Terungkap Alasan Prabowo Dipanggil Jokowi ke Istana, Padahal Tak Ada Menteri Gerindra Direshuffle

TRIBUNSOLO.COM, JAKARTA - Selasa sore (14/5/2022), sehari jelang pengumuman reshuffle kabinet tampak suasana istana sibuk.

Sebab, sejumlah pejabat yang diisukan bakal jadi menteri atau menteri yang digosipkan bakal dicopot terlihat hadir di sana.

Seorang tokoh yang hadir menghadap Presiden Joko Widodo ialah Ketua Umum Gerindra yang juga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Kala itu rumornya ada menteri dari Gerindra yang ikut kena reshuffle, termasuk isu penambahan kursi wamen.

Baca juga: Sejumlah Menteri Dipanggil Jokowi ke Istana di Tengah Isu Reshuffle, Ada M Lutfi hingga Prabowo

Baca juga: Pujian Pakar Luar Negeri untuk Prabowo Subianto yang Tampil di Forum Internasional: Dia Sangat Jujur

Keesokan harinya, Jokowi pun mengumumkan perombakan kabinet.

Ternyata hanya ada dua menteri yang diganti: M Luthfi dan Sofyan Djalil.

Tak ada nama Prabowo ataupun penambahan kursi wamen untuk Gerindra.

Kini pun muncul pertanyaan, apa sebenarnya yang terjadi pada Selasa sore di istana? Kenapa Prabowo ikut dipanggil Jokowi?

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, pertemuan antara Prabowo Subianto dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Selasa (14/6) kemarin tidak membahas perombakan kabinet atau reshuffle.

Sebelumnya, pertemuan yang terjadi di Istana Kepresidenan, Jakarta itu disinyalir membahas reshuffle.

"Pertemuan antara Pak prabowo dan Pak Jokowi tidak membahas tentang reshuffle," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/6/2022).

Perlu diketahui, nama keponakan Prabowo yang juga politikus Partai Gerindra Rahayu Saraswati Djojohadikusumo sempat santer bakal dilantik menjadi wakil menteri. Namun, hal itu ternyata tidak terjadi.

Muzani menyebut Gerindra menghormati keputusan Jokowi yang melakukan reshuffle pada hari ini.

"Gerindra menghormati atas keputusan presiden untuk mengangkat orang-orang yang dianggap baik untuk membantu beliau di posisi manapun. Sehingga kami tidak mempermasalahkan dengan apa yang terjadi dalam proses pelantikan di Istana," ujar Wakil Ketua MPR RI itu.

Adapun, Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik calon menteri dan wakil menteri Kabinet Indonesia Maju untuk sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024 di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu (15/6/2022).

Para menteri dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 64P Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024.

Menteri yang dilantik yakni : 

1. Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan 

2. Hadi Tjahjanto sebagai Menteri ATR/BPN

Sementara itu, wakil menteri yang dilantik yakni

1. Raja Juli Antoni sebagai Wakil Menteri ATR

2. John Wempi Wetipo sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri.

3. Afriansyah Noor sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan.

Ubedilah Badrun Kritisi Reshuffle Kabinet

Dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun menyoroti reshuffle atau perombakan menteri yang ditunjuk Presiden Joko Widodo yang hari ini dilantik. 

Menurutnya, setelah Jokowi umumkan reshufle dan melantik menteri dan wamen membenarkan analisis saya bahwa feshufle ini tidak ada gunanya.

"Respon pasar juga negatif, sentimen negatif itu diantaranya terlihat dari IHSG turun hingga 18,68 poin," kata Ubedilah dalam keterangan yang diterima Tribun, Rabu (15/6/2022).

Dirinya menyindir bahwa sosok yang ditunjuk berbeda dari yang diharapkan pasar.

"Bahwa pasar sebenarnya berharap hadirnya tokoh yang benar-benar profesional di kabinet, bukan berasal dari politisi. Kesan publik melihat reshufle kali ini kuat transaksi politiknya," katanya.

"Publik juga bertanya-tanya bagaimana mungkin seseorang yang dimarahi publik gara gara mendorong isu tiga periode lalu sekarang diangkat menjadi Menteri? Akhirnya publik berspekulasi berarti rencana tiga periode itu memang direstui Jokowi atau mungkin keinginan Jokowi juga?. Jangan-jangan rencana tiga periode akan muncul lagi. Suasana psikopolitik seperti ini yang akan terus menjadi hantu sentimen nagatif pasar dan publik baik publik nasional maupun internasional. Ini bahaya," tambahnya.

Meski tidak menyebut nama, Ubedilah mengatakan penempatan posisi menteri tidak sesuai dengan bidangnya.

"Akan banyak butuh waktu untuk adaptasi memahami pekerjaan di kementrian ATR/BPN, sementara situasi dinamika politik makin kenceng. Artinya pekerjaan kementrian ATR/BPN akan tidak efektif," katanya.

Dia juga menyebut bahwa sosok wakil menteri yang dilantik hanya mengakomodir kepentingan politik Jokowi.

"Sementara para wamen yang baru itu juga terang benderang transaksional politiknya, yang sulit mendongkrak sentimen positif publik," tambahnya.

(*)