rapat terbatas nanti.

"Kami tentunya harus memperhatikan kebijakan pemerintah terkait penanganan Covid-19, untuk melaksanakan kegiatan Mudik Lebaran 2021," ucap Budi.

Meski Kemenhub sebagai koordinator lalu lintas, lanjut Budi, persiapan mudik tahun 2021 ini bukan hanya soal sarana dan prasarana saja tetapi menyangkut penanganan Covid-19.

"Utamanya, kita harus melihat penanganan Covid-19 dan kita harus hati-hati dalam melaksanakan kegiatan yang menyangkut mobilitas banyak orang," ucap Budi.

Wagub DKI Minta Warganya Pertimbangkan soal Keluar Kota

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria tetap minta warga ibu kota tak lakukan perjalanan luar kota atau luar negeri.

"Sekalipun pemerintah pusat telah memberikan kesempatan, nanti dimungkinan diperbolehkan mudik, namun demikian kami tetap minta agar warga Jakarta tetap mempertimbangkan berbagai kegiatan yang berpotensi dapat menyebarkan virus, apakah itu keluar kota, keluar negeri dan sebagainya," kata Riza kepada wartawan, Senin (22/3/2021).

Riza mengatakan perkembangan penyelesaian pandemi Covid-19 di DKI sudah kian baik. Ditambah lagi, program vaksinasi nasional sudah berjalan.

Ia berharap warga ibu kota bisa mendukung penuntasan wabah virus tersebut dengan tidak berpergian.

Dengan demikian, penyebaran virus asal China itu diharapkan tidak kembali meluas. Mengingat berdasarkan data, selepas masa libur panjang kerap terjadi peningkatan kasus positif hingga keterisian tempat tidur di rumah sakit.

"Kita jaga perkembangan yang sudah semakin baik ini, dan kita akan terus tingkatkan vaksin di semua faskes dan jajaran yang ada," jelas dia.

Menhub Sebut Pemerintah Tak Larang Mudik Lebaran Tahun Ini

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pemerintah tak akan melarang masyarakat mudik lebaran pada tahun ini dengan pertimbangan akan adanya pengetatan protokol kesehatan hingga tracing yang dilakukan pihaknya.

"Terkait dengan mudik 2021 pada prinsipnya pemerintah lewat Kemenhub tidak akan melarang. Kami akan koordinasi dengan Gugus Tugas bahwa mekanisme mudik akan diatur bersama dengan pengetatan, dan lakukan tracing pada mereka yang hendak berpergian," ujar Budi Karya Sumadi, dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/3/2021).

Tak adanya pelarangan mudik, diyakini Budi akan membuat lonjakan masyarakat yang melakukan mudik lebaran.

Hal itu juga diperkuat oleh sudah banyaknya masyarakat yang mendapat vaksin atau vaksinasi Covid-19, sehingga membuat masyarakat merasa lebih aman dalam bepergian.

"Kami sudah petakan beberapa isu penting. Pasti akan terjadi lonjakan, program vaksinasi diprediksi akan membuat masyarakat ingin berpergian," jelasnya.

Tak hanya itu, Budi Karya Sumadi mengatakan kebijakan tes transportasi umum yang menggunakan GeNose dengan harga yang lebih murah akan menarik minat masyarakat bepergian.

"Juga adanya PPNBM nol, kepemilikan mobil akan bertambah, dan penggunaan GeNose juga akan membuat confident untuk berpergian karena murah," tandasnya. (Fahdi Fahlevi)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul: BREAKING NEWS: Pemerintah Tiadakan Mudik Tahun Ini

Artikel ini telah tayang di Tribunjateng.com dengan judul Organda Karanganyar Berharap Mudik Diperbolehkan Dengan Protokol Kesehatan Ketat