Breaking News:

Cara Mencairkan Jaminan Hari Tua BPJS Ketenagakerjaan, Berikut Daftar Dokumen yang Diperlukan

Beberapa dari Anda mungkin kini masih bingung cara mengajukan klaim Jaminan Hari Tua (JHT) di BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek).

Editor: Naufal Hanif Putra Aji
Tribun Pekanbaru
Ilustrasi. 

TRIBUNSOLO.COM - Beberapa dari Anda mungkin kini masih bingung cara mengajukan klaim Jaminan Hari Tua (JHT) di BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek).

Dilansir dari Kompas.com, peserta BPJS Ketenagakerjaan yang bisa mengajukan di antaranya mencapai usia 56 tahun, mengalami cacat total tetap, berhenti bekerja (mengundurkan diri atau PHK), kepesertaan minimal 10 tahun untuk klaim sebagian dari 10 persen atau 30 persen.

Baca juga: Syarat Vaksinasi Lansia Berpenyakit Kronis di Sragen : Kondisi Baik dan Terdaftar di BPJS Kesehatan

Berikutnya adalah karena pemohon klaim akan meninggalkan Indonesia untuk selamanya.

Ini berlaku bagi Warga Negara Indonesia (WNI) atau Warga Negara Asing (WNA).

Cara Pengajuan Klaim JHT

Terdapat dua cara untuk mengajukan klaim, pertama langsung datang ke Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan (offline) dan klaim secara daring (online).

Bagi yang ingin mengajukan klaim secara fisik atau offline berikut prosedurnya:

1. Persiapkan dokumen asli sesuai kriteria peserta.
2. Aktifkan fitur GPS dan pastikan berada di sekitar lokasi Kantor Cabang BP Jamsostek.
3. Scan kode batang (QR Code) yang terdapat di kantor cabang.
4. Isi data pada kolom yang tersedia.
5. Unggah dokumen persyaratan klaim.
6. Dapatkan notifikasi atau informasi pemberitahuan pengajuan klaim berhasil dilakukan.
7. Perlihatkan notifikasi pengajuan klaim yang berhasil tersebut kepada petugas agar mendapat nomor antrean.
8. Petugas akan memanggil nomor antrean untuk verifikasi wawancara.
9. Dapatkan tanda terima pengajuan berkas klaim.
10. Lakukan penilaian kepuasan melalui e-survey.
11. Terakhir, peserta akan menerima saldo JHT di rekening yang didaftarkan.

Di masa pandemi ini, BPJS Ketenagakerjaan juga bisa melayani pengajuan klaim secara daring. Langkah pengajuan klaim JHT online sebagai berikut:

1. Lakukan registrasi melalui lapakasik.bpjsketenagakerjaan.go.id.
2. Isi data pada halaman situs tersebut.
3. Unggah semua persyaratan dokumen serta foto diri peserta dengan format JPG, JPEG, PNG, dan PDF dengan ukuran maksimal 6 megabyte (Mb).
4. Dapatkan konfirmasi data pengajuan, kemudian klik Simpan.
5. Lalu, tunggu jadwal wawancara secara online yang akan dikirim melalui email pengaju.
6. Petugas akan menghubungi dan memverifikasi melalui sambungan video call.
7. Peserta akan menerima saldo JHT di rekening yang terdaftar.

Baca juga: Curhat Rumah Sakit di Solo Hadapi Serbuan Pasien Covid-19 : Biaya BPJS Ternyata Tak Langsung Cair

Dokumen untuk klaim JHT

Dokumen yang diperlukan saat hendak mengajukan klaim JHT bagi yang mengundurkan diri, terkena PHK dan WNI yang ingin keluar dari Indonesia yakni:

  • Kartu kepesertaan BP Jamsostek;
  • e-KTP atau KTP elektronik;
  • Kartu Keluarga (KK);
  • Buku tabungan;
  • Surat keterangan berhenti bekerja, surat pengalaman kerja, surat perjanjian kerja, atau surat penetapan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI); dan
  • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) jika punya.

Bagi peserta BP Jamsostek yang pensiun, pengajuan klaim JHT selain dokumen di atas, juga dibutuhkan surat keterangan pensiun.

Kemudian, untuk pengajuan klaim JHT 10 persen, perlu melampirkan surat keterangan masih aktif bekerja atau surat keterangan berhenti bekerja. Pengajuan klaim JHT 10 persen ini bakal dikenakan pajak progresif apabila jarak pengambilan lebih dari 2 tahun.

Adapun untuk pengajuan klaim JHT sebesar 30 persen, syarat tambahannya selain surat keterangan masih aktif bekerja atau berhenti dari perusahaan, juga diperlukan dokumen perbankan serta buku tabungan bank kerja sama pembayaran JHT 30 persen untuk kepemilikan rumah.

Sementara bagi WNA yang ingin meninggalkan wilayah NKRI, dokumen yang diperlukan adalah Kartu kepesertaan BP Jamsostek, paspor yang masih berlaku, Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS), buku tabungan, surat pernyataan tidak bekerja lagi di Indonesia, surat keterangan berhenti bekerja atau surat kontrak kerja, serta NPWP.

(Kompas.com)

Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved