Harga Minyak Goreng 'Manut' Mekanisme Pasar, PKS Sebut Pemerintah Lemah: Kalah dari Kartel

Polemik harga minyak goreng yang kembali mahal menyai kritik dari Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKS Amin Ak.

Penulis: Tribun Network | Editor: Hanang Yuwono
TribunSolo.com/Agil Tri
ILUSTRASI - Pembeli minyak goreng di Luwes Kestelan, Solo harus mengeluarkan jari ke tinta, Rabu (23/2/2022). 

TRIBUNSOLO.COM, JAKARTA - Polemik harga minyak goreng yang kembali mahal menyai kritik dari Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKS Amin Ak.

Ia menyebut, keputusan pemerintah menyerahkan harga minyak goreng kepada mekanisme pasar, bukan hanya menunjukkan kegagalan mengendalikan harga dan pasokan, namun itu juga menunjukkan pemerintah lemah dihadapan kartel pangan.

Amin Ak menyampaikan pendapatnya, sekaligus menanggapi keputusan pencabutan aturan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng.

Kata Amin, pemerintah tidak mampu menegakkan aturan yang dibuatnya sendiri.

Pemerintah dianggapnya menyerah pada kemauan kartel pangan setelah drama minyak goreng yang merugikan rakyat selama enam bulan terakhir.

Baca juga: Dulu Langka, Minyak Goreng Mendadak Melimpah di Minimarket Usai Harga Naik, Ternyata Ini Penyebabnya

Baca juga: Daftar Harga Minyak Goreng di Sukoharjo Hari Ini : Stok di Pasar Tradisional Masih Langka

"Wibawa pemerintah jatuh, dan ini bisa menjadi preseden buruk bahwa kartel bisa dengan mudah mendikte pasar pangan," kata Amin dalam keterangan yang diterima, Kamis (17/3/2022).

Lebih lanjut, Amin menduga ada kekuatan politik ekonomi yang tidak mampu dikendalikan Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi.

Dalam dua bulan terakhir, Menteri Perdagangan mengeluarkan 7 aturan terkait CPO dan minyak goreng ini.

Tetapi tidak satupun yang bisa dijalankan dengan baik.

"Saat pengumuman kebijakan terbaru, Selasa kemarin, saya menangkap gestur Menteri Perdagangan menunjukkan jika persoalan ini sudah di atas kemampuannya untuk menyelesaikannya," ucapnya.

Amin mengatakan, bahwa sejak awal dia berharap kepala negara turun tangan menyelesaikan persoalan minyak goreng.

Dia menduga sistem tata niaga pangan saat ini nyaris tidak bisa dikontrol lembaga setingkat kementerian karena kekuatan besar yang mengendalikannya.

Agar permasalahan ini terurai, Amin pun mendorong dibentuknya Panitia Khusus (Pansus) tata niaga pangan, sehingga persoalannya bisa diketahui secara jelas.

Sekaligus untuk mengonfirmasi dugaan adanya penyelundupan minyak sawit mentah (CPO) hasil domestic market obligation (DMO) dan/atau minyak goreng ke luar negeri.

Halaman
12
Sumber: Tribunnews.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved