Kata Gibran Soal NIK dan Sertifikat Vaksin Jokowi yang Bocor dan Tersebar di Medsos

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Iqbal Fathurrizky

TRIBUNSOLO.COM, SOLO - Publik dihebohkan dengan beredarnya NIK dan sertifikat vaksin Presiden Jokowi beberapa waktu terakhir ini. 

Berkaitan dengan kabar tersebut, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang juga Putra Sulung Presiden Jokowi menanggapi santai. 

"Tanya kepada yang berwenang saja, itu kan di luar wewenang saya," kata dia kepada TribunSolo.com, Sabtu (4/9/2021)

Selain itu Gibran juga menyarankan kepada masyarakat untuk tidak membuat tangkapan layar untuk sertifikat vaksin.

Baca juga: Kronologi NIK dan Sertifikat Vaksin Presiden Jokowi Bocor, Sempat Terpampang Jelas di Situs KPU

Baca juga: Viral Pria Ngamuk di Kantor Desa, Diduga Depresi Usai Kalah Pilkades, Sebut-sebut Nama Jokowi

Gibran menjelaskan untuk sertifikat vaksin yang sudah diterima masyarakat disarankan untuk langsung di masukan ke aplikasi Peduli Lindungi agar data aman.

"Kalau sudah vaksin tidak usah diprint, tidak usah dibuat status, cukup pakai Peduli Lindungi saja," kata Gibran.

"Nanti takutnya ada yang iseng, NIK dibuat nyewa VCD," tambahnya.

Bocor ke Publik

Keamanan data pribadi semakin menjadi sorotan di tengah masyarakat.

Hal ini tak lepasusai data pribadi Presiden Joko Widodo tersebar di dunia maya.

Baca juga: Informasi Pembukaan Simpang Siur, Bikin Pengunjung Kecele: Sebelumnya Dapat Info Sudah Dibuka

Padahal, baru-baru ini publilk dihebohkan dengan kebocoran data 1,3 juta pengguna aplikasi Electronic-Health Alert Card (e-HAC) dan sejumlah kebocoran data lainya dari instansi pemerintahan dalam beberapa bulan belakangan.

Kini, 16 digit nomor induk kependudukan (NIK) dan data lainnya dari orang nomor satu di Indonesia pun bocor dan tersebar luas ke publik.

Dilansir dari Kompas.com, adapun informasi tersebut berasal dari laman resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada bagian form calon Presiden RI untuk Pemilu 2019.

Saat diakses, laman tersebut masih bisa dibuka dan data Jokowi masih tertulis secara lengkap.

Berdasarkan penelusuran Kompas.com, selain NIK, data pribadi yang diunggah pada laman KPU tersebut terdiri dari data pribadi, riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, riwayat organisasi, riwayat penghargaan dan publikasi yang pernah dilakukan.

Setelah NIK terungkap ke publik, data itu kemudian digunakan warganet untuk melakukan cek kartu vaksin Covid-19 milik kepala negara di aplikasi PeduliLindungi.

Menkes kini ungkap data yang beredar sudah ditutup

Dilansir dari TribunNews, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin buka suara terkait kabar bocornya data pribadi dan sertifikat vaksin milik Presiden Joko Widodo (Jokowi) di media sosial (medsos) Twitter.

Budi mengatakan saat ini akses data pribadi sang presiden sudah ditutup.

Diketahui, sebelumnya dikabarkan sertifikat vaksin Covid-19 milik Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebar dan viral di media sosial.

Hal itu berawal dari terkuaknya data pribadi Presiden, mulai dari nama, tanggal lahir, hingga Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Data tersebut pun digunakan warganet untuk mengecek sertifikat vaksin milik Jokowi.

Kemudian, sertifikat milik Jokowi pun di-publish di platform Twitter.

Dikatakannya, tak hanya milik presiden, data pribadi milik beberapa pejabat juga sempat tersebar.

"Sekarang sudah dirapikan, sekarang data pejabat sudah ditutup."

"Bukan hanya bapak Presiden, tapi banyak pejabat yang NIK-nya jadi sudah tersebar informasinya ke luar."

"Kita menyadari itu, sekarang kami tutup beberapa pejabat yang sensitif, yang memang beberapa data pribadinya sudah terbuka akan kami tutup," jelas Budi dalam konferensi pers yang disiarkan YouTube Kompas TV, Jumat (3/9/2021).

Budi Gunadi Sadikin juga mengingatkan bahwa NIK adalah data privasi seseorang.

Jadi, membocorkan data pribadi siapapun, termasuk presiden dilarang UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

"Itu inklusif secara UU ITE tidak boleh. Secara hukum, salah."

"Secara etis pun tidak baik. Itu kan hak pribadi," ucap Menkes, dikutip dari konferensi pers yang disiarkan YouTube Kompas TV, jumat (3/9/2021).

Ia pun meminta masyarakat untuk tidak menyebarkan data pribadi milik orang lain sebagai bentuk menghargai privasi seseorang.

Apabila masyarakat secara tidak sengaja tahu, diimbau untuk tetap merahasiakannya.

"Yuk kita bangun budaya yang lebih sehat, budaya yang lebih benar bahwa masing-masing punya hak pribadi."

"Kalau toh kebetulan tahu, karena sifatnya pribadi, secara budaya dan secara hukum kita harus menjaga privasi yang bersangkutan," jelas dia.

Sebelumnya, pemakaian NIK Jokowi untuk membocorkan sertifikat vaksin ini disayangkan oleh pihak istana.

Baca juga: Momen Jokowi Sentil Tokoh Parpol Ramai-ramai Pasang Baliho: Bisa Kena Marah Saya

Jubir Presiden buka suara

Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman, menyayangkan beredarnya sertifikat vaksin serta data pribadi milik Presiden di dunia maya.

"Menyayangkan kejadian beredarnya data pribadi tersebut," kata Fadjroel kepada Tribunnews.com, Jumat (3/9/2021).

Fadjroel meminta pihak terkait untuk segera menindaklanjuti kebocoran data milik orang nomor satu di Indonesia tersebut.

"Agar kejadian serupa tidak terulang," katanya.

Menurut Fadjroel keamanan data Pribadi harus menjadi perhatian serius, bukan hanya milik Presiden juga milik masyarakat luas.

 "Berharap pihak terkait segera melakukan langkah khusus untuk mencegah kejadian serupa termasuk melindungi data milik masyarakat," pungkasnya.

(Tribunnews.com/Shella Latifa/ Taufik Ismail)