BREAKING NEWS : Kasus Penjebolan Benteng Keraton Kartasura, Satu Orang Tersangka, Tapi Tak Ditahan

Kini, Burhanudin selaku pemilik tanah di kawasan bekas Keraton Kartasura, Sukoharjo, menawarkan penyelesaian kasus dengan cara mediasi.

Baca juga: Setelah Heboh Benteng Dijebol, Bekas Keraton Kartasura Ditetapkan Jadi Cagar Budaya

Bahkan, pihaknya juga siap jika harus memperbaiki kondisi tembok menjadi seperti semula, asalkan tawaran mediasi tersebut disepakati bersama.

Hal tersebut dikatakan oleh Kuasa hukum Burhanudin, Bambang Ary Wibowo, Kamis (12/5/2022). 

"Kami siap melakukan perbaikan tembok seperti semula, memakai bata dengan ukuran yang sama dan yang lainnya, asal tawaran mediasi tersebut disetujui, kalau tidak ya tidak usah," kata Bambang.

Menurut Bambang, proses mediasi ditawarkan karena kliennya melakukan perusakan tanpa didasari niat merusak cagar budaya. 

Hal itu lantaran Burhanudin maupun warga sekitar tidak mengetahui status tembok tersebut.

"Di sini tidak ada mens rea atau niat jahat dari klien saya untuk merusak cagar budaya. Yang perlu diperhatikan apakah ada unsur kesengajaan atau tidak," terangnya.

Terlebih, lanjut Bambang, di area tersebut tidak ada penanda bahwa itu cagar budaya, serta warga setempat juga tidak ada yang tahu status tembok tersebut. 

Bambang meminta agar kasus tersebut tidak terbang pilih.

Bambang menilai, jika Burhanudin harus dipidana, maka orang-orang yang juga melakukan perusakan sebelumnya harus dipidana.

"Kita lihat di sisi selatan tembok itu, hanya 8 meter dari tembok juga roboh, sudah menjadi bangunan," kata dia. 

"Di sisi utaranya sudah menjadi jalan, padahal dulu pasti juga ada temboknya, sekarang ke mana? Kalau masalah ini dipidana, harusnya semuanya kena," imbuh dia. 

Bambang menjelaskan bahwa peran pemerintah sangat besar perannya dalam pelestarian cagar budaya.

Bahkan, hal tersebut juga tercantum didalam Undang-Undang sehingga Pemkab Sukoharjo melindungi cagar budaya dengan baik.

"Tapi fakta dilapangan justru berbeda, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo tidak menjalankan semua aturan terkait perlindungan cagar budaya dengan sebaik-baiknya," tuturnya. 

Peran pemerintah disini, kata Bambang bukan hanya eksekutif saja melainkan juga legislatif terkait dengan penganggaran perlindungan cagar budaya di wilayah hukum Kabupaten Sukoharjo. (*)