Deklarasi, Tukang Parkir di Solo Minta Ketum PDIP Megawati Pilih Ganjar Pranowo Jadi Capres 2024

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Fristin Intan Sulistyowati

TRIBUNSOLO.COM, SOLO - Seratusan juru parkir (jukir) Kota Solo mendeklarasikan diri mendukung Ganjar Pranowo maju dalam Pilpres 2024.

Dari pantauan TribunSolo.com, mereka mendatangi kediaman Ketua DPC DPIP Solo, FX Hadi Rudyatmo di Pucangsawit, Kecamatan Jebres, Minggu (9/1/2022).

Mereka yang mengatasnamakan Asosiasi Parkir Kota Surakarta (Asparta) mengawali jalan kaki dari Taman Makam Pahlawan (TMP) Kusuma Bakti Solo.

Tampak mereka berbaris rapi lengkap menggunakan seragam yang biasanya dipakai saat berjaga berwarna biru dan membawa sejumlah poster.

Di antaranya 'Ganjar Pranowo The Next Presiden' yang menampilkan foto Gubernur Jateng itu saat tengah salam Metal pada tangannya.

Kemudian ada 'Kalau Bangsa Mau Mendapat Anugeran (Ganjaran), Presiden 2024-2029 Ya Ganjar Pranowo'.

Sekretaris Asparta, Joko Sri Widodo mengungkapkan maksud dan tujuan 100-an jukir mendatangi FX Rudy langsung.

Bahkan mereka diterima FX Rudy yang kala itu menggunakan seragam PDIP serba merah.

Baca juga: Blak-blakan, Ganjar Sebut Tak Tahu Secara Resmi Dilaporkan ke KPK, Juga Akui Belum Terima Suratnya

Baca juga: Ganjar Dilaporkan ke KPK soal Dugaan Korupsi e-KTP, Rudy : Politis, Elektabilitas di Pilpres Tinggi

"Kami yang tergabung dalam Asparta menyampaikan kepada DPC PDIP Solo bahwa dalam Pemilihan Presiden tahun 2024 kami menyatakan mendukung Pak Ganjar Pranowo untuk jadi Presiden 2024-2029," ungkap dia kepada TribunSolo.com.

Joko berharap surat aspirasi yang disampaikan Asparta bisa diteruskan kepada Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

FX Rudy mengapresiasi penyampaian aspirasi yang dilakukan Asparta.

"Ini langkah yang perlu saya acungi jempol, langkah yang luar biasa, menyampaikan aspirasi kepada induk organisasi," terangnya.

"Aspirasi itu tentu segera kami sampaikan kepada ketum, DPP dan DPD,” jelas dia.

FX Rudy diharapkan menjadi pertimbangan partai dalam menentukan rekomendasi capres 2024.

"Semoga aspirasi ini nanti diikuti oleh teman-teman yang lain. Tidak hanya di Solo, tapi mungkin di seluruh Indonesia, aspirasinya bisa disampaikan seperti ini," harap dia.

Kata Rudy Ganjar Dilaporkan KPK

Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudyatmo ikut menanggapi kabar terbaru soal Ganjar Pranowo.

Di mana Gubernur Jawa Tengah itu yang dilaporkan ke KPK atas dugaan kasus korupsi e-KTP oleh Presidium Poros Nasional Pemberantasan Korupsi (PNPK) Adhie Massardi.

Rudy mengaku tidak ada masalah dengan langkah pelaporan tersebut.

"Dinamika politik seperti ini, namun saya juga sangat setuju kalau ada lembaga anti korupsi atau apa pun namanya yang melaporkan siapa pun," kata Rudi kepada TribunSolo.com, Jumat (7/1/2022).

"Mohon dalam penanganannya nanti KPK, ditangani sampai ke akar-akarnya," jelas dia.

Hanya saja lanjut Rudy, pelaporan tersebut terkesan menjadi penghalang dari Ganjar Pranowo jika akan mengikuti Pencalonan Presiden (Pilpres) 2024.

"Sekarang Pak Ganjar elektabilitasnya tinggi untuk capres, sehingga saya menanggapi secara sederhana itu," terang dia.

Dia mengaku setuju, tetapi pelaporan harus ke semua dengan cacatan bahwa ada bukti-bukti yang autentik bahwa mereka ini terlibat dalam tindak pidana korupsi.

"Yang dilaporkan jangan hanya yang masa lalu tapi massa sekarang juga," jelas dia.

Baca juga: Daftar Pejabat Hadiri Groundbreaking Rel Layang Joglo Solo : Dari Ganjar hingga 2 Menterinya Jokowi

Baca juga: Pasangan Gibran-Kaesang Disebut Cocok Jadi Capres-Cawapres dalam Pilpres 2024, Begini Reaksinya

Rudy juga mengaklaim pelaporan ini bisa dikatakan sarat dengan muatan politik, sehingga Rudy meminta KPK untuk bersikap seleksif.

"Itulah namanya politis, dikatakan namanya politis juga bisa, tidak bermuatan politis juga boleh-boleh saja," ujarnya.

Meski demikian, Rudy juga percaya kasus tersebut telah tuntas sebelum Ganjar Pranowo mencalonkan sebagai Gubernur Jawa Tengah.

"Tapi yang jelas kenapa bukan saat Pak Ganjar pencalonan gubernur, sehingga KPK sendiri harus bertindak detail menyikapi ini terutama mengumpulkan data-data," ujar Rudy

"Bila itu tindakan masa lalu ya mestinya sudah selesai kemarin-kemarin," kata dia.

Da meminta jika benar Ganjar Pranowo tidak terbukti dalam kasus tersebut, maka KPK segera memberikan klarifikasi tersebut.

"Kalau memang tidak berperan dan tidak terlibat ya mohon dibersihkan namanya lewat konferensi pers dari KPK itu sendiri," harap dia.

"Orang lapor kan belum tentu punya bukti kuat. Bisa saja asal mendengar langsung melapor," katanya.

Dilaporkan ke KPK

Selain Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga dilaporkan ke KPK.

Ganjar Pranowo dilaporkan ke KPK atas dugaan kasus korupsi e-KTP.

Adapun pelaporan terhadap Ganjar Pranowo ini dilakukan oleh Presidium Poros Nasional Pemberantasan Korupsi (PNPK), Adhie Massardi.

Lantas bagaimana respons Ganjar Pranowo?

Gubernur Jawa Tengah ini justru menjawab singkat saat ditanya awak media terkait laporan tersebut.

Baca juga: Presiden Jokowi Kunjungi Pasar Gemolong Sragen Hari Ini, Didampingi Basuki dan Ganjar: Bagikan BLT

Baca juga: Momen Joko Widodo, Ganjar Pranowo & Joko Sutopo Duduk dalam Satu Caddy Car saat Peresmian Pidekso

"Aku kudu ngomong opo yo (aku harus ngomong apa ya)," ujar dia saat ditemui di rumah dinasnya, Jumat (7/1/2022).

Saat awak media kembali meminta tanggapan terkait laporan itu, Ganjar menjawab hal yang sama.

"Aku kudu ngomong opo (aku harus ngomong apa)," kata Ganjar sembari memasuki ruangan.

Diketahui, PNPK tak hanya melaporkan Ganjar, tetapi juga Basuki Tjahja Purnama alias Ahok saat menjabat Wakil Gubernur dan Gubernur DKI.

PNPK juga melaporkan Menteri BUMN Erick Thohir, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, Menko Perekonomian Airlangga Hartanto, hingga Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Ahok Dilaporkan ke KPK Terkait 7 Kasus Dugaan Korupsi: dari RS Sumber Waras hingga Reklamasi

Sebelumnya Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dilaporkan ke KPK.i.

Komisaris Utama Pertamina itu dilaporkan atas sejumlah kasus dugaan korupsi.

Dalam laporannya, PNPK menyampaikan ringkasan sejumlah kasus yang diduga melibatkan Ahok selama menjadi Wakil Gubernur hingga Gubernur DKI Jakarta.

Rentetan dugaan kasus itu disampaikan sendiri oleh Presidium Poros Nasional Pemberantasan Korupsi (PNPK), Adhie M Massardi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (6/1/2022).

Baca juga: Nicholas Sean Putra Sulung Ahok Mengaku Tak Ingin Menikah, Kini Puji Sang Tante yang Masih Melajang

Baca juga: Foto-foto Keluarga Ahok Rayakan Natal 2021 Bersama Puput Nastiti, Sarah Eliana Makin Menggemaskan

“Sebagian dari kasus-kasus tersebut bahkan telah diselidiki KPK di bawah pimpinan sebelumnya, namun tidak jelas kelanjutannya,” kata Adhie M Massardi sebagaimana dikutip dari Kompas.com.

Adhie mengungkapkan, dalam keterangan yang disampaikannya ke KPK, PNPK menghitung sedikitnya ada tujuh kasus yang diduga melibatkan Basuki Tjahaja Purnama saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Yaitu, dugaan korupsi tersebut terkait RS Sumber Waras, lahan di Taman BMW, lahan Cengkareng Barat, dana CSR, reklamasi teluk Jakarta, dana non-budgeter, dan penggusuran.

Namun, mantan Juru Bicara Presiden Gus Dur ini menuturkan kasus yang diduga melibatkan Ahok ini tidak ditindaklanjuti oleh Pimpinan KPK sebelumnya.

“Kalau kasus korupsinya Ahok ini sudah di sini. Paling gampang. Kenapa paling gampang? Karena dari teman-teman di KPK tuh tinggal mengeluarkan dari freezer, kemudian ditaruh microwave 5-10 menit sudah bisa disantap. Jadi sudah siap saji,” ucap Adhie.

Atas dasar itu, Adhie berharap Firli Bahuri dengan komandonya punya keberanian untuk mengusut dugaan tindak pidana korupsi yang diduga melibatkan Basuki Tjahaja Purnama.

"Maka, kami berharap KPK pimpinan Pak Firli ini bisa lebih jelas melakukan pemberantasan korupsi. Kami percaya kepada KPK pimpinan Pak Firli ini,” ujar Adhie.

Dalam kesempatan tersebut, Adhie menambahkan PNPK tidak hanya sebatas melaporkan Ahok saja.

PNPK, kata Adhie, juga melaporkan dugaan korupsi yang berkaitan dengan pandemi Covid-19. Misalnya, dana anggaran PCR, vaksin, dan APD.

Adhie mengatakan PNPK sudah menyerahkan bukti ke KPK dalam bentuk sebuah dokumen yang telah dibukukan.

Untuk kasus Ahok, bukti tersebut dibukukan oleh Marwan Batubara. Sedangkan kasus dugaan korupsi terkait pandemi Covid-19 dibukukan oleh Gde Siriana. (*)