Tak Bangun RS Khusus, Gibran Pilih Maksimalkan RS Lapangan Vastenburg Solo, Hadapi Gelombang Corona

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Adi Surya Samodra

TRIBUNSOLO.COM, SOLO - Pemerintah Kota Solo nampaknya belum mengambil opsi penyediaan rumah sakit khusus Covid-19.

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka memilih untuk mengoptimalkan rumah sakit lapangan (rumkitlap) Benteng Vastenburg.

Itu dilakukan bila rumah sakit di Kota Solo benar - benar sudah mengalami outbreak atau penuh.

Apalagi saat ini tingkat keterisian tempat tidur pasien Covid-19 di rumah sakit mencapai 92 persen.

"Rumkitlap itu fleksibel. Kalau di sana penuh tinggal nambah tenda," kata Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, Sabtu (26/6/2021).

Baca juga: Ustaz Yusuf Mansur Kabarkan Quraish Shihab Tengah Dirawat di Rumah Sakit, Banjir Doa dari Warganet

Baca juga: Tawangmangu Ramai Wisatawan di Tengah Corona Menggila : Parkir Resto Penuh dengan Motor & Mobil

"Tenda dan tempat tidur tambahan sudah disiapkan Danrem," tambahnya.

Untuk diketahui, Rumkitlap saat ini berkapasitas 80 tempat tidur pasien Covid-19. Sebanyak 30 diantaranya sudah terisi.

Di samping itu itu, sambung Gibran, tambahan tenaga kesehatan di Rumkitlap bakal ditambah. Itu akan beberangan dengan penambahan tenda dan tempat tidur.

"Tenaga kesehatan kita persiapkan. Relawan juga," ucapnya.

Gibran menilai, tingginya angka keterisian tempat tidur rumah sakit karena pasien Covid-19 yang dilayani banyak dan berasal dari luar Kota Solo.

"BOR kita tinggi karena kita juga merawat orang-orang luar kota. Mereka kebanyakan dirujuk ke Solo," ujar Gibran.

Bangun RS?

Sebelumnya, penambahan tempat tidur pasien Covid-19 di rumah - rumah sakit tengah diupayakan untuk menghadapai lonjakan kasus.

Apalagi, tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit di Kota Solo sudah di atas 90 persen.

Itu disampaikan Ketua Pelaksana Harian Satgas Penanganan Covid-19 Kota Solo, Ahyani.

"Tingkat keterisian tempat tidur di atas 90 persen. Kita harus ambil langkah darurat," kata dia, Jumat (25/6/2021).

"Dinas Kesehatan harus menyiapkan tambahan bed rumah sakit. Bed di rumah sakit saat ini belum sepenuhnya untuk pelayanan Covid-19," tambahnya.

Baca juga: Pakai Baju Tentara & Mengaku Berpangkat Mayjen, Pria di Sragen Diamankan: Ternyata TNI Gadungan

Baca juga: Imbas Corona Mengganas, Minggu Semua Pasar dan Toko di Boyolali Ditutup, Warga Diminta di Rumah Saja

Penambahan 40 persen tempat tidur rumah sakit, sambung Ahyani, diharapkan bisa dilakukan.

"Jumlah sekarang yang baru dibuka di kisaran 600-an, itu bisa didoromg sampai mendekati 1.000 bed untuk melayani pasien," ucapnya.

Selain itu, Pemkot Solo saat ini tengah menggagas rumah sakit pusat penanganan Covid-19.

"Baru digagas. Salah satunya rumah sakit khusus untuk Covid-19. Itu biar fokus penanganan di situ," ujar dia.

Namun, itu juga mempertimbangkan perkembangan kasus Covid-19 di Kota Solo.

"Untuk sekarang penambahan bed dulu," ucap Ahyani.

Kasus Meningkat

Tempat tidur pasien Covid-19 di beberapa rumah sakit Kota Solo mulai penuh saat jumlah temuan kasus meningkat.

Peningkatan dari 21 Juni hingga 22 Juni misalnya. Ada penambahan lebih kurang 127 kasus dan membuat total kasus sebanyak 12.292.

Dengan rincian, 10.872 sembuh, 684 isolasi mandiri, 145 perawatan, dan 591 meninggal dunia.

Peningkatan kasus yang mencapai yang mencapai tiga digit tersebut menjadi satu penyebab kapasitas tempat tidur pasien Covid-19 penuh.

Baca juga: Awas Kecele! Mulai Malam Ini Jalan Pandanaran Boyolali Ditutup, Ada PPKM Mikro di Tengah Corona Naik

Baca juga: Makin Ramai Isu Ada Pasien Dicovidkan, Apakah Bisa Terjadi? Dokter RS UNS Solo ini Beri Penjelasan

Baik, rumah sakit yang dikelola Pemprov Jawa Tengah ataupun Pemkot Solo.

RSUD Bung Karno, misalnya. Sebanyak 35 tempat tidur pasien Covid-19 yang disiapkan sudah penuh.

Direktur RSUD Bung Karno Kota Solo, Wahyu Indianto tidak menampik kondisi tersebut.

"Sampai hari ini, RSUD Bung Karno sudah full. Tidak bisa menerima pasien (lagi)," kata Wahyu kepada TribunSolo.com, Selasa (22/6/2021).

Para pasien Covid-19 yang dirawat di RSUD Bung Karno Solo kebanyakan berasal dari Kota Solo.

Hanya ada lebih kurang 10 tempat tidur yang terpakai untuk pasien Covid-19 luar Kota Solo.

Penuhnya tempat tidur pasien Covid-19 berimbas adanya antrean pasien di RSUD Bung Karno.

"Ada antrean dari puskemas. Itu dikarenakan 35 tempat tidur yang kami miliki sudah penuh," ucap Wahyu.

Meski begitu, Wahyu belum berani menambah kapasitas tempat tidur di RSUD Bung Karno.

Menurutnya, bila itu dilakukan bisa berisiko tingkat kelelahan tenaga kesehatan RSUD Bung Karno meningkat.

Baca juga: Update Masjid Raya Syeikh Zayed Hadiah untuk Jokowi di Solo, Wali Kota Gibran Yakini 15 Bulan Kelar

Baca juga: Kebakaran di Permukiman Padat Sondakan Solo, Warga Sempat Panik, Api Membesar Sebelum Damkar Datang

Apalagi, mereka masih melayani lebih kurang 350 vaksinasi dan lebih kurang 350 swab saban harinya.

"Tidak gampang nambah daya tampung (kapasitas tempat tidur)," jelas Wahyu.

"Kalau dipaksakan tenaga kesehatanku yang tidak ada. Saya harus memikirkan keselamatan mereka, kalau sampai mereka kelelahan bisa ambruk," tambahnya.

Kondisi RSUD Bung Karno juga dialami RSUD Dr Moewardi.

Tempat tidur pasien Covid-19 sebanyak lebih kurang 320 dan semua sudah terisi.

Kondisi tersebut tidak ditampik Direktur RSUD Dr Moewardi, Cahyono Hadi.

"Memang full, kami mengupayakan masuk semua," kata Cahyono.

Dari pantauan TribunSolo.com, sejumlah pasien Covid-19 nampak menunggu antrean dalam tenda yang ada di pelataran RSUD Dr Moewardi.

Petugas berpakaian alat pelindung diri (APD) lengkap tampak sesekali keluar masuk ke tenda.

"Tenda itu untuk menunggu sementara di situ, tapi kita usahakan cepat masuk," ujar Cahyono.

Kebanyakan pasien Covid-19 yang dirawat di RSUD Dr Moewardi berasal dari luar Kota Solo. Diantaranya, Kudus, Pati, dan Grobogan.

Dengan kondisi itu, pihak RSUD Dr Moewardi tengah mengupayakan penambahan tempat tidur pasien Covid-19.

"Kita sedang mengupayakan," ucap Cahyono.

Wacana Lockdown

Adanya wacana dari pusat dan Pemprov Jateng soal mikro lockdown ditanggapi Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka.

Wacana ini muncul dari Menko Perekonomian Airlangga Hartarto soal pembatasan jam operasional di pusat perbelanjaan hingga pukul 20.00 WIB.

Disamping itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memerintahkan bupati dan wali kota di zona merah Covid-19 menerapkan micro lockdown.

Gibran mengatakan di Kota Solo masih akan dilakukan pengkajian.

Baca juga: Perusakan Makam Mojo, Gibran Minta Polisi Bertindak, Kapolresta : Toleransi Harus Ditegakkan di Solo

Baca juga: Kini Solo Punya Mobil Layanan Vaksinasi Covid-19 Keliling, Sasar Lansia dan Pra Lansia

“Tutup sampai jam 8 malam di Solo nanti kita akan review dulu,” kata dia kepada TribunSolo.com, Selasa (22/6/2021).

Menurut Gibran kebijakan tersebut tidak bisa disamaratakan di setiap daerah dan wilayah.

“Keadaan setiap kota, daerah itu beda,” ujarnya.

“Ya ada yang sudah terkendali ada yang masih merah, ya kita tidak ingin mempersulit,” tambahnya.

Gibran menyampaikan dalam kesempatannya pihak pemerintah kota tidak ingin mempersulit kegiatan pemulihan ekonomi.

“yang jelas nanti kita akan kendalikan, akan kita tinjau lagi, instuksi dari pemerintah dan Gubernurnya,” jelasnya.

Tak Akan Lockdown

Di tengah ada wacana lockdown, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka tetap tidak menghendaki cara tersebut.

Menurut Gibran, saat ini kasus corona di Solo masih terkendali, sehingga tidak perlu menerapkan lockdown. 

Meski Solo kini dikepung beberapa kabupaten yang berstatus zona merah Covid-19. 

"Lockdown penyekatan belum ada instruksi, semoga kita tak tertular," terangnya kepada TribunSolo.com, Senin (21/6/2021).

Dia mengatakan, walaupun saat ini tempat isolasi di Solo banyak terisi, namun kasus positif corona masih rendah. 

Baca juga: Solo Dikepung Zona Merah, Wali Kota Gibran Tak Mau Lockdown: Masyarakat Harus Prokes 

Baca juga: Tak Hanya Wali Kota Solo Gibran, Bupati Klaten Sri Mulyani Juga Tolak Lockdwon,Meski Kini Zona Merah

"Keterisian kamar kita memang tinggi di atas 80 Persen tapi ya kalau kita lihat justru kita merawat orang-orang se-Solo Raya," tambahnya.

"Tadi sudah saya rapatkan bersama Bu Ning (Dinkes) dan pak Yani (Sekda) ya seperti yang sudah saya bilang akan disediakan ruang karantina baru," paparnya.

Gibran menyampaikan, pihaknya masih belum akan melakukan pengetatan di Kota Solo.

"Kita tambah tempat baru, nanti ada tapi semoga tidak terpakai," ungkapnya.

"Pokoknya kegiatan sosial tidak akan dipersulit yang penting prokesnya diketatkan," aku dia menekankan.

Gibran Tolak Lockdown

Wacana karantina wilayah atau lockdown diterapkan di seluruh jawa mengemuka beberapa waktu belakangan ini.

Ini menyusul temuan varian mutasi virus Corona di beberapa kawasan pulau Jawa. 

Di Kudus, Brebes, dan Cilacap, misalnya, mayoritas temuan yakni mutasi B1617 atau Delta.

Baca juga: Gibran Dicurhati Pasien Asal Solo, Ogah Isolasi di Asrama Haji Donohudan : Takut Corona Jenis Delta

Baca juga: Terungkap Alasan Wali Kota Solo Gibran Panggil Driver Gojek Viral : Intinya Sudah Selesai, Beres Toh

Mencuatnya wacana lockdown seluruh Jawa ditanggapi Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. 

Ia menolak wacana tersebut dengan alasan kondisi tiap daerah berbeda sehingga tidak bisa diterapkan kebijakan yang sama.

"Lockdown se-Jawa, kurang fair. Terutama untuk kota yang tidak zona merah," kata Gibran, Rabu (16/6/2021).

"Kalau di-lockdown dengan keadaan seperti ini ya tidak fair. Situasi kita dan Kudus beda. Kita lebih sehat," tambahnya.

Baca juga: Siapa Pesan Miras yang Bikin Driver Ojol Diperiksa? Gibran : Itu Wewenang Pak Kapolres

Gibran mengklaim Covid-19 di Kota Solo sudah terkendali dengan baik berkat kinerja Pemkot Solo dan masyarakat.

"Solo sebenarnya aman," katanya.

Dia juga tidak mau menetapkan status siaga satu untuk Solo.

Oleh karenanya, Gibran merasa juga tidak perlu mengimitasi keputusan, seperti yang diambil Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Ridwan, seperti diketahui, telah menetapkan Bandung Raya siaga satu sebagai buntut lonjakan kasus Covid-19.

Baca juga: Usai Ziarah ke Makam Ibunda, Jokowi Sempat Temui Gibran di Solo Selama 5 Menit, Ini yang Dibahas

"Saya rasa kurang fair kalau dipukul rata. Kita berbeda dengan Kudus atau kota-kota zona merah," ucap dia.

"Kita tunggu instruksi gubernur (Ganjar Pranowo)," tambahnya.

Namun, bila menilik data statistik Covid-19 Kota Solo, kasus aktif cukup landai pada Maret 2021 berada di kisaran 200 sampai 250.

Namun, jumlah tersebut mengalami peningkatan dua kali lipat. 

Baca juga: Style Terbaru Gibran Sejak Jadi Wali Kota Solo : Pakai Kacamata Hitam Model Ray-Ban Aviator

Kenaikan itu nampak bila menilik data kasus Covid-19 sejak 1 Juni sampai 15 Juni 2021 yang tercatat sebanyak 566 kasus aktif tambahan.

Dari penambahan kasus tersebut belum ditemukan mutasi virus Corona, termasuk Delta. 

Itu baru bisa dipastikan dari hasil uji Whole Genome Sequencing (WGS). Seperti diketahui, Pemkot Solo tengah menunggu hasil uji 10 sampel.

"Jangan sampai (ada temuan varian baru). Kita masih menunggu hasilnya," ujarnya.

Klaten Tolak Lockdown

Sementara itu, Bupati Klaten Sri Mulyani menolak adanya rencana karantina wilayah (lockdown).

Meski ada lonjakan kasus Covid-19 yang membuat Klaten yang sebelumnya zona oranye menjadi zona merah.

Langkah Sri Mulyani ini seakan seperti pernyataan Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka yang menolak adanya lockdown.

Sri menerangkan, meski Klaten zona merah pihaknya tidak akan memberlakukan karantina wilayah (lockdown).

Baca juga: Gibran Blak-blakan, Meski Jokowi Orang Nomor 1 di Indonesia, Ultah Tak Ada Perayaan Apalagi Pesta

Baca juga: 95 Buruh Pabrik Sepatu di Jaten Karanganyar Positif Corona, Muncul Usai Mengeluh Batuk & Sesak Napas

"Klaten tidak akan lockdown," terang dia kepada TribunSolo.com, Senin (21/6/2021).

Menurutnya, opsi lockdown tidak dipilih karena untuk bisa menerapkan lockdown harus mengajukan izin ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Pertimbangannya kalau mau lockdown harus izin ke Kemendagri," ujarnya.

Dia menegaskan bahwa tidak bisa menerapkan lockdown secara sepihak.

"Tidak boleh lockdown secara sepihak," paparnya.

Adapun langkah yang dipilih untuk mengurangi penyebaran virus corona dengan memperketat PPKM mikro.

Ia menyebut, dalam aturan PPKM mikro disebutkan warga dilarang mengadakan hajatan, dan operasi yustisi di tempat-tempat yang berpotensi terjadi kerumunan di 26 kecamatan.

Kemudian tidak ketinggalan ibadah di rumah masing-masing, dan pembatasan jam operasional dari angkringan hingga toko modern harus tutup pukul 21.00 WIB.

"Hajatan tidak boleh, bolehnya ijab kabul yang dihadiri maksimal 20 orang. Ibadah pun di rumah masing-masing."

Bahkan mereka yang berada di tempat kerumunan akan dicek kedisiplinannya soal prokes dan akan menggelar rapid tes antigen secara acak.

"Tujuannya agar ada efek jera dan mengurangi mobilitas keluar rumah," jelas dia. (*)