Cerita Otobus di Sleman, Sudah Terpukul Pandemi Covid-19, Kini Ditambah Aturan Larangan Mudik
Perusahaan bus sangat terdampak pandemi, apalagi sekarang ditambah larangan mudik, dirasa menyulitkan, bahkan berpengaruh sangat signifikan.
lihat foto
"Pergerakan penumpang tidak ada. Mau keluar pasti nombok. (Yang didapat) tidak nutup untuk membeli solar," ujarnya.
Apalagi, sekolah dan mahasiswa--yang selama ini menjadi langganan penumpang--masih belajar daring di rumah.
"Kita paling cuma membawa orang yang mau ke pasar saja," imbuh dia.
Baca juga: Nekat Mudik ke Sukoharjo? Bawa Surat Antigen Tetap Dikarantina 5 Hari, Tak Bawa Apalagi 14 Hari
Baca juga: Sempat Tegas Larang Mudik ke Solo, Kini Gibran Bersikap : Kalau Terpaksa, Bawa Hasil Swab PCR
Juriyanto mengatakan, satu armada tiap kali beroperasi, biasanya membutuhkan biaya sekitar Rp 100 ribu, untuk kebutuhan membeli solar.
Setelah seharian berputar mengelilingi sudut kota, jumlah penumpang sedikit, penghasilan yang didapat tidak lebih dari nominal tersebut.
Sebagian pengusaha, menurutnya masih ada yang sengaja beroperasi, hanya karena ingin ada rutinitas dan memanaskan mesin armada.
"Sebagian ada yang jalan, itupun nombok. Bisa pulang bawa puluhan ribu saja, sudah alhamdulillah," ujar Juriyanto.
Pihaknya berharap ada perhatian dari pemerintah.
Misalnya dalam bentuk insentif bebas biaya pajak atau pun bentuk lainnya.
"Kami minta, paling tidak pengusaha dan pengemudi transportasi ini dipikirkan," harapnya.
Selain bidang usaha transportasi, kebijakan larangan mudik lebaran juga dinilai berdampak bagi pengusaha Hotel dan Restoran.
Ketua PHRI Kabupaten Sleman Joko Paromo mengatakan, kebijakan pemerintah yang melarang mudik lebaran 2021 sangat memberatkan, di tengah upaya untuk bangkit akibat pandemi corona.
Kendati demikian, pihaknya mengapresiasi.
Sebab, dengan kebijakan itu, berarti pemerintah peduli dengan rakyat karena diharapakan dapat mengurangi penularan.
"Adanya larangan mudik ini, sebenarnya berat. Bukan hanya di Sleman, di daerah lain juga keberatan. Tapi mau bagaimana. Dengan kebijakan ini, artinya pemerintah juga peduli dengan rakyat, untuk mengurangi penularan COVIDovid-19," katanya.
