NIK Bermasalah saat Vaksinasi di Wonogiri, Warga Diminta Langsung Lapor ke Disdukcapil

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Erlangga Bima Sakti 

TRIBUNSOLO.COM, WONOGIRI - Pelaksanaan percepatan vaksinasi di Wonogiri menemui sejumlah kendala. Salah satunya yakni permasalahan administrasi kependudukan. 

Hal tersebut harus segera diatasi agar masyarakat segera bisa mendapatkan jatah suntikan vaksinnya. 

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Wonogiri, Sungkono menyampaikan bahwa memang ditemukan masalah terkait Nomor Induk Kependudukan (NIK) saat proses vaksinasi.

Baca juga: Di Solo, Polisi Terapkan Tilang Vaksin: Khusus Pelanggar Lalu Lintas yang Belum Vaksin 

Baca juga: Menkes Budi Gunadi Sebut Kurangi Jatah Vaksin untuk Solo, Ini Jawaban Gibran 

Kendala yang sering ditemukan yakni masalah NIK yang sudah digunakan vaksinasi oleh orang lain. 

Saat menemukan masalah itu, masyarakat diminta untuk melaporkan ke Disdukcapil. Bisa saja nanti akan diterbitkan NIK baru untuk yang bersangkutan. 

"Nanti NIK-nya akan kita periksa dulu, namun harus datang ke Disdukcapil," jelasnya kepada wartawan, Kamis (30/9/2021).

Baca juga: Jadwal Vaksinasi di Boyolali Hari Ini : 54 Ribu Dosis Tersebar di Seluruh Desa di Boyolali  

Selain itu, masalah lain yang muncul yakni data NIK belum update. Hal tersebut muncul saat masyarakat memiliki kepentingan dengan bank.

"Jika NIK-nya belum terupdate untuk keperluan vaksinasi, maka akan kita lalukan update. Kita temukan sekitar 30-40, tapi sudah kita atasi," kata dia. 

Nantinya saat data sudah diupdate, Sungkono menjamin masyarakat bisa segera melakukan vaksinasi.

Baca juga: Jekek Tak Mau Ambil Resiko Pelajar Wonogiri Tertular Corona: Semua Siswa Divaksin Baru PTM

Di tempat berbeda, Bupati Wonogiri Joko Sutopo menjelaskan permasalahan NIK merupakan ranah administratif. 

Masyarakat tak perlu ambil pusing dengan hal itu, pihaknya menegaskan bahwasanya yang menjadi prioritas adalah warga segera bisa mendapatkan vaksin sehingga menjadi lebih terlindungi. 

Pria yang akrab dengan sapaan Jekek itu menilai, permasalahan NIK yang ditemukan itu merupakan tanggung jawab pemerintah. Masyarakat tinggal terima jadi untuk KTP dan NIK-nya.

"Pada prinsipnya, bila administrasi kependudukan mengalami masalah, yang bersangkutan akan tetap divaksin. Ironis apabila tidak vaksin karena adminduknya bermasalah," kata dia. 

"Misalnya tinggal di Ngadirojo, kan termasuk warga negara Indonesia, saat ini vaksinasi yang jadi prioritas," imbuhnya. (*)