Anggota DPRD Solo Tak Setuju Potong Tunjangan PNS untuk Tambal Kas Daerah : Itu Melanggar HAM

Dikatakan, TPP yang dipotong ini akan digunakan untuk penanganan Covid-19 di Kota Solo. 

Kebijakan tersebut telah diajukan dan disetujui oleh DPRD Solo.

Anggota Komisi I DPRD Solo, Ginda Ferachtriawan menyebut bahwa pemotongan itu akan berkisar pada 10 hingga 30 persen TPP ASN Kota Solo.

Baca juga: Kisah Anak Kost Terpapar Corona di Karanganyar: Disuruh Pulang, hingga Kesulitan Cari Tempat Isoman

Baca juga: Alasan Grha Wisata Niaga Solo Tak Lagi Jadi Lokasi Karantina, Satgas Corona : Masyarakat Tak Nyaman

"Adapun nominalnya masih kita musyawarahkan, namun untuk pemotongan sudah pasti dilakukan," katanya.

Ginda menjelaskan, bahwa pemotongan ini bertujuan untuk menutup defisit anggaran yang mencapai Rp 90 miliar yang digunakan sebagai penanganan Covid-19.

"Anggaran kita banyak habis untuk Bansos dan BTT (biaya tidak terduga) yang nilanya mencapai Rp 110 miliar," ungkapnya.

Dirinya menambahkan, bahwa nantinya para ASN dari tenaga kesehatan akan diberi pengecualian soal pemotongan TPP ini.

Baca juga: Kubur Jenazah Corona Ternyata Petinya Kosong, Kades di Klaten : Tak Curiga karena Peti Besar & Berat

"Nanti kami minta agar nakes diberi pengecualian, karena mereka garda terdepan dalam penanganan Covid-19 ini," jelasnya.

Pemotongan ini akan dimulai pada Bulan Agustus hingga akhir tahun 2021.

"Rencananya hingga akhir tahun 2021, sembari melihat situasi dan kondisi," ucapnya.

Anggota dari Fraksi PDIP ini juga meminta para ASN untuk berbesar hati dalam pemotongan anggaran ini, demi memberantas Covid-19 yang masih merajalela.

Baca juga: Sudah Terlanjur Viral, Ternyata Kimia Farma Sukoharjo Batal Layani Vaksinasi Corona Mandiri Hari Ini

"Kami dari dewan juga banyak mengalami pemotongan dari tunjangan hingga anggaran kunjungan kerja yang semuanya dialokasikan ke dana Covid-19," imbuhnya. (*)