Menanti Gebrakan Gibran untuk Tahun-tahun Berikutnya,Kini 26 Februari 2022 Tepat Setahun Pimpin Solo

TRIBUNSOLO.COM, SOLO - Hari ini pada tanggal 26 Februari 2022, tepat setahun Gibran Rakabuming Raka memimpin Kota Solo.

Putra Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu, dilantik pada Jumat 26 Februari 2021 di gedung DPRD Solo bersama wakilnya Teguh Prakosa.

Ada yang menilai kepemimpinnya berhasil melalui rangkuman survei, tetapi ada juga pihak yang menganggap masih banyak pekerjaan rumah (PR).

Kini, publik Kota Bengawan memantu gebrakan apalagi yang akan dilakukan Gibran tahun-tahun berikutnya.

Di depan mata sudah ada rencana pembangunan rel layang Joglo hingga penataan Taman Satwa Taru Jurug (TSTJ) yang menapatkan suntikan modal dari investor hingga Rp 20 miliar.

Lalu apa lagi selain itu?

Baca juga: Saat Gibran Lepas 28 PNS Pemkot Solo yang Purna Tugas, Satu di Antaranya Mantan Pejabat Era Jokowi

Baca juga: Vaksinasi Booster di Pasar Klewer Sasar 9 Ribu Orang, Gibran Pantau Langsung di Lokasi

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui Ketua DPD PKS Kota Solo Daryono mencatat ada lima hal yang patut disoroti.

1. Jumlah Penduduk Miskin Meningkat

Daryono mencatat ada kenaikan jumlah penduduk miskin di Kota Solo sebesar 0,37 persen pada tahun 2021 ini. Tercatat pada tahun 2020 persentase penduduk miskin berada di angka 9,03 persen.

"Itu meningkat di tahun 2021 menjadi 9,4 persen atau 48.790 penduduk. Capaian ini menjadikan Kota Solo menempati posisi teratas kemiskinan untuk tingkat kota di Jawa Tengah," kata Daryono, kepada TribunSolo.com.

2. Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Menurun

Berdasarkan data DJPK Kemenkeu per 22 Februari 2022, PKS mencatat capaian PAD pada tahun 2021 menurun dibandingkan pada tahun 2020.

Daryono mengklaim capaian PAD pada tahun 2020 sebesar Rp475 miliar. Sementara di 2021 menurun sekitar Rp67 miliar.

"Saat ini capaian PAD pada tahun 2021 sebesar Rp408 miliar. Padahal, kondisi pandemi sudah berangsur membaik dan mereda," ungkapnya.

3. Belum Tercapainya Besaran Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Ruang Terbuka Hijau publik di tahun 2021 disebut Daryono baru mencapai angka 7,60 persen dari luas wilayah Kota Solo.

Padahal target capaian RTH Kota Solo adalah sebesar 20 persen.

Menurutnya, kebijakan pelepasan tanah milik pemerintah kota terus terjadi.

Karenanya itu menjadi tantangan bagi terwujudnya RTH publik di Kota Solo.

4. APBD 2022 Masih Gunakan Nomenklatur Lama

PKS mencatat perihal masalah ketertiban administrasi mengenai Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) pemerintah Kota Surakarta.

Sebenarnya hal itu sudah diubah nomenklaturnya dengan Perwali Kota Surakarta baru.

"Namun, pembahasan APBD Tahun 2022 ternyata masih menggunakan nomenklatur lama," kata Daryono.

5. Gaya Kepemimpinan

Salah satu yang paling disoroti PKS dalam setahun pemerintahan terakhir adalah gaya kepemimpinan dari Gibran.

"Gaya kepemimpinan Mas Wali yang kurang ngemong, sehingga walikota seperti di menara gading. Komunikasi kurang baik dengan stakeholder terkait," katanya.

Contoh yang diambil PKS terkait penataan sentra IKM Gilingan dan gaya komunikasi yang intimidatif seperti meninggalkan mobil dinas di sekolah hingga pemecatan secara langsung lurah Gajahan tanpa mekanisme yang bertahap.

Beberapa poin catatan ini, dikatakan Daryono, seharusnya menjadi perhatian agar Kota Solo dibawah kepemimpinan Gibran ke depan menjadi lebih baik lagi.

"Terlebih Mas Wali mempunyai previlege sebagai putra Presiden RI. Semoga bisa mewujudkan janji lompatan yang pernah disampaikan saat masa kampanye dulu," kata Daryono.

Kunci Berbenah Gibran Ada di Pola Komunikasi

Senada, kolega Daryono yakni Wakil Ketua DPRD Solo Fraksi PKS Sugeng Riyanto memberikan analisisnya mengapa penolakan demi penolakan terjadi dari masyarakat terkait kebijakan Gibran.

Salah satu indikasi yang terlihat yakni penolakan para pemilik toko di Gatot Subroto yang rencananya mau dibuat seperti Malioboro.

Belum lagi penolakan pedagang mebel Pasar Gilingan, muncul penolakan kenaikan retribusi di Buku Sriwedari, hingga penolakan pedagang di belakang Stadion Manahan.

"Kenapa kok yang terjadi penolakan demi penolakan bermunculan. Indikasi itu saya maknai bahwa berarti belum ada komunikasi yang intensif antara Pemkot dengan para pihak yang menolak tadi," kata Sugeng.

Menurut Sugeng, ketika sebuah kebijakan muncul tentu ada latar belakangnya. Apabila latar belakang itu dikomunikasikan dengan baik kepada para pihak terkait sembari menyerap aspirasi yang ada, maka diprediksi penolakan tak akan muncul.

"Ini kan suatu hal yang sebenarnya bisa dikomunikasikan dan dicari titik temunya. Ketika itu tidak ada, ya wajar yang terjadi adalah penolakan demi penolakan," katanya.

"Jadi faktor kuncinya menurut saya adalah pada pola komunikasi. Ini kan baru mau satu tahun, masa baru mau satu tahun sudah muncul preseden begitu kan nggak baik buat manajemen pemerintahan kota," tambahnya.

Penting, kata Sugeng, agar pola komunikasi Gibran diperbaiki sehingga empat tahun ke depan terbangun pola komunikasi yang lebih intensif.

"Dengan demikian masyarakat Solo yang terdampak oleh pembangunan, atau masuk skema dalam perencanaan Pemkot mereka bisa menerima semua kebijakan itu dengan baik tanpa harus kehilangan hak-hak masyarakat untuk misalnya berusaha mencari perekonomian dalam hal ini," pungkasnya.

Gibran : Memang Belum Puas

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menanggapi perihal survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) satu tahun dirinya memimpin.

Dalam survei yang dilakukan Program Studi S2 Magister Administrasi Publik (MAP) Universitas Slamet Riyadi (Unisri) Surakarta itu pemerintahan Gibran mendapatkan nilai 79,3.

Gibran mengaku belum mengetahui survei itu.

Namun capaian itu disebutnya berarti ada masyarakat yang belum puas dengan kinerjanya.

"Aku angkane wae ra ngerti (aku saja angkanya tak tahu). Piro? 79,3 yo? Ya berarti masih ada yang belum puas," ujar Gibran, kepada TribunSolo.com, Senin (21/2/2022).

Suami dari Selvi Ananda itu juga enggan berkomentar lebih lanjut perihal survei tersebut.

Dia mempersilakan masyarakat yang menilai kinerjanya.

"Ya kalau itu biar warga aja yang menilai. Petugas kami melayani, yang menilai biar warga," kata Gibran.

Baca juga: Gibran Sempat Tertawa, Tanggapi Kritikan Politikus PKS soal Komunikasi ke Pedagang Pasar Mebel Solo

Baca juga: Pesan Tili Penyelamat Buaya Berkalung Ban untuk Ibundanya di Sragen : Gak Usah Mikir yang Aneh-aneh

Diklaim Berhasil oleh Unisri

Setahun kepemimpinan Gibran Rakabuming Raka-Teguh Prakosa di Kota Solo dinilai memuasakan.

Hal ini terungkap dalam rilis hasil survei terkait Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) satu tahun pemerintahan Wali Kota dan Kota Solo yang digelar Program Studi S2 Magister Administrasi Publik (MAP) Universitas Slamet Riyadi (Unisri) Solo, Jumat (18/2/2022).

Ketua Prodi MAP Suwardi memaparkan rata-rata nilai atau skor yang diberikan responden atau masyarakat dalam satu tahun pemerintahan Gibran-Teguh terbilang tinggi yakni 79,3.

"Jadi masyarakat diminta memberikan skor penilaian antara 10 sampai 100 untuk satu tahun pemerintahan Gibran-Teguh," terang dia kepada TribunSolo.com.

"Ada 7 orang yang memberikan nilai 100, tapi rata-rata totalnya 79,3," ujar Suwardi.

Dia memaparkan bahwa frekuensi nilai terbanyaknya adalah 80 atau sebanyak 43 % masyarakat memberikan nilai 80 untuk satu tahun pemerintahan Gibran.

Namun bila ditambahkan frekuensi nilai lebih dari 80, maka dapat dikatakan bahwa 67,5 % masyarakat memberikan nilai diatas 80.

"Jika standar penilaian kategori 'Baik' adalah nilai 70, maka jumlah apresiasi positif pemerintahan Gibran-Teguh dapat dikatakan 'Sangat baik'," katanya.

Tingginya apresiasi positif atas capaian kinerja ini, kata Suwardi, lebih disebabkan karena Gibran dipersepsikan merakyat.

Ayah dari Jan Ethes Srinarendra itu dianggap tegas terhadap aparat birokrasi bermasalah.

Di sisi lain, Gibran dianggap lebih bijaksana dalam menghadapi permasalahan di masyarakat.

"Mayoritas masyarakat sebanyak 65,8 persen menilai Gibran bersikap tegas ketika menghadapi aparat Pemkot yang bermasalah," kata Suwardi.

"Berbeda ketika dihadapkan persoalan di masyarakat. Walaupun masih didominasi sikap tegas dengan 46,5 persen," jelas dia.

"Aamun ada kesan lebih bijaksana yang menonjol dengan 37,6 persen," imbuhnya.

Survei dilakukan kepada 550 responden yang merupakan penduduk yang tinggal di Kota Surakarta, meliputi enam kecamatan.

Yakni Banjarsari, Jebres, Laweyan, Pasar Kliwon, dan Serengan, selama 10 hari yakni pada 4-13 Februari 2022.

Para responden juga merupakan orang yang termasuk Daftar Pemilih Tetap pada Pilkada Surakarta 2020 lalu.

Metode yang digunakan adalah stratified random sampling berbasis titik lokasi survei dan dengan teknik pengambilan data wawancara face to face. (*)