Berita Wonogiri Terbaru

Keputusan Bupati Jekek Tak Ada PHK Tenaga Honorer di Wonogiri Didukung DPRD

DPRD mendukung langkah Bupati Wonogiri Joko Sutopo yang tidak melakukan PHK pada honorer. Mereka berpendapat bila masih ada jalan perlu diperjuangkan.

TribunSolo.com/Erlangga Bima Sakti
Bupati Wonogiri, Joko Sutopo saat audiensi bersama PPPK Non Guru dan Tenaga Non ASN di Pendapa Rumah Dinas Bupati, Senin (5/9/2022). 

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Erlangga Bima Sakti

TRIBUNSOLO.COM, WONOGIRI - Kebijakan Bupati Wonogiri, Joko Sutopo, yang memastikan tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap tenaga honorer mendapat respon positif.

Termasuk dari kalangan wakil rakyat, keputusan tersebut juga mendapat dukungan dari Ketua Komisi I DPRD Wonogiri, Bambang Sadriyanto.

Bambang mengatakan, tenaga-tenaga honorer dari berbagai Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) di Wonogiri sudah mengabdikan dirinya cukup lama.

"Bupati pernah mengadakan sarasehan bersama tenaga harian lepas dan menyatakan tidak menghendaki adanya PHK massal serta berupaya mencarikan cara," jelasnya, kepada TribunSolo.com.

Pihaknya mengaku mendukung penuh kebijakan tersebut. Menurutnya, apabila ada cara-cara untuk mensiiasati, tidak perlu dilakukan PHK.

Berdasarkan informasi yang diterimanya, tenaga honorer dapat dialihkan ke berbagai ruang, salah satunya outsourcing.

Sehingga, apabila ada ruang untuk menyediakan anggaran outsourcing, kata dia, pemerintah tidak perlu melakukan PHK ke sekitaran 400 THL itu.

Baca juga: APBD Perubahan 2022 Karanganyar Sudah Digetok, Ketua DPRD Tegaskan Gaji Guru Honorer Segera Cair

"Selama regulasi masih memungkinkan untuk disiasati, kenapa ada PHK? Masak iya tega. Ada sekitar 4.000 THL di Wonogiri," kata Bambang.

Sementara itu, Ketua DPRD Wonogiri, Sriyono, mengatakan kebijakan tersebut sejatinya menjadi domain eksekutif. Kendati demikian, ada pergolakan keuangan di dalam APBD Wonogiri.

Pasalnya, ada tuntutan dari pemerintah pusat, bahwa mulai 2027 mendatang belanja Pemerintah Daerah untuk pegawai tidak boleh lebih dari 30 persen.

"Anggaran belanja untuk pegawai di Wonogiri sekarang lebih dari 50 persen. Kemampuan Keuangan Daerah sudah sangat rendah. Untuk itu, seharusnya menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD)," pungkasnya. (*)

Sumber: TribunSolo.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved