Menkeu Sri Mulyani Prihatin, Ratusan Triliun Rupiah Subsidi Pertalite dan Solar Dinikmati Orang Kaya

TRIBUNSOLO.COM -- Isu kenaikan harga BBM mencuat akhir-akhir ini, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pun buka suara.

Sri Mulyani mengungkapkan sebagian besar anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dan Solar dinikmati oleh orang kaya.

Dia menyebut hanya sedikit dari anggaran BBM subsidi itu yang dinikmati oleh orang miskin.

Baca juga: PKS Tolak Rencana Pemerintah Naikkan Harga BBM, Mending Pemerintah Awasi Proses Distribusi

Dirinya menjelaskan, dari anggaran subsidi dan kompensasi energi yang ditetapkan sebesar Rp 502,4 triliun, mencakup alokasi untuk Pertalite sebesar Rp 93 triliun dan alokasi untuk Solar sebesar Rp 143 triliun.

Namun, anggaran Pertalite dan Solar itu malah lebih banyak dinikmati oleh orang kaya. 

Lantaran banyak orang dengan daya ekonomi yang mampu lebih memilih mengonsumsi BBM bersubsidi.

"Solar dalam hal ini dari Rp 143 triliun itu sebanyak 89 persen atau Rp 127 triliunnya yang menikmati adalah dunia usaha dan orang kaya," ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komite IV DPD RI, Kamis (25/8/2022).

Baca juga: BRT Trans Jateng Koridor Solo-Sukoharjo-Wonogiri Dinilai Punya Banyak Manfaat : Hemat Penggunaan BBM

Pun demikian Pertalite, dari anggaran Rp 93 triliun yang dialokasikan untuk biaya kompensasi, sekitar Rp 83 triliun dinikmati oleh orang kaya.

Artinya masyarakat yang memang berhak mendapat subsidi dan kompensasi energi hanya menikmati sedikit.

"Dari total Pertalite yang kita subsidi itu Rp 83 triliunnya dinikmati 30 persen terkaya," katanya.

Menkeu lantas mengatakan, jika barang yang disubsidi pada akhirnya dikonsumsi oleh orang kaya, maka sama saja dengan negara memberikan subsidi kepada mereka yang tidak berhak.

Baca juga: Kenaikan Harga BBM Sudah di Depan Mata, Para Menteri Bakal Menghadap Jokowi, Laporkan Hitungan

Oleh sebab itu, pemerintah saat ini tengah berupaya untuk membuat kebijakan yang mendorong konsumsi Pertalite dan Solar bisa tepat sasaran.

Apalagi anggaran subsidi dan kompensasi energi bisa bertambah Rp 198 triliun jika tidak ada kebijakan pengendalian dari pemerintah.

"Memang ada orang-orang yang tidak mampu dan miskin yang juga menikmati barang itu, namun porsinya kecil. Ini yang perlu untuk kita pikirkan nambah ratusan triliun, berarti kita menambah (subsidi) untuk yang sudah mampu semakin banyak lagi," kata Sri Mulyani.