Pemerintah Tolak Partai Demokrat Moeldoko Hasil KLB Deli Serdang, Inilah Pertimbangannya

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly akhirnya umumkan status Partai Demokrat Kubu Moeldoko, Rabu (31/3/2021).

Editor: Hanang Yuwono
Tribun Medan/Danil Siregar
Pendiri Partai Demokrat, Etty Manduapessi saat membuka Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di The Hill Hotel Sibolangit, Deliserdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021). Berdasarkan hasil KLB tersebut, Moeldoko terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat. 

TRIBUNSOLO.COM -- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly akhirnya umumkan status Partai Demokrat Kubu Moeldoko, Rabu (31/3/2021).

Yasonna menyatakan permohonan pengesahan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang yang diajukan oleh Partai Demokrat kubu Jenderal TNI (Purn) Moeldoko di Deli Serdang, ditolak.

Hal itu diumumkan saat konferensi pers.

Baca juga: Kutuk Aksi Bom di Gereja Katedral Makassar, Partai Demokrat Sragen: Membuat Prihatin

Baca juga: DPC Partai Demokrat Sragen Terus Melawan Kubu Moeldoko, Segera Pasang Ratusan Bendera

"Dari hasil pemeriksaan dan atau verifikasi terhadap seluruh kelengkapan dokumen fisik sebagaimana yang dipersyaratkan, masih terdapat beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi."

"Antara lain perwakilan DPD, DPC, tidak disertai mandat dari Ketua DPD, DPC."

"Dengan demikian pemerintah menyatakan bahwa permohonan pengesahan hasil Kongres Luar Biasa di Deli Serdang Sumatera Utara tanggal 5 Maret 2021 ditolak," kata Yasonna.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly.
Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly. (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)

Yasonna juga mengatakan pihaknya telah memberikan waktu tujuh hari kepada kubu Moeldoko untuk melengkapi persyaratan tersebut.

"Untuk memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peratudan Menteri Hukum dan HAM RI nomor 34 tahun 2017, telah memberi batas waktu cukup atau tujuh hari untuk memenuhi persyaratan tersebut," jelas Yasonna.

Dalam konferensi pers tersebut, Yasonna didampingi Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD. 

Demokrat Versi Moeldoko Dituding Bikin Gerakan di Solo, PDKT Kader Senior hingga Bikin Kepengurusan

Sementara itu, sebelumnya Partai Demokrat versi Moeldoko diduga mulai membangun struktur kepengurungan tandingan di sejumlah daerah, termasuk di Kota Solo.

Dugaan tersebut mengusik DPC Partai Demokrat Kota Solo yang sampai saat ini kekeh mendukung Agus Hari Yudhoyono (AHY).

Bahkan, beberapa kader DPC Demokrat Kota Solo mulai didekati sejumlah oknum yang diduga dari kubu Moeldoko.

Ketua DPC Demokrat Kota Solo, Supriyanto mengungkapkan sudah ada dua kader senior yang melaporkan dihubungi oknum melalui sambungan telepon.

Halaman
1234
Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved