Breaking News:

Berita Karanganyar Terbaru

Pasca Naiknya Harga BBM Subsidi, Pimpinan DPRD Karanganyar Beri Ruang TAPD untuk Revisi Anggaran

Kenaikan harga BBM membuat pimpinan DPRD Karanganyar memberi ruang TAPD untuk merevisi anggaran sebelum APBD 2023 diketuk palu

TribunSolo.com/Mardon Widiyanto
Wakil Ketua DPRD Karanganyar, Anung Marwoko. 

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Mardon Widiyanto

TRIBUNSOLO.COM, KARANGANYAR - Dampak naiknya harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi membuat Pemerintah Kabupaten Karanganyar mengotak-atik anggaran pemerintah sebelum APBD 2023 diketuk palu.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Karanganyar dipersilakan membuat revisi anggaran sebagai antisipasi dampak kenaikan BBM.

Wakil Ketua DPRD Karanganyar, Anung Marwoko mengatakan masih tersedia waktu merevisi, meski KUA-PPAS tahun anggaran 2023 sudah disahkan.

Baca juga: Curhatan Pedagang di Karanganyar : Harga Sembako Naik dan Turun, Penjualan Malah Jadi Sepi

Baca juga: Respon Organda Karanganyar soal Kenaikan Harga BBM : Tolong Beri Kebijakan Penyesuaian Tarif

"Kenaikan harga BBM bakal berdampak masif, terutama di sektor riil," ucap Anung kepada TribunSolo.com, Selasa (6/9/2022).

Anung mengatakan terkait hal ini, TAPD perlu mengulas dampak tersebut agar tak makin membebani masyarakat.

Menurutnya, infrastruktur daerah diberikan prioritas karena dinilai kurang ideal dan bersinggungan langsung dengan operasionalnya.

"Misalnya untuk perbaikan jalan, jembatan dan rehabnya, sebaiknya dihitung lagi agar bisa lebih ideal, itu sangat berkorelasi dengan belanja BBM," ucap Anung.

Dia mengatakan dalam KUA PPAS tahun 2023 ini, target anggaran pendapatan diperkirakan Rp 2,124 triliun, atau mengalami kenaikan Rp 15 miliar dari tahun sebelumnya yang hanya Rp 2,109 triliun.

Pendapatan Asli Daerah ditargetkan Rp 382,871 miliar.

Sementara itu, kata dia, belanja secara keseluruhan dalam KUA PPAS tahun 2023 direncanakan Rp 2,214 triliun atau mengalami kenaikan Rp 88 miliar dari tahun sebelumnya sebesar Rp 2,126 triliun.

Baca juga: Respon Ketua DPC PPP Karanganyar, Tahu Suharso Monoarfa Dicopot dari Jabatan Ketua Umum PPP

Baca juga: 7 Tempat Nongkrong di Karanganyar Nyaman dan Instagramable, Ada yang Bernuansa Bali

"Beban belanja BBM bakal bertambah karena kendaraan harus berputar, menghindari jalan rusak, kalau jalannya diperbaiki, belanja ekstra BBM bisa dikurangi," ungkap Anung.

Dia menyebut masih banyak ruas jalan kurang ideal, namun luput dan baru dianggarkan tahun depan.

Selain itu, kebanyakan belanja masih urusan tidak langsung seperti gaji pegawai.

Anung juga menyoroti bantuan langsung tunai (BLT) pemerintah yang tak semua direspon positif karena pembagiannya kurang merata.

Justru hal tersebut memunculkan iri dengki dan perpecahan di masyarakat.

"Kebijakan menaikkan harga BBM ini tidak pas, di saat perekonomian sedang bangkit secara tertatih usai dihajar pandemi, malah pemerintah menaikkan harga BBM," katanya.

"BLT itu bukan solusi kenaikan harga BBM, ini dua hal yang beda,” pungkas Anung.

(*)

Sumber: TribunSolo.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved