Ekspresi Kebahagiaan AHY Dengar Kabar Pemerintah Tolak Demokrat KLB, Langsung Ucap Alhamdulillah

TRIBUNSOLO.COM, JAKARTA - Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang alias kubu Moeldoko resmi ditolak pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

Menanggapi keputusan Menkumham, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyebutnya sebagai kabar baik.

AHY mengatakan tak hanya kabar baik bagi partai berlambang mercy itu, melainkan bagi kehidupan demokrasi di Indonesia. 

Baca juga: Senangnya DPC Demokrat Sragen, Pemerintah Tolak Partai Demokrat Kubu Moeldoko: Adil dan Bijaksana

Baca juga: Pemerintah Tolak Partai Demokrat Moeldoko Hasil KLB Deli Serdang, Inilah Pertimbangannya

"Atas pernyataan pemerintah itu, dengan kerendahan hati, kami menerima keputusan tersebut. Kami bersyukur, keputusan pemerintah ini adalah kabar baik, bukan hanya untuk Partai 
Demokrat, tetapi juga bagi kehidupan demokrasi di Tanah Air," ujar AHY, dalam konferensi pers, di Kantor DPP Partai Demokrat, Jl Proklamasi, Jakarta Pusat, Rabu (31/3/2021). 

AHY juga bersyukur sebab menurutnya hukum telah ditegakkan dalam kasus yang melibatkan mantan kader terkait Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK PD). 

"Alhamdulillah, dalam kasus ini, hukum telah ditegakkan dengan sebenar-benarnya dan seadil-adilnya," jelasnya. 

Sebelumnya diberitakan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly mengumumkan status Partai Demokrat Kubu Moeldoko secara virtual pada hari ini Rabu (31/3/2021).

Dalam konferensi pers tersebut, kata Yasonna, pemerintah menyatakan permohonan pengesahan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang yang diajukan oleh Partai Demokrat kubu Jenderal TNI (Purn) di Deli Serdang ditolak.

"Dari hasil pemeriksaan dan atau verifikasi terhadap seluruh kelengkapan dokumen fisik sebagaimana yang dipersyaratkan masih terdapat beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi. Antara lain perwakilan DPD, DPC, tidak disertai mandat dari Ketua DPD, DPC. Dengan demikian pemerintah menyatakan bahwa permohonan pengesahan hasil Kongres Luar Biasa di Deli Serdang Sumatera Utara tanggal 5 Maret 2021 ditolak," kata Yasonna.

Yasonna juga mengatakan pihaknya telah memberikan waktu tujuh hari kepada kubu Moeldoko untuk melengkapi persyaratan tersebut.

"Untuk memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peratudan Menteri Hukum dan HAM RI nomo 34 tahun 2017 telah memberi batas waktu cukup atau tujuh hari untuk memenuhi persyaratan tersebut," kata Yasonna.

Dalam konferensi pers tersebut Yasonna didampingi Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD.

Ungkapan Syukur DPC Sragen

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly menolak pendaftaran hasil kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat yang digelar di Deli Serdang. 

Adapun penyebab ditolaknya Partai Demokrat kubu Moeldoko karena dinilai belum melengkapi sejumlah dokumen. 

Keputusan itu pun disambut baik oleh Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Sragen, Budiono Rahmadi. 

Baca juga: Pemerintah Tolak Partai Demokrat Moeldoko Hasil KLB Deli Serdang, Inilah Pertimbangannya

Baca juga: Demokrat Versi Moeldoko Dituding Bikin Gerakan di Solo, PDKT Kader Senior hingga Bikin Kepengurusan

Budiono mengatakan, bahwa pemerintah sudah bijaksana dalam memutuskan dualisme partai berlogo mercy itu. 

"Pemerintah sudah adil dan bijaksana karena berdasarkan fakta KLB di Deli Serdang hanya dilakukan segelintir orang yang tidak bertanggungjawab," ujarnya kepada TribunSolo.com, Rabu (31/3/2021). 

Sebelumnya, ia sudah memprediksi bila Partai Demokrat kubu Moeldoko tidak akan diakui pemerintah. 

"Masak ketua umum Partai Demokrat diganti dengan yang kalah populer dari mas Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)," kata Mas Bro sapaannya. 

Dia mengklaim, kini elektabilitas Partai Demokrat sudah mulai naik lagi.

"Jelas tren partai kami sedang naik. Ketokohan dan kaderisasinya berjalan dengan baik." 

"Kalau ada pergantian KLB justru akan menurunkan elektabilitas partai," katanya.