Breaking News:

Berita Karanganyar Terbaru

Pemkab Karanganyar Bela Kades yang Menangkan Menantu di Seleksi Perangkat Desa, Sebut Tak Melanggar

Pemerintah Kabupaten Karanganyar akan menghadapi dua gugatan hukum atas dugaan kecurangan seleksi perangkat desa., termasuk di Desa Plumbon

Penulis: Mardon Widiyanto | Editor: Aji Bramastra
TribunSolo.com/Muhammad Irfan
Foto Ilustrasi : Kantor Bupati Karanganyar. 

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Mardon Widiyanto

TRIBUNSOLO.COM, KARANGANYAR - Pemerintah Kabupaten Karanganyar akan menghadapi dua gugatan hukum atas dugaan kecurangan seleksi perangkat desa.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Dispermades Karanganyar akan menjadi pihak yang mewakili pihak Pemkab.

Baca juga: Ingat Kades Karanganyar yang Menangkan Menantu di Seleksi Perangkat Desa? Kini Hadapi Gugatan Hukum

Kepala Dispermades Karanganyar, Sundoro Budi Karyanto mengatakan, mereka akan menyiapkan berkas-berkas untuk menghadapi gugatan hukum itu.

"Kami Pemerintah Kabupaten Karanganyar sudah menyiapkan berkas-berkas untuk menghadapi kedua pihak, " kata Sundoro kepada TribunSolo.com, Jum'at (14/1/2022).

Sebagaimana diketahui, seleksi perangkat desa di Desa Plumbon, Kecamatan Tawangmangu dan Desa Suruhkalang, Kecamatan Jaten, resmi masuk ke ranah hukum.

Dua peserta dari dua desa itu menggugat karena menilai ada kecurangan.

Sundoro mengatakan dalam kasus yang terjadi di Desa Plumbon, pihak yang tidak menerima dengan hasil keputusan dan pelantikan Kasi Pemerintah Desa tersebut mengajukan gugatan ke PTUN di Semarang.

Sedangkan, terkait kasus kasus di Desa Suruhkalang, pihak yang tak menerima keputusan dari Camat untuk membatalkan rekomendasi Kades Suruhkalang, mengajukan aduan hukum ke Ombudsman perwakilan Jawa Tengah.

"Kasus ini kami jalani seperti air mengalir saja, kita tengah mempersiapkan diri, baik di PTUN maupun di Ombudsman Jateng," ujar Sundoro.

Sundoro mengatakan, pihaknya tetap meyakini semua seleksi perangkat desa seperti yang diadukan, sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Ia menjelaskan, untuk kasus di Desa Suruhkalang misalnya, apa yang dilakukan Camat Jaten sudah sesuai dengan prosedur yang ada.

Menurutnya Camat Jaten memutuskan untuk membatalkan rekomendasi Kades, karena tidak ada alasan tertulis memilih hanya satu peserta saja sudah tepat.

"Kajian kami bersama tim pengawas, kasus yang di Desa Suruhkalang, tidak ada yang dilanggar, Camat Jaten selaku yang terlibat dalam pengisian perangkat desa menjalankan sesuai aturan," ujarnya. (*)

Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved