Jadi Pihak yang Usulkan Wacana Penundaan Pemilu 2024, Cak Imin : Demi Tolong Ma’ruf Amin di Akhirat

TRIBUNSOLO.COM - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar atau yang dikenal dengan Cak Imin merupaka salah satu elit politik yang menggaungkan Pemilu 2024 ditunda.

Kali ini dia buka suara soal usulannya tersebut.

Cak Imin memberikan penjelannya saat memberikan sambutan di Puncak Peringatan Hari Lahir Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) di Museum Nasional, Gambir, Jakarta Pusat pada Senin (18/4/2022) kemarin.

Adapun acara ini juga ditayangkan melalui kanal YouTube PMII itu juga dihadiri oleh Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin.

Cak Imin mengaku mendapat teguran dari Ma’ruf Amin terkait ketidaksetujuan Ketua PMII, Muhammad Abdullah Syukri mengenai wacana penundaan Pemilu 2024.

Baca juga: Usai Ramai Didemo, Jokowi Beri Pesan : Jangan Terprovokasi Isu Politik Identitas di Pemilu 2024

Baca juga: Awas, Pengamat Ingatkan Potensi Kekisruhan Nasional Jika Pemilu 2024 Diundur Seperti Usul Cak Imin

“Saya tadi sebelum naik panggung ditegur oleh Kiai Ma’ruf. Tadi Ketua PMII menolak pemilu ditunda, ini yang mau pidato (Cak Imin) yang mengusulkan pemilu ditunda, namanya usul masa tidak boleh?”

“Emang negara demokrasi tidak boleh usul? Ya kalau PMII menolak ya nggak papa. Kan negara demokrasi, boleh ditolak,” ujar Cak Imin.

Tak cuma itu, dirinya menyebut usulan penundaan Pemilu 2024 ini untuk menolong Ma’ruf Amin ketika di akhirat.

“Saya itu usul dalam rangka menolong Kiai Maruf, dalam rangka menolong rakyat."

"Kenapa menolong Kiai Ma’ruf? Supaya nanti di akhirat kalau ditanya kurang ini kurang itu, mesti alasannya karena dua tahun pandemi tidak bisa apa-apa,” jelas Wakil Ketua DPR tersebut.

Cak Imin lantas menyebut wacana penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode ini merupakan bagian dari demokrasi.

Kata dia, sangat dimaklumi adanya pro kontra terkait wacana tersebut. Sehingga, usulan itu harus bisa dihargai.

“Demokrasi bebas usul, bebas menolak, dan usul diterima atau ditolak tidak perlu demo. Wong namamnya usulan kok pakai demo, apalagi demonya pakai gebuk-gebukan seperti itu,” jelasnya.

Cak Imin pun menambahkan, dia tidak ngotot terkait usulan penundaan Pemilu 2024 atau perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode agar disetujui.

“Saya gak ngotot, saya hanya menyatakan itu usulan, apalagi Pak Presiden sudah jelas sikapnya seperti itu, namanya juga usaha,” tambahnya, seperti dilansir dari Tribunnews.com.

Soal usulan Pemilu 2024 ini sebelumnya sempat bikin gaduh.

Sampai-sampai Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang para menterinya untuk menyuarakan penundaan Pemilu 2024.

Jokowi menyampaikan larang itu ketika memimpin Sidang Kabinet yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden pada 6 April 2022 silam.

"Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan, ndak," kata Jokowi.

Sementara para menteri yang sempat menyuarakan penundaan Pemilu di antaranya yakni Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.

Presiden meminta para menterinya untuk fokus bekerja dalam menghadapi kondisi perekonomian yang sulit akibat situasi global yang memanans.

Presiden meminta para menterinya menjelaskan kepada masyarakat mengenai kondisi yang terjadi. 

"Sekali lagi jelaskan situasi global yang sedang sangat sulit. sampaikan dengan bahasa rakyat dan langkah-langkah yang sudah diambil pemerintah itu apa dalam menghadapi krisis dan kenaikan inflasi dan jangan menimbulkan polemik di masyarakat," katanya.

Jokowi juga menyinggung sejumlah menterinya dalam Sidang Kabinet karena kurang komunikasi kepada masyarakat saat terjadi kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng dan kenaikan harga pertamax.

"Tidak ada statement, tidak ada komunikasi, harga minyak goreng sudah 4 bulan, tidak ada penjelasan apa apa, kenapa ini terjadi. yang kedua pertamax, menteri juga tidak memberikan penjelasan apa apa, mengenai ini," kata Jokowi.

Jokowi mengatakan, para menteri memiliki sense of crisis, dengan memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai kondisi yang terjadi. Jangan sampai kata Presiden, rakyat menilai pemerintah tidak melakukan apa-apa karena tidak memberikan penjelasan dengan kondisi yang terjadi. 

"Jangan sampai kita ini seperti biasanya dan tidak dianggap oleh masyarakat enggak melakukan apa apa. Tidak ada statement, tidak ada komunikasi," katanya.

Presiden juga mengatakan dalam kondisi yang sulit seperti sekarang ini kebijakan yang diambil harus tepat. Kebijakan yang diambil harus sensitif pada kesulitan-kesulitan rakyat. 

"Oleh sebab itu seluruh yang hadir di sini, anggota kabinet menteri, kepala lembaga agar kebijakan yang diambil itu tepat. sikap-sikap  kita, kebijakan-kebijakan kita, pernyataan-pernyataan kita harus memiliki sense of crisis. Harus sensitif pada kesulitan-kesulitan rakyat," pungkasnya. (*)