Berita Solo Terbaru
Pemerintah Cabut Kewajiban Antigen & PCR, Nabil Haroen : Hati-hati Transisi Pandemi Jadi Endemi
Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan pencabutan kewajiban tes antigen dan PCR.
Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya | Editor: Adi Surya Samodra
lihat foto
Laporan Wartawan TribunSolo.com, Vincentius Jyestha
TRIBUNSOLO.COM, SOLO - Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan pencabutan kewajiban tes antigen dan PCR untuk perjalanan dalam negeri.
Keputusan itu ditanggapi serius oleh Anggota Komisi IX DPR RI Nabil Haroen.
Gus Nabil, sapaan akrabnya, mengatakan pemerintah perlu berhati-hati terhadap kebijakan pencabutan tes antigen dan PCR tersebut.
"Pemerintah perlu mengkaji serius dan hati-hati terkait dengan proses transisi status pandemi menjadi endemi. Memang, di beberapa negara lain, sudah mulai melakukan transisi serta mencabut semua protokol kesehatan, namun konteks Indonesia sangat berbeda," ujar Gus Nabil, kepada TribunSolo.com, Selasa (8/3/2022).
"Jadi, memang harus ada pertimbangan khusus, misalnya memaksimalkan penerima vaksin booster serta tetap menjaga protokol kesehatan untuk perjalanan," imbuhnya.
Baca juga: Asyik! Naik Kereta Api Kini tak Perlu Antigen dan PCR, Catat Kapan Tanggal Berlakunya
Baca juga: Alami Gejala Batuk, Wali Kota Gibran Langsung Tes PCR, Teguh : Hasilnya Saya Tidak Tahu
Meski meminta pemerintah berhati-hati, politikus dari Dapil Solo ini mengapresiasi pula langkah pemerintah.
Sebab langkah ini dinilai membantu meringankan beban warga serta menggairahkan industri transportasi dan pariwisata.
"Namun, warga juga harus tetap menjaga protokol kesehatan dan memakai masker dalam ruangan, atau dalam kendaraan, seperti maskapai penerbangan, kereta, hingga bus," kata politikus PDI Perjuangan itu.
Lebih lanjut, Gus Nabil menilai pemerintah seharusnya mendorong agar proses transisi dari pandemi menuju endemi selesai dan tuntas, baru melonggarkan aturan terkait dengan protokol kesehatan.
Jangan sampai, kata dia, kelonggaran yang ada justru memicu efek negatif baru.
"Jadi, perlu monitor secara detail dan terus menerus untuk memastikan bahwa pelonggaran ini aman," pungkasnya. (*)
