Cak Imin Pengin Jadi Capres 2024, Pengamat Ingatkan Elektabilitasnya Kurang : Buat Wapres Saja Belum
Ray Rangkuti mengatakan, nama Cak Imin kalah melesat jika dibandingkan dengan sejumlah figur yang tidak memiliki partai politik.
Penulis: Tribun Network | Editor: Hanang Yuwono
lihat foto
“Demokrasi bebas usul, bebas menolak, dan usul diterima atau ditolak tidak perlu demo. Wong namamnya usulan kok pakai demo, apalagi demonya pakai gebuk-gebukan seperti itu,” jelasnya.
Cak Imin pun menambahkan, dia tidak ngotot terkait usulan penundaan Pemilu 2024 atau perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode agar disetujui.
“Saya gak ngotot, saya hanya menyatakan itu usulan, apalagi Pak Presiden sudah jelas sikapnya seperti itu, namanya juga usaha,” tambahnya, seperti dilansir dari Tribunnews.com.
Soal usulan Pemilu 2024 ini sebelumnya sempat bikin gaduh.
Sampai-sampai Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang para menterinya untuk menyuarakan penundaan Pemilu 2024.
Jokowi menyampaikan larang itu ketika memimpin Sidang Kabinet yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden pada 6 April 2022 silam.
"Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan, ndak," kata Jokowi.
Sementara para menteri yang sempat menyuarakan penundaan Pemilu di antaranya yakni Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.
Presiden meminta para menterinya untuk fokus bekerja dalam menghadapi kondisi perekonomian yang sulit akibat situasi global yang memanans.
Presiden meminta para menterinya menjelaskan kepada masyarakat mengenai kondisi yang terjadi.
"Sekali lagi jelaskan situasi global yang sedang sangat sulit. sampaikan dengan bahasa rakyat dan langkah-langkah yang sudah diambil pemerintah itu apa dalam menghadapi krisis dan kenaikan inflasi dan jangan menimbulkan polemik di masyarakat," katanya.
Jokowi juga menyinggung sejumlah menterinya dalam Sidang Kabinet karena kurang komunikasi kepada masyarakat saat terjadi kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng dan kenaikan harga pertamax.
"Tidak ada statement, tidak ada komunikasi, harga minyak goreng sudah 4 bulan, tidak ada penjelasan apa apa, kenapa ini terjadi. yang kedua pertamax, menteri juga tidak memberikan penjelasan apa apa, mengenai ini," kata Jokowi.
Jokowi mengatakan, para menteri memiliki sense of crisis, dengan memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai kondisi yang terjadi. Jangan sampai kata Presiden, rakyat menilai pemerintah tidak melakukan apa-apa karena tidak memberikan penjelasan dengan kondisi yang terjadi.
"Jangan sampai kita ini seperti biasanya dan tidak dianggap oleh masyarakat enggak melakukan apa apa. Tidak ada statement, tidak ada komunikasi," katanya.
