Pandangan Pengamat Soal Pemberhentian Suharso dari Ketum PPP, Bisa Goyang Kursi di Kabinet

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Adi Surya Samodra

TRIBUNSOLO.COM, SOLO - Keputusan pemberhentian Suharso Monoarfa dari kursi Ketua Umum bisa berdampak ke posisi tawar PPP di kabinet era Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

Suharso, untuk diketahui, saat ini dipercaya Jokowi menjabat sebagai Menteri PPN / Kepala Bappenas RI.

"(Posisi tawar PPP) bukan hanya goyang. Itu mengejutkan Jokowi," terang pengamat hukum tata negara UNS, Agus Riwanto.

"(Karena) Jokowi ketika memilih Suharso menjadi kepala Bappenas, tentu yang dilihat konsolidasi partai," tambahnya. 

Pemberhentian Suharso masih berpotensi memunculkan gejolak di internal PPP. 

Terlebih, sinyal-sinyal perlawanan dari kubu Suharso terhadap keputusan pemberhentian itu sudah mulai muncul.

Baca juga: Begini Efek Pencopotan Suharso Kata Pengamat UNS : Picu Dualisme hingga Bisa Menggerus Suara PPP

Kubu Suharso bahkan menyebut bila Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) bertema 'Konsolidasi dan Sukses Pemilu 2024" di Banten beberapa waktu lalu ilegal.

Itu karena undangan Mukernas disebut tidak diteken Suharso dan Sekjen PPP Arwani Thomafi.

Situasi tersebut tentu bisa saja memicu dualisme dalam internal PPP.

"Kalau PPP ingin besar tidak perlu berkonflik di tengah jalan seperti ini," kata Agus.

"Ini menjelang Pemilu 2024 riskan bagi PPP, Suharso punya posisi di kabinet yang cukup baik sebagai Kepala Bappenas," kata dia.

"(Suharso juga) dipercaya Presiden Jokowi, artinya harus diakui bahwa PPP punyai keuntungan baik di balik jabatan Suharso Monoarfa di kabinet Jokowi," tambahnya. 

Ditambah, Suharso memiliki kedekatan dengan Jokowi. 

Itu bisa dilihat dengan dirinya masuk ke dalam kabinet, tidak hanya di era sekarang.