PKS Tolak Rencana Pemerintah Naikkan Harga BBM, Mending Pemerintah Awasi Proses Distribusi

TRIBUNSOLO.COM, JAKARTA -  Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto, memberikan tanggapannya terkait isu kenaikan harga BBM bersubsidi.

Politikus PKS ini memberikan usul kepada pemerintah agar membatasi dan meningkatkan pengawasan distribusi ketimbang memilih opsi menaikkan harga BBM bersubsidi.

Sebab kata Mulyanto, opsi tersebut cukup realistis untuk mengatasi dilema yang dihadapi pemerintah terkait pengadaan dan pendistribusian BBM bersubsidi.

Baca juga: BRT Trans Jateng Koridor Solo-Sukoharjo-Wonogiri Dinilai Punya Banyak Manfaat : Hemat Penggunaan BBM

"Pemerintah harus cepat mengambil keputusan agar tidak ada pihak tertentu yang berspekulasi terkait isu kenaikan harga BBM bersubsidi ini. Semakin cepat keputusan tersebut diambil maka semakin baik bagi semua pihak terkait," kata Mulyanto kepada wartawan, Kamis (25/8/2022).

Ia menyebut bila pembatasan BBM bersubsidi dilakukan untuk kendaraan selain roda dua dan kendaraan umum serta kendaraan pengangkut sembako, maka hasil simulasi menunjukkan, pemerintah dapat mereduksi anggaran subsidi BBM sebesar 69 persen. 

"Ini jumlah yang lumayan banyak. Apalagi untuk anggaran subsidi di tahun 2023, karena pembatasan dapat dimulai sejak awal tahun anggaran," kata dia

Sedangkan bila pembatasan BBM bersubsidi tersebut dapat dikombinasikan dengan tindak pengawasan yang ketat, Mulyanto menilai efisiensi penggunaan BBM bersubsidi akan semakin maksimal.

Baca juga: Kenaikan Harga BBM Sudah di Depan Mata, Para Menteri Bakal Menghadap Jokowi, Laporkan Hitungan

"Selama ini sebagaimana dilaporkan Pertamina dan BPH Migas ditengarai terjadi kebocoran BBM bersubsidi dalam jumlah yang cukup besar. Kebocoran terjadi ke sektor industri dan pertambangan, serta terjadi penimbunan dan  ekspor ilegal ke negara tetangga," kata dia.

Mulyanto lantas mengatakan, jika kebocoran BBM ini dapat dikurangi secara maksimal, kuota dan dana subsidi yang ada untuk tahun 2022 akan mencukupi meski tanpa kenaikan harga sekalipun. 

"Apalagi diketahui harga minyak dunia akhir-akhir ini terus menurun dari 120 dolar Amerika per barel pada puncaknya di bulan Juni 2022, menjadi  90 dolar Amerika per barel pada bulan Agustus 2022," ujar Mulyanto

Oleh karena itu, BPH Migas dan aparat penegak hukum diminta untuk bekerja ekstra keras agar pengawasan distribusi BBM bersubsidi ini tepat sasaran dan tidak bocor.

Perlu dicatat, tanpa adanya upaya pembatasan distribusi BBM bersubsidi yang tepat sasaran, diperkirakan kuota BBM akan habis di bulan Oktober 2022. 

Sampai akhir tahun 2022 diperkirakan kebutuhan Pertalite mencapai 29 juta kilo liter, sedang kebutuhan solar mencapai 17,5 juta kilo liter. 

Padahal kuota Pertalite dan solar untuk tahun 2022 masing-masing sebesar 23 juta kilo liter dan 15 juta kilo liter.

Para Menteri Bakal Menghadap Jokowi, Laporkan Hitungan