Berita Nasional

Curhat Pembeli Minyak Goreng Curah Pakai NIK KTP, Takut Datanya Disalahgunakan, Penjual Merasa Ribet

Selain pembeli yang mengeluhkan penggunaan KTP pada program minyak goreng curah, penjual juga merasakan hal sama.

Penulis: Tribun Network | Editor: Hanang Yuwono
KOMPAS.com/IRWAN NUGRAHA
Ilustrasi minyak goreng curah. Syarat pembelian minyak goreng curah pakai NIK KTP dikeluhkan pembeli dan penjual. 

TRIBUNSOLO.COM, JAKARTA -- Membeli minyak goreng curah kini wajib menyertakan NIK KTP atau aplikasi PeduliLindungi.

Seperti diberitakan, pemerintah lewat program Minyak Goreng Curah Rakyat (MGCR) mewajibkan masyarakat menunjukkan identitas KTP saat membeli minyak goreng Rp 14.000 per liter.

Pemerintah mengklaim mekanisme pembelian minyak goreng curah ini sudah berjalan hampir sebulan di beberapa wilayah.

Namun, kebijakan menunjukan identitas KTP tersebut banyak dikeluhkan pembeli.

Baca juga: Aturan Beli Minyak Goreng Curah Pakai PeduliLindungi Belum Berlaku di Solo  

Jefri salah satu pembeli minyak goreng curah, khawatir data pribadinya disalahgunakan untuk hal-hal lain.

"Saya saat ini kalau beli minyak goreng curah pakai KTP. Sudah lama saya pakai sistem itu. Sebenarnya saya keberatan jika harus menunjukkan KTP buat beli minyak goreng. Takut data saya di salahgunain. Kan kita enggak ada yang tahu ya," ujarnya saat ditemui Kompas.com di Pasar Kramat Jati, Jakarta, Senin (27/6/2022).

Karena beberapa bulan kemarin ia merasa kesulitan mendapatkan minyak goreng dengan harga murah, mau tak mau ia harus mengikuti kebijakan tersebut.

"Pakai KTP tuh ribet sebenarnya, tapi mau bagaimana lagi? Demi dapat yang murah. Maunya sih yang gampang-gampang aja. Beli langsung terus dapat barangnya," kata dia.

Baca juga: PKS Tolak Rencana PeduliLindungi dan NIK untuk Beli Minyak Goreng : Kebijakan Menyusahkan Rakyat

Selain pembeli yang mengeluhkan penggunaan KTP pada program minyak goreng curah, penjual juga merasakan hal sama.

Contohnya adalah Jesika, seorang pedagang kelontong di Pasar Kramat Jati contohnya.

Jesika mengatakan, rumit jika harus memotret KTP pelanggannya satu per satu.

"Pengennya sih enggak usah pakai KTP lagi ya di kebijakan yang baru. Karena ribet harus foto-fotoin satu-satu. Sekarang saya sedang jalanin program sebelumnya, yang lewat Indomarco. Itu saja anak saya di rumah juga harus rekap buat laporan ke Indomarconya," kata Jesika. (*)

Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved