Klaten Bersinar
Selamat Datang di Klaten Bersinar

Berita Solo Terbaru

Ada Keluhan Penyaluran BLT Imbas Kenaikan BBM di Solo Tak Tepat Sasaran, Gibran : Tenang Saja

Pemerintah Kota (Pemkot) Solo beberapa kali mendapat keluhan mengenai adanya penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM.

Penulis: Tara Wahyu Nor Vitriani | Editor: Asep Abdullah Rowi
TribunSolo.com/Asep Abdullah
Ilustrasi : Uang BLT untuk kopensasi kenaikan harga BBM. Di mana di Solo ada keluhan tak tepat sasaran. 

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Tara Wahyu NV

TRIBUNSOLO.COM, SOLO - Pemerintah Kota (Pemkot) Solo beberapa kali mendapat keluhan mengenai adanya penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM.

Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka mengakui memang ada keluhan dari masyarakat mengenai BLT BBM yang cair sejak Kamis (8/9/2022) lalu.

Keluhan itu datang melalui sosial media maupun dari Unit Layanan Aduan Surakarta (Ulas).

"Iya ada (keluhan) seperti itu tidak tepat sasaran," kata Gibran kepada TribunSolo.com, Senin (12/9/2022).

Dirinya menjelaskan, penerima bantuan BLT BBM tersebut didata oleh langsung Kementerian Sosial (Kemensos).

"Tapi sekali lagi untuk data-data itu penerima dari kementerian ya, lho sekali lagi, itu data bukan dari kami, data dari kementerian," ujarnya.

Dirinya mengungkapkan untuk keluhan dari masyarakat dari Kelurahan Mojosongo.

"Ada beberapa di Mojosongo dan beberapa tempat lain," ungkapnya.

Baca juga: Cerita Buruh Tani di Sragen Ambil BLT BBM: Berangkat Dibonceng Cucu, Uang untuk Beli Beras

Gibran mengusahakan untuk warga yang tidak memperoleh bantuan baik dari BLT BBM maupun dari Bantuan Subsidi Upah (BSU) akan di cover dari bantuan 2 persen.

"Makanya nanti warga yang sekiranya tidak mendapatkan BLT atau BSU nanti kami cover dari 2 persen itu, tenang wae (saja)," jelasnya.

Gibran menjelaskan, Kemensos kemungkinan masih menggunakan data lama warga yang menerima Program Keluarga Harapan (PKH).

Di mana kini yang kondisinya saat ini sudah tidak layak mendapatkan bantuan tersebut.

"Mungkin kebanyakan ikut Program Keluarga Harapan (PKH) tapi sudah upgrade sudah tidak rentan lagi biasanya yg seperti itu itu kan seharusnya dilepaskan dari (bantuan) PKH," jelas dia.

Lurah Jagalan, Jebres, Solo, Irjanto Yudha Andika membenarkan bahwa beberapa warganya mengeluhkan penyaluran bantuan tersebut karena dinilai tidak tepat sasaran.

Sumber: TribunSolo.com
Halaman 1 dari 3
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved