Bupati Sragen Surati Pemerintah Pusat Tolak Impor Beras, Yuni: Merugikan Petani

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Rahmat Jiwandono

TRIBUNSOLO.COM, SRAGEN - Rencana pemerintah pusat untuk impor beras dinilai banyak merugikan para petani mengingat saat ini hasil panen sedang melimpah.

Padahal Kabupaten Sragen merupakan salah satu daerah lumbung pangan ketiga di Provinsi Jawa Tengah dengan produksi beras surplus.

Atas dasar hal itu, pada 24 Maret 2021 Pemkab Sragen menyurati pemerintah pusat untuk membatalkan impor beras.

Bupati Sragen, Kusdinar Untung Yuni Sukowati menjelaskan, dalam surat tersebut berisi hasil panen padi di Bumi Sukowati.

Baca juga: PDAM Sragen Akan Ambil Air dari Sumur, Jamin Tak Dieksploitasi Secara Berlebihan

Baca juga: Truk Boks Hantam Rumah Warga di Sragen, Teras Rumah Harsono Rusak, Rugi Rp 30 Juta

Baca juga: Bukan Pembunuhan, Kakek di Sragen yang Tewas Penuh Luka di Tubuhnya Diduga karena Gigitan Tikus

Baca juga: Berbulan-bulan Mencekik Pembeli, Akhirnya Kini Harga Cabai Rawit Merah di Pasar Sragen Merosot

Pada 2020, luas panen 103.629 hektare dengan hasil produksi 668.553 ton gabah kering giling.

Untuk tahun ini, luas sawah 39.828 hektare ditambah luas tanam padi pada masa tanam (MT) I sebesar 43.150 hektare, dengan hasil produksi sampai tanggal 16 Maret 2021 sebesar 287.513 ton.

Dengan data tersebut, ia mengusulkan agar pemerintah pusat mengutamakan penyerapan gabah lokal dahulu. Sehingga tidak perlu menerima impor beras.

"Belum impor saja harga gabah sudah turun. Kami minta pemerintah fokus penyerapan. Kasihan petani, ketika panen harga malah turun," ucapnya, Selasa (6/4/2021).

Menurutnya, hasil produksi gabah maupun beras di Sragen mampu mencukupi kebutuhan lokal bahkan didistribusikan ke wilayah lain di Indonesia.

"Apabila wacana impor tetap dilaksanakan akan berdampak pada produktivitas petani dan harga gabah atau beras di Sragen," ucapnya.

Bupati Klaten Juga Tolak Impor Beras

Bupati Klaten Sri Mulyani menolak dengan tegas rencana impor beras yang digulirkan Menteri Perdagangan (Mendag), Muhammad Lutfi.

Sri Mulyani mengatakan ketersediaan beras di Klaten tercukupi, bahkan mengalami surplus.

"Berdasarkan hasil rakor di Prambanan Senin (29/3/2021) Kabupaten Klaten mengalami surplus beras, sehingga kami tolak impor beras," ungkap Mulyani kepada TribunSolo.com disela-sela acara di Balai Desa Prawatan, Jogonalan, Klaten, Selasa (30/3/2021).

Sri Mulyani menjelaskan Kabupaten Klaten mengalami surplus beras selama pandemi ini.

Terhitung di tahun 2020 ada 141 ribu ton beras dan 2021 surplus sebanyak 75 ribu ton beras.

Baca juga: BREAKING NEWS : Puluhan Santri Ponpes di Kauman Solo Positif Corona, Langsung Isolasi di Asrama Haji

Baca juga: Imbas Tol Solo-Jogja Terjang Ratusan Hektare Sawah Penghasil Beras Pulen di Klaten, Ini Kata Pemkab

"Pada tahun ini, khususnya april Kabupaten Klaten akan memasuki panen raya, sehingga kami rasa tidak perlu lakukan impor beras," ujar Mulyani.

Dia mengatakan Kabupaten Klaten pasokan pangan beras di Kabupaten Klaten sampai saat ini masih aman.

Dia meminta kepada masyarakat tidak perlu khawatir terhadap informasi yang beredar bahwa pemerintah berencana akan impor beras.

"Sehingga petani di Kabupaten Klaten tidak usah khawatir maraknya kabar tersebut, karena kami tidak akan impor beras, " tegasnya.

Rencana impor beras yang diajukan oleh Menteri Perdagangan (Mendag), Muhammad Lutfi dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menuai banyak kritik.

Namun Muhammad Lutfi menegaskan, tak ada niatan pemerintah untuk menurunkan harga petani, terutama saat petani sedang panen raya.

"Tidak ada niat pemerintah untuk menurunkan harga petani terutama saat sedang panen raya."

"Sebagai contoh, harga gabah kering petani itu tidak diturunkan."

"Kalau gabah kering itu diturunkan oleh Bulog, nah itu bagian daripada penghancuran harga," tegas Lutfi dikutip dari tayangan video di kanal YouTube Kompas TV, Rabu (17/3/2021).

Ia pun menyebutkan, rencana impor beras merupakan bentuk strategi untuk memastikan, pemerintah tidak bisa diatur oleh para spekulan.

"Tidak ada, itu stabil setiap tahunnya. Ini adalah strategi pemerintah untuk memastikan, kita tidak bisa dipojokkan atau diatur oleh pedagang."

"Terutama para spekulan-spekulan yang berniat tidak baik dalam hal ini," imbuhnya.

Diketahui pemerintah masih bersikukuh untuk melakukan impor beras sebanyak satu juta ton di tahun ini.

Impor beras dilakukan dengan alasan menjaga stok beras nasional dan menstabilkan harga.

Mengingat angka produksi beras yang dimiliki pemerintah saat ini bersifat proyeksi.

Sehingga bisa tiba-tiba berubah naik dan turun, tergantung dari cuaca di daerah penghasil beras.

Oleh karena itu iron stock atau cadangan dibutuhkan, jika kondisi panen beras tak semulus yang diperkirakan.

Lutfi pun menjamin jika beras impor tersebut akan digunakan ketika ada kebutuhan mendesak.

Seperti contohnya untuk bansos atau operasi pasar untuk stabilisasi harga.

"Kalau pun misalnya angka ramalannya memang bagus, tapi harga naik terus, itu kan mengharuskan intervensi dari pemerintah untuk memastikan harga itu stabil," jelas dia. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Alasan Mendag Impor Beras, Sebut Strategi Pemerintah Agar Tak Bisa Dipojokkan Spekulan