Breaking News:

Virus Corona

Jelang PPKM Darurat Berakhir, Presiden Jokowi: Pelonggaran Dilakukan Jika Penularan Covid-19 Rendah

Aturan soal penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat dijadwalkan berakhir pada Selasa, (20/7/2021).

Editor: Naufal Hanif Putra Aji
KOMPAS.COM/ANDI HARTIK
Presiden Joko Widodo saat hadir secara virtual dalam Dies Natalis ke-58 Universitas Brawijaya (UB), Selasa (5/1/2021). 

TRIBUNSOLO.COM - Aturan soal penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat dijadwalkan berakhir pada Selasa, (20/7/2021).

Sebelumnya, aturan ini telah berlaku mulai dari 3-20 Juli 2021 di Pulau Jawa dan Bali.

Baca juga: Pasca Membuat Baliho Kontroversial, Kades Jenar Sragen Dipanggil Polisi : Namun Tidak Ditahan

Jelang aturan ini habis masa berlakunya sebuah "sinyal" muncul dari pusat kepada para petinggi daerah.

Presiden Joko Widodo baru saja memberikan pengarahan kepada Kepala Daerah se-Indonesia secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin, (19/7/2021).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku paham adanya aspirasi dari masyarakat agar kegiatan sosial dan ekonomi dilonggarkan dalam 

Jokowi menekankan pelonggaran tersebut  baru bisa dilakukan apabila kasus penularan Covid-19 rendah.

"Hal semacam ini (pelonggaran) bisa dilakukan jika kasus penularan rendah. jika kasus kronis yang masuk ke rumah sakit juga rendah," kata Jokowi.

Baca juga: Terpukul PPKM Darurat, PKL di Sukoharjo Ajukan Audiensi dengan Pemkab dan DPRD, Ini Tuntutannya

Apabila pelonggaran kegiatan sosial dan ekonomi dilakukan di saat kasus penularan belum melandai maka penyebaran Covid-19 akan kembali meningkat.

Dampaknya banyak pasien Covid-19 yang harus dirawat di Rumah Sakit.

Apabila pasien terlalu banyak, maka fasilitas kesehatan akan kolaps.

"Hati-hati juga dengan ini," kata Jokowi.

Dalam penanganan Pandemi Covid-19 sekarang ini, kata Jokowi,  yang paling penting yakni adalah percepatan vaksinasi dan kedisiplinan penerapan protokol kesehatan, terutama dalam memakai masker.

Oleh sebab itu ia meminta,  Gubernur, Bupati,  Wali Kota, dan Forkopimda bertanggungjawab dan fokus terhadap dua hal tersebut. 

"Pemerintah pusat akan memberikan dukungan, dan kembali lagi kuncinya adalah kepemimpinan lapangan mulai dari kepala daerah Camat, Kepala Desa dan Lurah, termasuk di dalamnya adalah tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh sosial dan organisasi sosial dan keagamaan di tingkat lokal bawah," pungkasnya.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Jokowi Akui Ada Permintaan Pelonggaran Kegiatan Sosial dan Ekonomi Selama PPKM Darurat, 

Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved